Pengelolaan MBG, Kenapa Kita Tidak Belajar dari Jepang dan Finlandia?

Bincangperempuan.com- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) resmi diluncurkan pada Januari 2025 dan kini telah berjalan lebih dari satu tahun di berbagai daerah di Indonesia. Dalam kurun waktu itu, jutaan porsi makanan telah didistribusikan kepada siswa sekolah sebagai bagian dari agenda besar negara untuk memperbaiki kualitas gizi anak dan menekan angka stunting. Program ini dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai institusi yang bertanggung jawab atas perencanaan hingga pelaksanaan teknis di lapangan.

Namun, perjalanan lebih dari setahun tersebut tidak berlangsung tanpa kritik. Sejak fase awal implementasi, berbagai laporan mengenai kualitas menu mulai bermunculan. Di media sosial dan portal berita, publik menyoroti komposisi makanan yang dinilai tidak konsisten dengan standar gizi yang dijanjikan. Susu kotak dalam paket MBG, misalnya, dipertanyakan kandungannya karena tidak berbasis susu murni. Di beberapa daerah bahkan ditemukan makanan yang tidak layak konsumsi, yang memicu kekhawatiran soal pengawasan mutu dan keamanan pangan.

Dampak MBG Terhadap Harga Sembako

Selain kualitas menu, dampaknya juga terasa di tingkat rumah tangga. Ketika kebutuhan telur, ayam, beras, dan bahan pokok lain meningkat dalam jumlah besar untuk dapur MBG, pasar lokal ikut terdampak. Kenaikan harga mungkin tidak selalu drastis, tetapi cukup untuk mengubah pola belanja keluarga.

Bagi ibu rumah tangga yang mengatur pengeluaran harian, selisih harga seribu-dua ribu rupiah pada telur atau ayam bukan angka kecil. Itu berarti harus mengurangi jumlah belanja, mengganti lauk, atau menunda pembelian bahan lain. Jika kondisi ini berlangsung terus-menerus, daya beli pelan-pelan tergerus.

Di beberapa wilayah, persoalan juga merembet ke ketersediaan gas elpiji. Ketika distribusi tidak lancar dan antrean memanjang, aktivitas memasak ikut terganggu. Situasi ini menunjukkan bahwa program berskala besar seperti MBG tidak hanya soal menu di sekolah, tetapi juga berkaitan dengan stabilitas pasokan pangan dan energi di tingkat lokal.

Dampak ekonomi seperti ini mungkin tidak langsung terlihat dalam laporan resmi, tetapi terasa dalam rutinitas sehari-hari rumah tangga.

Karena itu, MBG tidak bisa hanya dievaluasi dari jumlah porsi yang dibagikan atau seberapa luas jangkauannya. Program sebesar ini distribusi bahan pangan tidak menimbulkan distorsi harga di pasar lokal.

Tanpa ukuran yang jelas dan transparan, perdebatan tentang MBG akan terus berputar di sekitar pro dan kontra, bukan pada perbaikan konkret. Jika ingin memperkuat program makan sekolah agar aman, dan tidak membuat harga pasar melejit, kita mungkin bisa melihat negara-negara yang lebih dulu membangun sistemnya secara bertahap dan terintegrasi.

Di Jepang Disebut kyūshoku

Di Jepang, makan siang sekolah dikenal sebagai kyūshoku—yang juga merupakan bagian terstruktur dari proses belajar. Tujuannya bukan hanya memberi makan siswa, tetapi juga mengajarkan tanggung jawab, kebersihan, kerja sama, hingga pemahaman gizi.

Setiap kelas memiliki sistem piket makan siang yang bergilir. Siswa akan mengambil makanan dari dapur sekolah menggunakan troli besar berisi nasi, sup, lauk, serta susu. Proses ini menjadi bagian dari pembelajaran untuk melatih koordinasi, kerja tim, dan kemampuan memecahkan masalah.

Sebelum makan siang dimulai, biasanya ada pengumuman singkat yang dibacakan siswa terkait bahan makanan hari itu seperti berasal dari daerah mana, apa kandungan gizinya, atau makna khusus jika bertepatan dengan perayaan tertentu. Mereka menunggu hingga semua mendapatkan makanan sebelum mulai makan bersama-sama.

Siswa juga bertanggung jawab membagikan makanan, mengatur porsi, hingga membereskan peralatan makan. Guru tidak banyak campur tangan karena sistem sudah berjalan disiplin. Jika ada sisa makanan atau susu, siswa menentukan siapa yang mendapatkannya melalui permainan sederhana seperti gunting-batu-kertas, dan hasilnya diterima dengan tertib.

Program ini sekaligus mengajarkan batasan agar siswa hanya mengambil secukupnya jika mampu menghabiskannya. Tetapi, sistem ini juga memiliki kekurangan. Kebutuhan khusus, seperti alergi atau pola makan vegetarian, masih belum diakomodasi dalam menu standar. Oleh karena itu, siswa dengan kebutuhan tersebut harus membawa bekal sendiri dengan izin medis.

Dari Jepang kita bisa belajar bahwa makan siang sekolah bisa dibangun sebagai sistem pendidikan sekaligus sistem pangan. Bukan hanya proyek bantuan, melainkan terintegrasi dengan kurikulum.

Bagian dari Investasi di Finlandia

Di Finlandia, setiap anak dari tingkat pra-sekolah hingga pendidikan menengah atas berhak mendapatkan makan siang gratis setiap hari sekolah. Sekitar 850.000 siswa menikmati fasilitas ini. Anak-anak yang mengikuti kegiatan sebelum dan sesudah sekolah juga mendapat camilan, yang dalam beberapa kasus disediakan gratis oleh penyelenggara pendidikan.

Program makan sekolah bukan sekadar layanan tambahan, tetapi bagian resmi dari kurikulum nasional. Aturan nasional dan lokal mengatur penyelenggaraannya, termasuk tujuan pendidikan tentang gizi, kesehatan, etika makan, serta peran sosial waktu istirahat makan siang. Siswa bahkan dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan menu untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kebersamaan.

Pemerintah Finlandia memandang makan sekolah sebagai investasi jangka panjang. Undang-undang menjamin hak atas makanan bergizi dan terawasi setiap hari sekolah. Waktu makan dirancang agar tenang dan menyenangkan, sekaligus memberi ruang interaksi sosial. Program ini juga menjadi bagian dari layanan kesejahteraan siswa, termasuk pengawasan kebutuhan gizi khusus atau kondisi kesehatan tertentu.

Kualitas layanan makan sekolah dievaluasi dan dikembangkan secara berkelanjutan oleh pemerintah daerah dan sekolah. Menu mempertimbangkan alergi, agama, dan kebutuhan diet khusus siswa. Sekolah dianjurkan tidak menyediakan makanan tinggi gula, lemak, dan garam secara rutin. Mesin penjual otomatis dan kios sekolah didorong menyediakan pilihan sehat, dengan keterlibatan orang tua dalam pengawasannya.

Bercermin dari dua negara tersebut, itu artinya MBG tidak cukup diukur dari jumlah porsi atau kecepatan distribusi saja. Tetapi juga menuntut rantai pasok yang stabil, transparansi anggaran, perlindungan terhadap pasar lokal, serta standar mutu yang konsisten dari dapur hingga ke siswa. Tanpa pondasi sistem yang kuat, MBG akan terus memicu polemik. Namun jika dibangun dengan desain jangka panjang seperti negara-negara tersebut, MBG berpotensi menjadi investasi nyata bagi kualitas generasi Indonesia di masa depan.

Referensi: