Jakarta, Arina.id—Panggung politik Jepang diguncang oleh keputusan Perdana Menteri (PM) Sanae Takaichi yang resmi membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Jumat (23/1/2026).
“Hari ini, saya sebagai perdana menteri memutuskan untuk membubarkan majelis rendah,” ujar Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi dalam konferensi pers, dikutip Reuters.
Pembubaran DPR yang beranggotakan 465 tersebut menandai dimulainya masa kampanye selama 12 hari, yang secara resmi akan dimulai pada Selasa (27/1/2026).
“Saya mempertaruhkan masa depan politik saya sendiri sebagai PM pada pemilihan ini. Saya ingin publik menilai secara langsung apakah mereka akan mempercayakan saya untuk mengelola negara,” ungkap Takaichi.
Pembubaran parlemen dilakukan untuk meminta mandat langsung dari rakyat, sekaligus memanfaatkan tingkat popularitas Takaichi yang saat ini masih tinggi.
Perempuan pertama yang menjabat sebagai perdana menteri Jepang itu tercatat memiliki tingkat persetujuan publik sekitar 70% sejak terpilih pada Oktober lalu.
“Saya percaya bahwa satu-satunya pilihan adalah rakyat, sebagai warga negara yang berdaulat, untuk memutuskan apakah Sanae Takaichi harus menjadi perdana menteri,” kata Takaichi.
Saat Ketua Majelis Rendah Fukushiro Nukaga mengumumkan pembubaran, para anggota parlemen serentak berdiri dan meneriakkan “banzai” sebanyak tiga kali, sebelum meninggalkan ruang sidang untuk bersiap menghadapi kampanye.
Usai pembubaran, Jepang akan menggelar pemilu lebih awal (snap election) pada 8 Februari 2026 untuk mengisi kekosongan legislatif di Majelis Rendah. Pemilu ini menjadi kontestasi elektoral pertama sejak Takaichi menjabat sebagai perdana menteri pada Oktober 2025.
Namun, keputusan Takaichi menuai kritik dari oposisi. Mereka menilai pembubaran parlemen justru menunda pengesahan anggaran penting yang dibutuhkan untuk mendukung langkah-langkah ekonomi, di tengah tekanan inflasi dan lemahnya pertumbuhan ekonomi Jepang.
Di sisi lain, Takaichi juga menghadapi tantangan eksternal. Hubungan Jepang dan China memanas setelah ia menyatakan Jepang dapat terlibat jika Beijing mengambil tindakan militer terhadap Taiwan. Pernyataan itu memicu pembalasan ekonomi dan diplomatik dari China.
Sementara itu, Aliansi Reformasi Sentris yang secara resmi diluncurkan pada Kamis (22/1) akan menjadi partai oposisi utama Jepang dengan 165 anggota parlemen di majelis rendah. Aliansi baru antara Partai Demokrat Konstitusional Jepang dan Partai Komeito tersebut bertekad untuk mengalahkan blok penguasa konservatif dalam kontestasi mendatang.
Berdasarkan survei yang dirilis lembaga penyiaran publik NHK pekan lalu, sekitar 45 persen responden menganggap isu kenaikan harga sebagai hal paling krusial, disusul isu diplomasi dan keamanan nasional.
Di awal kepemimpinannya, Takaichi menjanjikan penghentian sementara pajak konsumsi sebesar 8% untuk makanan selama dua tahun.
Comments are closed.