Budapest (ANTARA) – Presiden Hungaria Tamas Sulyok, yang telah menandatangani amandemen konstitusi yang menjadi dasar pencopotannya dari jabatan, menyatakan bahwa presiden berikutnya tidak akan memiliki legitimasi karena menggantikan seorang kepala negara yang diberhentikan dengan cara yang bertentangan dengan nilai-nilai konstitusi.
Dalam pesan video yang diunggah melalui Facebook, Sulyok mengatakan bahwa lembaga kepresidenan Hungaria juga akan kehilangan fungsi utamanya akibat perubahan tersebut.
“Legitimasi lembaga kepresidenan, yang tidak berubah sejak masa transisi politik, juga telah hilang karena kepala negara berikutnya akan menjabat setelah seorang presiden diberhentikan dengan melanggar nilai-nilai konstitusi,” kata Sulyok.
Menurutnya, lembaga kepresidenan kini semakin bergantung pada cabang eksekutif, sementara peran hukumnya melemah dan fungsi utamanya akan hilang karena tidak lagi berperan sebagai mekanisme checks and balances.
Mekanisme checks and balances merupakan sebuah sistem saling mengawasi, saling mengendalikan dan saling membatasi kekuasaan antarlembaga negara agar tidak ada satu lembaga yang memiliki kekuasaan absolut.
Sulyok juga mengakui bahwa meskipun amandemen tersebut diadopsi dengan cara yang menurutnya bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi, dirinya tidak memiliki kewenangan untuk menolak perubahan terhadap undang-undang dasar yang telah disahkan parlemen melalui prosedur yang secara formal dinilai sah.
Sementara itu, Perdana Menteri Hungaria Peter Magyar mengumumkan bahwa mulai 20 Juli, Ketua Parlemen Agnes Forsthoffer akan menjalankan tugas-tugas kepresidenan hingga presiden baru terpilih.
Menurut Magyar, pemilihan presiden baru dijadwalkan berlangsung dalam waktu paling lambat 30 hari.
Persetujuan parlemen Hungaria
Parlemen Hungaria, Senin (13/7) menyetujui amandemen konstitusi yang membuka jalan bagi pencopotan Presiden Tamas Sulyok melalui pemungutan suara dengan hasil 139 suara mendukung, enam menolak, dan tanpa abstain.
Sulyok terpilih pada masa pemerintahan mantan Perdana Menteri Viktor Orban dan mulai menjalani masa jabatan lima tahun pada 2024.
Berdasarkan hukum Hungaria, Sulyok diwajibkan mengesahkan amandemen tersebut dengan menandatanganinya paling lambat lima hari setelah menerima naskah dari Ketua Parlemen.
Perdana Menteri Peter Magyar, yang Partai Tisza pimpinannya menguasai mayoritas dua pertiga kursi parlemen, sebelumnya berjanji dalam kampanye pemilu akan mengganti Sulyok serta memperkenalkan mekanisme pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat.
Setelah memenangkan pemilu, Magyar berulang kali meminta Sulyok dan sejumlah pejabat senior yang terkait dengan pemerintahan sebelumnya untuk mengundurkan diri.
Sulyok menolak permintaan tersebut dan pada Mei lalu meminta pendapat Komisi Venesia di bawah Dewan Eropa mengenai sengketa konstitusi serta upaya pemerintah untuk mencopot dirinya dari jabatan.
Selain mengatur pencopotan presiden, amandemen tersebut juga menetapkan pembatasan masa jabatan bagi anggota parlemen sehingga sejumlah legislator yang telah lama menjabat tidak lagi dapat mencalonkan diri pada pemilihan umum 2030.
Meskipun Partai Tisza mendukung pemilihan presiden secara langsung, parlemen diperkirakan tetap akan memilih pengganti Sulyok sesuai mekanisme yang berlaku saat ini.
Sumber: Sputnik/RIA Novosti dan Anadolu
Baca juga: Lima anggota NATO tambah anggaran belanja pertahanan
Baca juga: Hungaria dukung perpanjangan sanksi terhadap Rusia menjadi tahunan
Penerjemah: Katriana
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Comments are closed.