Bukan tidak mungkin punya rumah di Surabaya, asalkan sanggup membayar cicilannya. Bagi pekerja kelas menengah dan sektor non-formal, menghabiskan gaji yang tidak seberapa untuk membayar cicilan adalah tak masuk akal. Mereka memilih untuk tinggal di kos atau mengontrak meski beberapanya harus berbagi ruang sempit dengan anggota keluarga lainnya.
THEODORUS FERDINAND (24) tengah melipat pakaian yang baru ia ambil dari jemuran di teras lantai dua kosnya. Ia baru beberapa bulan pindah dari Bangil, Pasuruan, ke kawasan Kupang Krajan setelah mendapat pekerjaan di perusahaan bahan material bangunan di Surabaya.
Kamar kosnya berukuran 2,5×3 meter. Di dalamnya hanya ada kasur tanpa dipan, lemari pakaian, dan perabot kecil seperti kipas angin, galon air, serta meja dari papan triplek. Kosnya berada di pusat kota, tidak jauh dari tempat kerjanya.
Menyewa kamar kos jadi pilihan paling masuk akal bagi Ferdi. Gajinya masih cukup untuk membayar sewa kos bulanan Rp700 ribu, dan keperluan harian untuk makan, transportasi. Ia pun menyisakan sedikit untuk tabungan menikah nanti.
“Kalau untuk biaya kos masih lebih murah dari pada punya rumah sendiri. Di kos ini selain kamar dengan kasur dan lemari, juga sudah bisa pakai listrik, air dan internet. Kalau rumah sendiri harus bayar listrik, air, perawatan, dan lain-lain,” kata Ferdi.
Meski berencana untuk segera menikah, Ferdi masih mempertimbangkan keinginan membeli rumah. Ia mendengar beberapa cerita dari temannya yang kerap harus menyisihkan uang bulanan lebih karena kenaikan suku bunga untuk cicilan rumah.
“Sebenarnya ingin punya rumah sendiri, entah di pinggiran seperti Gresik yang banyak pembangunan rumah subsidi, Sidoarjo juga ada beberapa lokasi, sempat survei-survei harga rumah juga, perumahan di Sidoarjo tapi harganya lumayan tinggi,” kata Ferdi.
Ferdi berandai, jika ia harus mencicil, maka ia mungkin hanya mampu menjangkau rumah tapak dengan harga di bawah Rp500 juta. Itu pun bukan rumah baru di tengah kota. Ia lebih memilih rumah lama di perkampungan walaupun ia harus melakukan renovasi sebelum rumah ditinggali sesuai keinginan.
Ia tidak mengincar rumah besar, yang terpenting ruang-ruangnya dapat difungsikan dengan baik sesuai kebutuhan.
“Selain itu, bahan atau material untuk membangun rumah juga harus baik, agar lebih tahan lama atau tidak mudah rusak, karena rumah itu selain kenyamanan juga harus aman,” katanya.
Tinggal di kos-kosan bukan hanya opsi yang dipilih pekerja muda di Surabaya seperti Ferdi.
Rian (43), seorang karyawan perusahaan, juga punya pendapat senada. Baginya sulit untuk memiliki rumah dengan penghasilan pas-pasan. Angsuran perumahan yang sudah semakin tinggi di Surabaya dan sekitarnya, membuatnya memilih tinggal di rumah kos di kawasan Menur yang dibayar per bulannya.
“Gaji bulanan pas-pasan untuk makan, transportasi, ya saya akhirnya memilih kos. Kalau untuk beli rumah pernah ada niatan, tapi harga sudah tidak terjangkau gaji pekerja seperti saya,” ujarnya, seraya berharap program rumah subsidi bisa segera terwujud dan menjangkau pekerja sepertinya.
Meski terbilang kurang layak sebagai rumah tinggal, pilihan untuk hidup di rumah kos juga diambil oleh Siti Fatimah (45) bersama keluarganya. Ia bersama suami dan dua anaknya yang masih sekolah harus berbagi ruangan di kamar kos berukuran 2×4 m.
Suami Fatimah bekerja di proyek bangunan dengan upah hingga Rp700 ribu per minggunya.
“Di sini sebulan Rp600 ribu, hanya kamar saja, belum listrik dan air. Kami bayar ke pemilik rumah Rp150 sampai 250 ribu untuk listrik dan air,” kata Siti Fatimah, yang sudah kos selama 2 tahun.
Kondisi kamar kos yang tidak besar untuk diisi 4 orang, hanya memiliki 1 pintu dan 1 jendela. Tidak ada dipan atau kasur, hanya tikar lipat sebagai alas tidur.
“Inginnya punya tempat tinggal sendiri, tapi mau bagaimana lagi tidak ada uang untuk beli rumah. Yang ada dicukupkan saja. Kalau ada rumah subsidi atau malah gratis, saya mau saja, jadi tidak harus tinggal di tempat seperti ini,” ujarnya.
Katini (48), sudah 26 tahun tinggal di kontrakan berukuran 3×4 m di Keputran Kejambon, Surabaya. Katini tinggal bersama suami dan dua anaknya yang sudah beranjak dewasa.
Katini adalah penjual gorengan di area kontrakan, sementara suaminya adalah pengemudi ojol.
“Kalau pagi seperti ini sudah pada keluar beraktivitas, bapak kerja, anak-anak ada yang sekolah dan bekerja. Malam hari baru bisa kumpul semua di rumah,” ujar Katini yang berasal dari Trenggalek.
Awal menempati kontrakan, harga sewa sudah menyentuh angka Rp2 jutaan, harga yang tergolong tinggi bagi Katini dan suami – yang ketika itu masih bekerja kantoran.
“Orang kecil itu maunya kepingin saja, tapi kalau tidak nyampai, daripada kita itu nanti amburadul, utang-utang, lebih baik hidup tenang meskipun tidak ada uang, tidak dikejar-kejar sama orang,” katanya.
Lahan yang Menyempit
Memiliki rumah menjadi perkara yang semakin sulit digapai pekerja di Surabaya. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur tahun 2023, menunjukkan adanya penurunan kepemilikan sebesar 3 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sebaliknya, jumlah persentase yang sama terjadi pada peningkatan rumah bukan milik sendiri seperti sewa, kontrak, dan kos.
Dalam beberapa tahun terakhir, para pengembang perumahan juga lebih banyak membuka proyek baru yang menjauh dari Surabaya, seperti di Sidoarjo dan sebagian Gresik. Meski harganya terjangkau, tetapi pekerja seperti Ferdi, akan menghabiskan lebih banyak ongkos untuk perjalanan Surabaya-Sidoarjo setiap harinya.
Mei 2025, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengumumkan akan membangun 20 ribu unit rumah subsidi bagi pekerja non-formal dan masyarakat berpenghasilan rendah di Jawa Timur.
Kepemilikan bisa diakses melalui program cicilan dari Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP TAPERA) hingga maksimal tenor 20 tahun. Pemerintah menjanjikan harga berkisar Rp166 juta per unit dengan ukuran lebar tanah 60-200 meter persegi, dan lebar bangunan 21-36 meter persegi.
Dewi Septanti, Kepala Laboratorium Perumahan dan Permukiman Departemen Arsitektur di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, mengatakan harga tanah yang semakin mahal menjadi kendala mewujudkan keberadaan rumah layak huni di perkotaan.
Menurutnya, pemerintah perlu melakukan intervensi yang lebih agresif untuk memastikan bahwa setiap pekerja dan keluarga bisa menjangkau rumah yang diharapkan.
“Penghasilan para pekerja ini sudah dipakai untuk makan, transportasi, menyekolahkan anak, jadi sangat minim untuk memiliki rumah. Kalau untuk memiliki rumah harganya tidak boleh lebih dari 30 persen dari penghasilan, bila di atas 30 persen akan sulit mengangsurnya,” kata Dewi.
Menurut Dewi, rumah sederhana tipe 36 sebenarnya merupakan ukuran yang paling minimal disebut rumah layak huni, terutama bagi keluarga. “Khusus kamar anak harus terpisah antara laki-laki dan perempuan, jadi baiknya ada 3 kamar, untuk orang tua, dan anak-anak yang terpisah,” kata Dewi.
Dari keterbatasan lahan hingga tingginya harga rumah juga yang membuat desakan untuk memiliki tempat tinggal sendiri menjadi semakin turun, lanjut Dewi. Bahkan, ia juga melihat fenomena anak muda yang lebih memilih tinggal di apartemen, alih-alih rumah tapak.
“Pemikiran mereka lebih simpel, tidak berpikir harus memiliki rumah karena harus memikirkan harga rumah yang mahal, butuh perawatan dan sebagainya. Rumah sewa lebih dipilih dengan fasilitas yang sesuai kebutuhan mereka,” katanya.
Dewi menyarankan pemerintah mulai merancang pembangunan ‘rumah tumbuh’ di pusat kota yang lahannya semakin terbatas.
“Kalau mau, dibuatkan semacam apartemen dengan desain yang menyesuaikan kebutuhan pekerja dengan keluarganya. Ini untuk menyiasati keterbatasan lahan dan harga tanah yang semakin mahal, tapi pemerintah harus intervensi.”
***
Pinky Saptandari, pengajar Antropologi di Universitas Airlangga, mengatakan bahwa telah terjadi pergeseran pandangan atau pola pikir masyarakat, khususnya generasi muda, yang menganggap sebuah rumah bukan lagi menjadi impian yang harus dimiliki di masa depan.
Rumah, pada akhirnya hanya sebatas ruang untuk tinggal, bukan lagi aset yang bisa diwariskan turun-temurun.
“Muncul pandangan dan kesadaran bersama bahwa rumah tinggal milik bukan kebutuhan yang mendesak atau primer. Keluarga bahagia bukan ditentukan oleh kepemilikan rumah, tetapi keutuhan dan kebersamaan,” kata Pinky.
Pola hubungan keluarga saat ini menjadi praktis dan pragmatis, yang berusaha mempertahankan kualitas di tengah keterbatasan ruang dan waktu. Kreativitas dalam keluarga menjadi tuntutan untuk menyiasati keterbatasan itu, lanjutnya.
“Memasak misalnya, mungkin menjadi kemewahan dalam keterbatasan tempat dan waktu, yang saat ini sudah sangat jarang dijumpai karena banyak keluarga memilih makan di luar rumah,” tukasnya.
Comments are closed.