Sulawesi Selatan sedang dalam incaran proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi atau geothermal. Hampir 13 ribu hektare lahan di Tana Toraja yang juga menjadi rumah masyarakat adat sedang dilelang Kementerian ESDM. Sementara, lelang sekitar 43 ribu hektare lahan di Luwu Utara sudah dimenangkan perusahaan energi AS-Israel. Sebagian warga menolak atas kekhawatiran kehilangan tempat tinggal dan dampak lingkungan seperti yang terjadi di proyek-proyek serupa di daerah lain. Sebagian lagi sepakat terbuai janji kesejahteraan.
RATUSAN orang berkumpul di salah satu rumah di Kampung Lembang Balla menghadiri ritual kematian Rambu Solo. Hari itu, jenazah akan dipindahkan dari peti lama di rumah tongkonan ke peti baru.
Seekor kerbau disembelih di halaman rumah di Kecamatan Bittuang, Tana Toraja, Sulawesi Selatan, itu. Di belakang rumah, puluhan perempuan berkumpul. Mereka sibuk menyiapkan berbagai sajian. Asap dari kayu bakar mengepul. Tiga panci besar dipakai menanak nasi. Wangi seduhan kopi, dan obrolan para perempuan meramaikan suasana.
Sore itu, para perempuan berbincang tentang kekhawatiran. Bukan kekhawatiran atas kematian tetapi ancaman atas keberlangsungan hidup mereka di kampung.
Sudah sejak awal tahun, warga Desa Balla juga desa-desa lain di Kecamatan Bittuang, mendesak pemerintah daerah juga provinsi mengajukan pembatalan rencana eksplorasi pembangkit listrik panas bumi atau geothermal di desa mereka ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Hampir 13 ribu hektare lahan, yang termasuk di dalamnya Wilayah Adat Balla, masuk dalam rencana pelelangan untuk proyek geothermal oleh Kementerian ESDM. Pengumuman pelelangan diumumkan September 2025. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengklaim pelelangan terbuka untuk umum dan berlangsung transparan.
Pada Maret 2026, sekitar 500 warga Bittuang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Toraja Tolak Geothermal berunjuk rasa di depan gedung DPRD dan kantor Bupati Tana Toraja sebagai rangkaian dari aksi-aksi penolakan sebelumnya.
“Itu pemerintah, kasi kita ketakutan lagi. Padahal orang Balla sudah lama tenang,” kata Martina Pidung (40), salah satu perempuan di dapur yang duduk mengenakan kaos hitam bertuliskan, TOLAK GEOTHERMAL.
Kaos yang ia pakai hari itu dibuat atas inisiatif salah seorang perempuan desa, Surayani Kombon Bawan, dan selalu dipakai warga Balla setiap aksi unjuk rasa.
Rencana pembangunan geothermal di desa mereka bukan tiba-tiba. Wacana ini pertama kali muncul sekitar tahun 2012, yang disusul dengan kehadiran orang-orang tak dikenal di desa dengan dalih penelitian pada periode 2018.
“Dulu memang ada orang datang, bikin bor (di sekitar) kampung. Tidak ada yang marah, karena mereka bilang mahasiswa, untuk penelitian. Kalau mahasiswa, kan mereka belajar. Pasti orang kampung terima,” katanya.
“Tapi lama-lama, eh, ternyata itu orang perusahaan. Mau bikin panas bumi untuk listrik. Tapi itu tambang, toh.”
Penolakan warga bukan hanya karena masalah dampak dari proyek, tetapi mereka dikabarkan harus angkat kaki dari kampung.
“Terus kalau jadi tambang, kami mau dibawa kemana? Pasti kami tolak. Sampai mati pun, saya tidak mau pindah dari kampung.”
Di Indonesia proyek geothermal untuk dijadikan kebutuhan listrik sedang ramai diwacanakan. Energi panas bumi dianggap sebagai energi yang berkelanjutan, sebab tidak menggunakan bahan bakar fosil yang besar.
Pada Agustus 2026, Menteri Bahlil mengumumkan pemerintah pembukaan lelang 14 WKP dari Sumatra, Jawa, Sulawesi, hingga Nusa Tenggara. Salah satu titiknya berada di Gunung Ungaran di dekat cagar budaya Candi Gedong Songo di Kabupaten Semarang dan Kendal, Jawa Tengah.
Martina, dan warga kampung, sebenarnya tak begitu memahami apa itu listrik dari panas bumi. Ia baru mengetahuinya dari dokumenter berjudul, Air Mata, Mata Air, yang menggambarkan dampak geothermal di kawasan Dieng, Jawa Tengah. Dokumenter diputar di gereja kampung pada Mei 2026.
Martina bergidik menyaksikannya. “Kalau mereka bangun di kampung, siapa yang pastikan kami akan aman tinggal lagi,” katanya.
***
“Mau dipindahkan kemana. Mau pindah kampung? Bagaimana dengan tongkonan. Mau dipindahkan juga? Tidak ada jalan itu,” ujar Daniel Somba Kendek (49).
Daniel adalah bekas Kepala Lembang (Kampung) Balla periode 2012-2018.
“Padahal mereka tahu, bagaimana adat istiadat dan sosial masyarakat di Toraja ini. Ini kan para pejabat itu orang Toraja juga,” kata Daniel.
Berkali-kali warga protes tetapi tak kunjung mendapatkan kejelasan terkait nasib mereka, begitu pula kepastian akan proyek ini. Saat menyambangi DPRD Tana Toraja dan kantor bupati, perwakilan pemerintah hanya mengatakan bahwa proyek ini merupakan bagian dari program Pemerintah Pusat. Kewenangan “daerah” terbatas dan tak bisa menganulirnya.
Zadrak Tombeg, Bupati Tana Toraja, yang saya temui di rumah jabatannya, hanya mengatakan tuntutan warga masih akan dipelajari. Ia beralasan geothermal akan memberikan manfaat besar pada pemerintah daerah, baik serapan tenaga kerja hingga investasi.
“Warga menolak pembangunan itu. Mereka warga dan pemilih bapak,” kata saya.
Zadrak berhenti sejenak. Istrinya sudah menunggu di mobil dan sedang terburu-buru untuk menghadiri sebuah ritual budaya. “Kita akan lihat kembali dan diskusikan dengan baik,” jawabnya.
Tanah Ulayat, Pengikat Keturunan
Daud Kendek (74), tetua di Kampung Balla, punya 7 anak. Daniel Somba adalah salah satunya.
Di kampung, terdapat beberapa kumpulan tongkonan dan lumbung yang berdiri sejajar. Salah satu area tongkonan diberi nama Ballatanduk. Tongkonan lain yang menjadi kawasan tinggal sang istri sebelum menikah bernama Polina Pidu’. Sementara, tongkonan Daud sebelum menikah bernama Tondottuan.
Setelah menikah, Daud dan keluarga tinggal di Ballatanduk.
Daud sehari-hari bekerja sebagai petani dan memelihara beberapa ekor kerbau dan babi. Ketika ekonominya berangsur membaik, Daud diberikan lahan untuk mendirikan rumah.
“Ini rumah ini (menunjuk rumahnya saat ini), jadi kami bangun dari tanah tongkonan Ballatanduk,” katanya, seraya mengatakan ia tidak membayar sepeser pun untuk tanah tersebut.
“Kenapa harus beli. Tidak. Ini tanah tongkonan. Jadi besok lusa kalau anak-anak juga mau bangun rumah, tinggal lihat dimana tanah tongkonannya.”
Kepemilikan tanah tongkonan berbeda-beda luasan dalam setiap rumpun. “Itu kenapa orang Toraja harus jaga itu tongkonan, karena untuk anak cucu nantinya,” katanya melanjutkan.
Daud menyandarkan punggungnya di tiang lumbung depan rumahnya yang terbuat dari pohon banga’ – jenis palem, tradisi membangun rumah dari leluhurnya.
“Ini pakai kayu Banga’, karena kalau sudah dihaluskan begini, tikus tidak bisa lagi memanjat ke lumbung makan padi,” katanya.
Daud bercerita, warga Kampung Balla begitu tegas menjaga tanah leluhur mereka agar tetap lestari. Sebelum dilirik oleh proyek geothermal, pada sekitar tahun 1986-1987, area kampung juga sempat didatangi perusahaan kopi lokal, PT Sulotco Jaya Abadi, yang ingin membuka lahan di sana.
“Tapi warga menolak. Itu ratusan hektare, kampung pasti diambil,” kata Daud. “Warga sampai ronda. Sampai bawa parang,”
“Akhirnya perusahaan tidak jadi. Itu bagus, jadinya warga hidup sampai sekarang enak.”
Kini Sulotco mengelola lahan seluas 1.200 hektare di sekitar Pegunungan Rante Karua, Desa Tiroan, Bittuang, dan Se’sean, Kecamatan Bittuang, yang juga tak jauh dari Balla.
Di wilayah Tiroan, ketika perusahaan mendapatkan Hak Guna Usaha, beberapa warga yang menjadi pemilik ulayat akhirnya terusir. “Itu kasian orang-orang di sana, berpencar ke mana-mana. Ada yang keluar Toraja, karena tongkonan-nya sudah tidak ada lagi,” kata Daud.
“Jadi saya masih kecil saksikan penolakan kebun kopi itu. Sekarang mau masuk geothermal, itu pasti lebih parah dari kebun, toh,” sambung Ester Limbong (48), putri Daud.
Ester tak main-main dengan ungkapanya. Dia bisa meninggalkan aktivitasnya ketika warga berkumpul dan melakukan protes untuk ikut bersama-sama. “Ini saya pakai baju TOLAK GEOTHERMAL. Warnanya hitam, seperti warna kalau orang meninggal,” katanya.
“Jadi kalau mau paksakan geothermal itu jadi, maka kampung ini akan berduka.”
***
Markus Rada (54) mantan Kepala Lembang Balla periode 2019–2023, menghela napas yang panjang. Ia pernah menjadi “musuh” keluarganya sendiri, sebab mendukung proyek geothermal.
Namun, ketika pemerintah daerah dan legislatif mengajaknya ke Dieng, Jawa Barat, ia terperanjat. “Itu pipa besar melintang dekat jalan, dekat kampung. Kalau itu bocor bagaimana? Saya takut bayangkan sendiri,” katanya.
Tapi Markus tak bisa berbuat apa-apa. Ia sadar posisinya sebagai kepala desa dalam percaturan politik lokal adalah pion.
“Proyek pusat (Jakarta) seperti perintah tak bisa ditawar itu,” katanya. Ia baru vokal ketika sudah tidak lagi menjabat.
Adi Maulana, Guru Besar Geologi Universitas Hasanuddin, yang mengetahui rencana penambangan panas bumi di Bittuang, Tana Toraja, mengingatkan, “Semua kegiatan bawah permukaan memiliki risiko, terutama bila dilakukan di wilayah pegunungan, kawasan hutan, daerah rawan longsor, atau wilayah dengan sistem air tanah yang penting bagi masyarakat.”
Menurut Adi, pengeboran dan konstruksi dapat mengubah aliran air lokal jika tidak dirancang dengan baik.
“Karena masyarakat pegunungan sangat bergantung pada mata air, aspek ini harus menjadi perhatian utama. Ada studi geologi detail, AMDAL yang tidak formalitas, baseline kualitas air sebelum proyek, pemetaan mata air masyarakat, pemantauan longsor, sistem tanggap darurat, dan komunikasi publik yang jujur,” lanjutnya.
Seperti yang terjadi di Dieng, risiko gas dan fluida dari proses ekstraksi panas bumi yang mengandung H₂S dan CO₂ dalam ambang tertentu menjadi beracun dan dapat membunuh.
“Apakah semua resiko dan sosialisasi mengenai pembangkit energi panas bumi ini sudah disampaikan dengan baik ke warga? Penolakan masyarakat tidak boleh langsung dianggap anti-sains,” kata Adi.
Geothermal Israel di Sisi Gunung Lainnya
Sepanjang tahun ini, beredar kabar dua proyek geothermal akan dibangun di Sulawesi Selatan. Satu di Bittuang, yang masih dalam tahap lelang. Satu lagi di Desa Kanandede, Kecamatan Rongkong, yang pemenangnya adalah PT Ormat Geothermal Indonesia.
Dua pendekatan energi panas bumi ini punya pola yang sama. Para penggagas dan peneliti lapangannya, menjanjikan pada warga jika pertambangan dan pengeboran panas bumi itu tak akan punya dampak lingkungan yang buruk pada warga.
Merujuk Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi (WPSPE) Kementerian ESDM, Ormat Geothermal memenangkan lelang penawaran atas lahan seluas 43.690 hektare dengan potensi cadangan panas bumi hingga 42 MW ekuivalen (MWe) di Desa Kanandede pada November 2023.
Ormat Geothermal merupakan anak usaha dari perusahaan energi di Amerika Serikat dengan fasilitas utamanya berada di Israel. Selain di Rongkong, Ormat Geothermal juga memenangkan lelang wilayah kerja panas bumi (WKP) Telaga Ranu di Halmahera Barat, Maluku Utara, pada Februari 2026.
Pada 10 Februari 2026, dalam presentasi PT Ormat bersama pemprov, disebutkan bahwa ancang-ancang proyek geothermal sudah dimulai sejak 2022. Pada 2 Agustus 2024, BKPM menerbitkan SK Penetapan PSPE. November 2024, sosialisasi pertama bersama pemerintah daerah berlangsung, hingga 2 September 2025, Kemenko Bidang Perekonomian menerbitkan SK penetapan proyek tersebut sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).
Total anggaran yang disiapkan Ormat sejak 2025 hingga tahun 2027, dalam tahapan survei hingga perizinan dan administrasi mencapai USD24 juta atau sekitar Rp440 miliar, dengan realisasi per 2025 berkisar USD300 ribu (Rp6 miliar). Sementara nilai konstruksi proyek mencapai USD115 juta atau berkisar Rp2 triliun.
PT Ormat mengklaim proyeknya akan menciptakan berbagai lapangan kerja bagi masyarakat dengan nilai investasi mencapai Rp13,5 miliar. Sementara untuk ke pemda, perusahaan menjanjikan bonus produksi sebesar 0,5 persen dan royalti sebesar 2,5 persen. Dengan asumsi tarif listrik sebesar USD110/KWh (sekitar Rp2 juta).
Sumur bor geothermal di Rongkong disebut dilakukan di sumur dangkal, yang berkisar 1.000 meter – 1 km. Berbeda dengan warga di Bittuang, beberapa warga di Rongkong mengaku tidak keberatan dengan kehadiran geothermal.
Moses Daling (56), warga Kanandede, salah satunya. Ia adalah seorang petani kakao. Ia punya 2 anak. Anak pertamanya sudah bekerja di pertambangan di kawasan Morowali, Sulawesi Tengah. Sementara anak keduanya, perempuan, bekerja sebagai guru sekolah tingkat pertama.
“Pasti kampung juga akan menjadi berkembang,” katanya, merespons rencana proyek.
Selain bertani, Moses juga bekerja sebagai Kepala Urusan (KAUR) Pemerintahan di Desa Kanandede. Untuk itu Kepala Desa Kanandede, Tandiama, mempercayakan percakapan publik pada Moses.
“Berkali-kali orang perusahaan (PT Ormat) datang. Bicara di kantor desa pada banyak orang. Soal lingkungan dan polusi itu, mereka bilang tidak ada dampak pada warga. Jadi nanti kantor dan semacam pabriknya itu, hanya butuh sekitar 4 hektare. Dan jaraknya dari kampung itu sekitar 7-8 kilo lah,” kata Moses.
“Jadi memang jauh. Kalau begitu, apa yang ditakutkan.”
Moses mengkritik penolakan dari Himpunan Mahasiswa Rongkong Indonesia (HMRI) memang menjadi tugasnya.
“Bahasa mereka tinggi. Saya ini orang kampung tidak tahu juga mau komentar. Tapi kan kebanyakan mereka kan orang dari kampung yang bukan Kanandede, meskipun masih satu kecamatan Rongkong,” katanya.
Jumail Mappile, Wakil Bupati Luwu Utara, tersenyum mendukung pernyataan Moses. Menurutnya, meski Luwu Utara dikenal sebagai wilayah dengan pertanian, terutama kualitas kakao, baginya tidak cukup untuk menopang pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“Luwu Utara ini APBD nya hanya sekitar Rp1,3 triliun. Itu sudah masuk PAD kita yang hanya Rp100 miliar. Sangat kecil, bos,” katanya.
Adi Anugrah Pratama, Juru Kampanye Trend Asia, menyayangkan sikap warga dan pemerintah daerah yang enggan mendalami akar penolakan pembangunan geothermal.
“Narasi yang terbangun ke warga itu hanya satu arah. Menunjukkan minimnya informasi dan proses yang tidak transparan pada warga,” kata Adi.
Menurut Adi, geothermal adalah “rayuan memabukkan” pemerintah bersama para pengusaha menggandeng peneliti, dengan dalih energi yang paling ramah lingkungan dan bersih.
“Tapi apa yang terjadi di NTT-Pocok Leok, Dieng (Jawa Tengah), Jawa Barat, dan Sumatra, sudah cukup menjadi pelajaran kerusakan yang ditimbulkan proyek ini. Jadi jika demikian, pertanyaannya, energi ini tentu saja bukan untuk masyarakat,” kata Adi.
Beyrra Trisdian, Juru Kampanye Energi Terbarukan Trend Asia, menambahkan, pada banyak proyek geothermal di beberapa negara, energi ini mungkin bermanfaat.
“Tapi secara sosial, di Indonesia, wilayah panas bumi ini berada di pemukiman pendudukan, di kebun warga. Warga mau dibawa kemana? Mau direlokasi, itu kan bahasa pengusiran,” katanya.
Data Trend Asia, menyebutkan di Indonesia rata-rata luas lahan untuk panas bumi antara 0,2–1 hektare setiap MW. Dibandingkan standar internasional 0,4–3,2 hektare/MW.
“(Tapi) di Indonesia terlihat lebih kecil, karena hanya memperhitungkan area pembebasan efektif pembangkit. Dan mengenyampingkan kebutuhan jalan akses, well pad, jalur pipa, jaringan transmisi dan fasilitas pendukung lainnya,” kata Beyra.
Bagi Beyra, resiko eksplorasi panas bumi di Indonesia, selain dalam kawasan pemukiman, juga berada di wilayah dengan rasio bencana alam tinggi tanpa standar jarak antara pembangkit dan kehidupan warga.
Standar yang digunakan hanyalah data standar kebisingan 55 dBA berdasarkan Kepmen LH No. 48 Tahun 1996. Hal ini diterjemahkan dengan sangat teknis sehingga jarak dengan pemukiman seringkali kurang dari 1 km ketika masalah kebocoran gas H2S sangat amat mungkin terjadi.
Laporan Indeks Rawan Bencana yang dilakukan Badan Nasional Penanggulan Bencana (BNPB) tahun 2024, menyebutkan Tana Toraja dan Luwu Utara berada dalam wilayah berisiko tinggi. Tana Toraja dalam indeks bencana longsor masuk dalam 10 wilayah tertinggi dengan resiko besar.
BNPB juga memasukkan Tana Toraja dan Luwu Utara dalam daftar wilayah resiko tinggi untuk bencana gempa bumi, kekeringan, kebakaran lahan, hingga cuaca ekstrim.
Ancaman Hilangnya Hutan Komunal
Pasa’ Do’datu (76) melangkah di jalan mendaki dengan sandal jepit. Kedua tangannya dilipat ke belakang hingga menempel di panggul. Sembari bersiul pelan, seekor kerbau dari balik hamparan tanaman pakis dan diantara pohon pinus mengangkat kepalanya.
Pasa’ bilang, itu kerbau orang di kampung. Dilepasliarkan dalam rimbun hutan. Kerbau-kerbau itu tumbuh dengan sehat sebab dikelilingi makanan.
Sebelum tahun 2000, saat keluarga akan melakukan ritual, orang-orang kampung akan menuju hutan berburu kerbau. Kini, tidak seramai dulu karena banyak orang kampung sudah punya kandang untuk kerbaunya.
Kerbau yang berada dalam hutan, bukan kerbau liar. Setiap kerbau atau kelompok kerbau dimiliki masing-masing orang.
“Orang kampung tahu, mana kerbaunya, mana yang bukan,” lanjut Pasa’.
Bukit yang kami jejak itu adalah bentangan yang menghubungkannya hingga ke Buntu Karua. Bukit yang menjadi kebanggaan masyarakat Balla. Tempat berbagai macam tanaman bertumbuh dan menjadi mata air utama bagi seluruh warga desa.
Ketika kami sudah melewati tampungan air, seorang warga lainnya berjalan menuruni bukit dengan karung penuh pucuk pakis di pundaknya. “Sayur babi,” begitu katanya singkat.
Di Balla, mayoritas warga memelihara babi dengan pakan yang beragam, terutama sayur-sayuran yang dicacah kecil kemudian dicampurkan dedak. Setiap hari, bukit yang dipenuhi hamparan pakis itu selalu ramai orang.
Surayani Kombong Bawang (44), warga Balla, mengaku khawatir apabila bukit ini akhirnya dikuasai perusahaan, maka tradisi pangan hingga ternak babi warga akan hilang.
“Jadi hutan itu, bukan soal sumber mata air. Tapi sumber dari banyak hal. Sumber pangan kami,” kata Surayani.
Surayani mencoba menenangkan pikirannya untuk mencari pembenaran proyek panas bumi itu.
“Saya susah dapat. Katanya untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk kesejahteraan warga,” katanya, seraya melanjutkan, “kami sudah dilihat di kampung orang, kalau hutannya dirusak, pasti warga lokalnya akan semakin susah.”
Ketika kami menuruni bukit menuju sumber mata air panas, bau belerang mulai menyengat. Pasa’ menunjukkan tempat dalam peristiwa puluhan tahun lalu, ketika 2 warga kampungnya ditemukan meninggal dunia saat menunggu babi melintas. Peristiwa kematian itu dicerita berulang dengan bungkusan mitos, sebagai tempat “keramat”.
Beyra bilang, kemungkinan warga itu menghirup gas H2S yang beracun tanpa sadar.
“Makanya kalau daerah pengeboran sangat dekat dengan pemukiman, kemungkinan kebocoran gas yang beracun itu apakah bisa diantisipasi. Ini baru satu zat yang mematikan. Belum lagi soal insiden lainnya,” kata Beyra.
“Para pengusaha akan selalu berjanji tentang meminimalisir dampak. Tapi pengalaman kita melihat pembangkit panas bumi di Indonesia, seperti NTT, menyebabkan semburan lain di tanah pertanian hingga di rumah warga.”
Ketika kami berjalan pulang, Pasa’ berhenti dan memetik beberapa pucuk pakis. Ia menggenggamnya dan dimasukkan dalam sarung. Di dekatnya, burung kicau Kipasan Sulawesi yang endemik pulau Sulawesi dan Kepulauan Sula, melompat dari dahan kecil, lalu melompat memburu serangga di lantai hutan.
Burung kecil berwarna coklat itu bergerak lincah. Dia berkicau sesekali dan bulu ekornya bergerak naik dan mengembang hingga menyerupai kipas. “Itu banyak kalau disini. Bagus juga suaranya itu, apalagi kalau pagi,” kata Pasa’.
“Tapi kalau sudah ditambang itu geothermal, tidak bisa ke sini lagi lihat.”
***
Comments are closed.