Bincangperempuan.com- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menerima pengaduan langsung dari perempuan adat dan komunitas lokal yang datang dari berbagai wilayah Indonesia dalam audiensi yang berlangsung di Bengkulu, Minggu (2/2/2026). Audiensi ini menjadi bagian dari rangkaian International Indigenous Women’s Conference: “Rebuilding the Commons” yang diikuti lebih dari 160 perempuan dari 17 provinsi dan sejumlah negara.
Dalam pertemuan tersebut, perwakilan perempuan dari Pinoraya, Bengkulu Selatan, Puji Julita Sari mengatakan, konflik agraria yang telah berlangsung sejak 2012 akibat klaim sepihak perusahaan perkebunan atas tanah petani. Konflik tersebut memuncak pada peristiwa penembakan terhadap lima petani pada November 2025, yang berujung pada kriminalisasi terhadap korban, termasuk perempuan.
“Kami meminta Komnas Perempuan mendorong penghentian kriminalisasi dan merekomendasikan penyelesaian konflik agraria sebagai akar persoalan,” ujar Puji selaku pendamping korban dari Pinoraya.
Selain Pinoraya, perempuan dari Pasar Seluma juga menyampaikan laporan kriminalisasi yang mereka alami setelah menolak aktivitas pertambangan pasir besi dan melaporkan dampak kerusakan lingkungan yang mengancam ruang hidup nelayan perempuan.
Baca juga: #RebuildingtheCommons: Melumbungkan Kekuatan Perempuan: Dari Kebun, Buku, hingga Commoning Movement
Komnas Perempuan: Dorong Gerakan Akar Rumput Bersatu
Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengapresiasi inisiatif kelompok akar rumput yang menggelar konferensi perempuan lintas daerah dan menghasilkan manifesto gerakan lumbung perempuan.
Komisioner Komnas Perempuan, Daden Sukendar, menyebut inisiatif tersebut sebagai langkah strategis untuk memperkuat perjuangan pemenuhan hak-hak perempuan secara konstitusional.
“Manifesto ini luar biasa karena membuka ruang bagi perempuan Indonesia untuk menyampaikan ide dan gagasan. Lumbung perempuan bisa menjadi wadah kolektif untuk memperjuangkan hak perempuan sekaligus memperkuat keberanian bersuara,” kata Daden.
Ia menekankan, perempuan kerap menjadi kelompok yang paling terdampak dalam berbagai situasi krisis, seperti konflik, bencana, hingga persoalan kedaulatan pangan.
“Perempuan mengalami dampak berlapis. Karena itu, gerakan perempuan perlu bersatu agar mampu merespons kekerasan dan diskriminasi secara kolektif,” ujarnya.
Daden juga memaparkan tren kekerasan terhadap perempuan yang terus meningkat dalam satu dekade terakhir. Berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2024, tercatat lebih dari 330 ribu kasus kekerasan terhadap perempuan.
“Untuk Catatan Tahunan 2025 yang akan diluncurkan Maret 2026, trennya juga masih meningkat. Kekerasan terjadi di ranah keluarga, ruang publik, hingga tempat kerja,” jelasnya.
Terkait perempuan di komunitas akar rumput yang berhadapan dengan industri ekstraktif dan mengalami kriminalisasi, Daden menegaskan pentingnya kerja kolektif.
“Perempuan tidak bisa berjuang sendiri. Melalui lumbung perempuan, jaringan yang sudah dibangun bisa menjadi kekuatan menghadapi kejahatan korporasi. Perempuan sering menjadi korban utama, bahkan korban berlapis bersama kelompok rentan lainnya,” katanya.
Komnas Perempuan juga membuka peluang untuk melakukan pemantauan dan investigasi di Bengkulu.
“Ibu Wakil Ketua Komnas Perempuan yang juga Ketua DPC GKPK akan mengupayakan agar Bengkulu masuk agenda pemantauan tahun ini. Namun Komnas tidak bisa berjalan sendiri, kami akan menggandeng mitra seperti jaringan Akar Global dan komunitas lainnya,” kata Daden.
Ruang Aman dan Konsolidasi Sipil
Komisioner Komnas Perempuan, Dahlia Madani, menambahkan, bahwa pertemuan dengan perempuan adat dan komunitas lokal menjadi penguatan moral dan politik bagi Komnas Perempuan di tengah situasi demokrasi yang semakin menyempit.
“Bertemu dengan ibu-ibu adalah penguatan spiritual bagi kami. Negara saat ini terlalu kuat, sementara masyarakat justru dilemahkan. Karena itu, ruang konsolidasi sipil menjadi sangat penting,” ujarnya.
Dahlia menegaskan bahwa konflik sumber daya alam dan agraria merupakan salah satu isu prioritas Komnas Perempuan dalam lima tahun ke depan, termasuk dampaknya terhadap perempuan.
“Tanah dan tubuh perempuan sering menjadi sasaran kekerasan yang sama. Karena itu, kami mendorong pemetaan kasus, pendokumentasian, dan penguatan komunitas agar perempuan tidak sendirian menghadapi konflik,” tutupnya.
Audiensi ini ditutup dengan penyerahan dokumen manifesto hasil konferensi perempuan adat dan komunitas lokal kepada Komnas Perempuan sebagai dasar tindak lanjut dan advokasi ke depan.
Solidaritas Gerakan Perempuan
Program Manager Akar Global Inisiatif, Pramasty Ayu Kusdinar, menyampaikan bahwa audiensi ini merupakan bagian dari upaya membangun solidaritas lintas komunitas perempuan, baik di tingkat lokal maupun internasional.
“Konferensi ini mempertemukan perempuan adat, perempuan lokal, dan perempuan dari berbagai negara untuk berbagi pengalaman, membangun strategi bersama, dan menyuarakan keadilan gender serta keadilan sosial,” kata Dinar.
Menurutnya, konflik agraria, perampasan ruang hidup, dan kriminalisasi yang dialami perempuan tidak bisa dilepaskan dari sistem yang menyingkirkan suara perempuan.
“Ini bukan hanya konflik agraria, tetapi juga kekerasan berbasis gender. Karena itu kami meminta perlindungan dan dukungan Komnas Perempuan untuk para korban,” pungkasnya.
Comments are closed.