Dengarkan artikel berikut.
Audio ini dibuat dengan teknologi AI.
Nasib politik Anies Baswedan kerap tak bisa dilepaskan dari satu nama — dan nama itu kini tampak sedang hadapi ujian berat.
Ada sebuah jenis keheningan politik yang lebih keras dari pernyataan. Bukan sunyi karena tidak ada yang terjadi, melainkan sunyi karena terlalu banyak yang sedang terjadi secara bersamaan — dan semua itu mengarah pada satu nama: Jusuf Kalla. Dalam rentang beberapa pekan di bulan April 2026, lelaki kelahiran Bone yang pernah dijuluki L’Architetto — si Arsitek — oleh pengamat politik Indonesia itu tiba-tiba menjadi episentrum guncangan yang ia sendiri mungkin tidak antisipasi.
Pertama, ia dituding terlibat dalam polemik ijazah Presiden Jokowi, sebuah tudingan yang ia bantah keras hingga ia melaporkan pencetus tuduhan tersebut ke Bareskrim. Kedua, laporan pidana dugaan penistaan agama dari Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia atas potongan ceramahnya di Masjid Kampus UGM — ceramah yang berisi narasi perdamaian berbasis pengalaman nyata konflik Poso dan Ambon. Tokoh-tokoh yang pernah menjadi saksi mata mediasi Malino, tempat JK membangun warisan perdamaiannya yang paling monumental, bahkan turun tangan membela reputasinya. Ketiga, pernyataannya yang viral — “Jokowi jadi presiden karena saya” — yang oleh banyak pihak dibaca bukan sebagai klaim faktual yang perlu diverifikasi, melainkan sebagai sinyal bahwa sang arsitek sedang kehilangan komposurnya.
Bagi pengamat yang mengikuti arsitektur kekuasaan informal Indonesia, pertanyaan yang segera muncul bukan sekadar tentang JK sendiri. Pertanyaan yang lebih dalam adalah: jika sang arsitek sedang retak, apa yang terjadi pada bangunan yang ia dirikan?
Dan bangunan paling ikonik yang pernah ia rancang, dalam dekade terakhir, bernama Anies Baswedan.
Sang Arsitek dan Monumennya?
Sejarah relasi JK dan Anies bukan dimulai dari podium kampanye. Ia bermula jauh lebih dalam, dari ikatan organisasional Himpunan Mahasiswa Islam — di mana JK adalah senior yang pernah membentuk cara generasi aktivis Muslim Indonesia memandang hubungan antara iman, intelektualisme, dan kekuasaan. Dalam logika patronase politik Indonesia yang masih sangat personal dan berjenjang, posisi JK dalam karier Anies bukan sekadar pendukung; ia adalah mentor, door-opener, dan dalam beberapa momen krusial, penyelamat.
Babak yang paling dramatis terjadi pada dini hari menjelang pendaftaran Pilgub DKI 2017. Zulkifli Hasan mengungkap bahwa pada jam 12 malam hingga pukul 1 pagi, JK meyakinkan PKS dan Gerindra agar mengalihkan perhatiannya ke Anies Baswedan. Tanpa telepon JK kepada Prabowo di tengah malam itu, nama Anies sangat mungkin tidak pernah muncul di kertas suara Jakarta. JK sendiri mengakuinya tanpa ditutup-tutupi, bahwa pengalamannya mengusulkan Anies kala itu berjalan lancar.
Peran itu tidak berhenti di 2017. Menjelang Pilpres 2024, kuat dugaan JK tengah memasarkan Anies Baswedan untuk menjadi kandidat, termasuk upayanya menduetkan Anies dengan Puan Maharani — sebuah manuver smoke-filled room yang memperlihatkan bahwa pengaruh JK bekerja bukan di depan kamera, melainkan di lorong-lorong yang tidak direkam. JK bahkan mengakui bahwa pertemuannya dengan Anies berlangsung jauh lebih detail dibandingkan pertemuannya dengan yang lain — sebuah sinyal preferensi yang, dalam bahasa JK yang terbiasa berbicara lewat gestur, terdengar nyaring. Ia juga memberikan nasihat yang hanya diberikan kepada seseorang yang benar-benar ia pedulikan: ketika isu utang Rp 50 miliar Anies kepada Sandi viral, JK meminta Anies tidak membantah — “itu bagus untuk kau, supaya orang tahu bahwa anda tidak punya uang.” Ini bukan saran politisi kepada figur yang sekadar ia kenal. Ini adalah wejangan seorang mentor kepada murid yang ia ingin selamat.
Ketika Modal Simbolik Terkikis?
Namun ada sesuatu yang sedang berubah dalam musim April 2026 ini, dan perubahannya tidak terjadi secara tiba-tiba. Ia adalah akumulasi dari pilihan-pilihan komunikasi yang perlahan-lahan menggerus apa yang oleh sosiolog Pierre Bourdieu disebut sebagai capital symbolique — modal simbolik yang memungkinkan seorang aktor politik memengaruhi percaturan kekuasaan bukan melalui jabatan formal, melainkan melalui otoritas moral dan reputasi.
Modal simbolik JK selama ini berdiri di atas tiga pilar: rekam jejaknya sebagai negosiator perdamaian, statusnya sebagai tokoh bisnis yang independen, dan posisinya sebagai sage — orang tua bangsa yang suaranya didengar lintas kubu. Ketiga pilar ini kini mengalami tekanan bersamaan. Laporan hukum membuat ia harus terlibat dalam pertarungan hukum yang menghabiskan energi dan menarik persepsi publik ke narasi yang tidak ia pilih sendiri. Pernyataan-pernyataan reaktif yang viral membangun citra seorang tokoh yang tersinggung dan merasa perlu membenarkan diri — postur yang sangat berbeda dari otoritas tenang yang selama ini menjadi sumber kekuatannya.
Dalam teori reputational politics yang dikembangkan Mark Granovetter, pengaruh seorang kingmaker — perantara jaringan elite — sangat bergantung pada kemampuannya menjaga persepsi bahwa ia beroperasi di atas konflik, bukan di dalam konflik. Begitu seorang kingmaker menjadi pihak yang bersengketa, kemampuannya untuk menjembatani pihak-pihak lain secara otomatis menyusut. JK, yang selama bertahun-tahun menjadi jembatan antara berbagai kubu elite, kini tampil sebagai salah satu pihak dalam pertarungan — dan ini adalah pergeseran posisi yang mahal harganya.
Relasi yang Belum Putus, tapi Juga Belum Pasti
Lalu apa artinya semua ini bagi Anies?
Pertanyaan ini harus dijawab dengan kejujuran epistemik: kita belum tahu pasti bagaimana dinamika relasi keduanya akan berkembang. Yang kita ketahui adalah sinyal-sinyal terakhir yang terlihat masih hangat. Pada hari pertama Ramadan 1447 H, JK dan Anies sama-sama hadir dalam buka puasa bersama di NasDem Tower — satu meja, satu ruangan, lintas koalisi. Kehadiran bersama dalam ruang yang sama, di era politik Indonesia yang fragmentasinya semakin dalam, adalah bahasa tersendiri.
Namun “hangat dalam satu meja” adalah hal yang sangat berbeda dari “mampu menjadi penyokong yang menentukan.” Dan di sinilah letak pertanyaan sesungguhnya: apakah JK yang sedang menghadapi badai reputasional ini masih memiliki kapasitas untuk menjalankan fungsi kingmaker yang dulu menjadikan namanya begitu vital bagi karier Anies?
Hipotesis yang paling masuk akal, sekarang, adalah bahwa JK masih relevan — tetapi relevansinya sedang bertransisi dari kingmaker aktif menjadi blessing giver pasif. Ia mungkin tidak lagi punya energi dan posisi untuk bergerak di lorong-lorong tengah malam seperti 2017. Tetapi namanya, sejarahnya, dan jaringannya masih merupakan aset yang tidak mudah diabaikan oleh siapapun yang ingin memahami dari mana Anies berasal dan siapa yang pernah memercayainya.
Tentang Mercusuar yang Redup
Di sini, ada baiknya kita meminjam kata-kata F. Scott Fitzgerald dalam The Great Gatsby: “So we beat on, boats against the current, borne back ceaselessly into the past.” Dalam politik Indonesia, seperti dalam fiksi Amerika itu, masa lalu tidak pernah benar-benar berlalu — ia terus membentuk siapa kita dan ke mana kita bisa pergi. JK adalah masa lalu Anies yang paling konkret dan paling berharga. Tanpanya, Anies mungkin tidak pernah menjadi Gubernur Jakarta. Dan tanpa Jakarta, Anies mungkin tidak pernah menjadi capres.
Tetapi ada ironi yang tragis dalam analogi mercusuar: semakin redup cahayanya, semakin berbahaya perairan bagi kapal yang bergantung padanya untuk navigasi. Jika modal simbolik JK terus terkikis oleh pusaran polemik yang mengelilinginya, maka asosiasi dengan JK yang dulu menjadi keuntungan bagi Anies bisa berbalik menjadi liabilitas — sebuah beban reputasional yang harus dikelola, bukan sebuah sayap yang membantu terbang.
Gabriel García Márquez pernah menulis bahwa kekuasaan sejati bukan pada mereka yang memegang takhta, tetapi pada mereka yang menentukan siapa yang duduk di sana. JK pernah menjadi kekuasaan semacam itu dalam kisah Anies. Pertanyaan yang kini mengambang tanpa jawaban pasti adalah: apakah ia masih bisa — dan bersedia — menjalankan peran itu sekali lagi, dari dalam badai yang sedang menerjangnya sendiri.
Jawaban atas pertanyaan itu, lebih dari faktor lainnya, mungkin akan menentukan apakah narasi Anies menuju 2029 akan bisa ditulis dengan tinta harapan — atau dengan tinta ketidakpastian. (D74)
Comments are closed.