Setiap memperingati Hari Pendidikan Nasional, kita perlu bertanya: siapa yang diuntungkan dari sistem pendidikan kita hari ini, dan siapa yang diam-diam tersisih?
Hari pendidikan nasional bukan sekadar seremoni, tetapi refleksi atas visi pendidikan yang diwariskan Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan yang memerdekakan manusia. Jika pendidikan adalah jalan memerdekakan, maka dominasi satu jenis kecerdasan—yang maskulin, kompetitif, dan menekan emosi—justru telah menjadi bentuk baru dari penjajahan cara berpikir.
Ruang kelas di sekolah adalah arena yang senantiasa membentuk jiwa kompetitif. Siswa yang cepat menjawab, dianggap lebih cerdas dibanding mereka yang berpikir perlahan namun mendalam. Anak yang tenang, empatik, kolaboratif, sering tidak dianggap unggul. Ekspresi emosi dianggap lemah, terutama pada anak laki-laki. Perempuan didorong untuk rapi dan patuh, bukan kritis dan berani. Di dunia kerja, pada proses perekrutan pelamar, mereka yang percaya diri dan mampu “menjual diri” sering dinilai lebih unggul. Sementara mereka yang reflektif justru diragukan dan disisihkan. Bahkan dalam tes kepribadian, karakter rasional dan tidak emosional kerap dijadikan standar ideal.
Mungkin sudah saatnya kita berhenti mengajukan satu pertanyaan tunggal: siapa yang paling pintar? Saatnya kita mulai beralih ke pertanyaan yang lebih penting: kecerdasan seperti apa yang sebenarnya kita butuhkan bersama?
Baca Juga: 5 Perempuan Yang Jarang Disebut Namanya di Hari Pendidikan Nasional
Selama ini, kita hidup dalam sistem yang menjunjung satu paket kecerdasan yaitu logis, tegas, kompetitif, dan minim emosi. Di sekolah, di ruang rapat, hingga proses pengambilan kebijakan publik, cara berpikir seperti ini dianggap “paling masuk akal”. Sangat jarang kita mempertanyakan: benarkah ini satu-satunya bentuk kecerdasan? Jangan-jangan kita terus hidup dalam dominasi dan arogansi kecerdasan maskulin—yang kita terima begitu saja—tanpa benar-benar kita sadari?
Kecerdasan maskulin adalah cara berpikir yang menekankan logika formal, kontrol, kompetisi, serta hasil yang cepat dan terukur. Di satu sisi, kecerdasan maskulin bukan berarti milik laki-laki semata. Persoalannya, cara berpikir ini telah terlalu lama dianggap sebagai satu-satunya standar kebenaran. Sistem pendidikan kita, misalnya, masih bertumpu pada soal ujian benar-salah, pilihan ganda, kecepatan menjawab, dan rangking, tanpa uraian argumentasi mendalam, dan tidak memberi ruang bagi empati dan refleksi.
Di balik standar “kecerdasan arus utama” itu, orang-orang yang reflektif, intuitif, atau memiliki pengetahuan berbasis pengalaman hidup, sering kali tidak diakui sebagai “cerdas”. Kelompok rentan dan marginal seperti perempuan tanpa privilese, masyarakat adat, atau individu dengan pengetahuan lokal, juga mereka yang berlatar belakang pendidikan sosial dan humaniora, dipaksa harus menyesuaikan diri dengan ukuran kecerdasan yang bukan milik mereka. Kecerdasan mereka dianggap “tambahan”, bukan inti.
Baca Juga: Kamus Feminis: Ada Komodifikasi Tubuh Perempuan di Balik Iklan Media Sosial Hari ini
Pada titik ini, kita dapat memahami hal yang disebut Gayatri Chakravorty Spivak, feminis poskolonial, sebagai kekerasan epistemik (epistemic violence). Artinya, ketika hanya satu cara mengetahui yang diakui sah, sementara pengetahuan lain dianggap tidak valid.
Pengetahuan lokal, pengalaman hidup, dan cara memahami dunia dari sisi kelompok tertentu bukan hanya diabaikan, tetapi juga disingkirkan. Kekerasan ini tidak kasat mata karena tidak melukai tubuh namun membungkam suara. Narasi tentang mereka ditentukan oleh pihak yang berkuasa atau memimpin.
Jadi kekerasan epistemik bukan bersifat fisik, tetapi terjadi pada ranah pengetahuan dan representasi. Identitas dan pengalaman kelompok tertentu dihapus dari narasi resmi. Hanya satu metode evaluasi yang digunakan untuk menentukan kelayakan akademik.
Baca Juga: Hari Pendidikan Nasional, Kenapa Ngobrol Seksualitas dan Kesehatan Reproduksi Masih Dianggap Tabu?
Lebih jelas lagi, kekerasan epistemik terjadi ketika pengetahuan, pengalaman, dan cara memahami dunia dari suatu kelompok disangkal dan dihapus. Pun dianggap tidak sah oleh sistem pengetahuan yang dominan. Kelompok yang memiliki kecerdasan berbeda itu, tidak hanya didominasi secara politik dan ekonomi. Mereka juga dibungkam secara pengetahuan. Artinya, cara mereka memahami dunia dianggap tidak rasional dan tidak ilmiah.
Pada masa kolonialisme dulu (juga pasca-kolonial), pengetahuan masyarakat lokal sering dianggap mitos, primitif, tidak ilmiah. Sementara pengetahuan yang berasal dari belahan dunia Barat atau negara-negara Global North termasuk Jepang dan Korea, dianggap sebagai sumber pengetahuan unggul dan sah. Pengetahuan masyarakat adat secara turun-temurun tentang hutan ditutup oleh data teknokratik negara. Akibatnya pengetahuan masyarakat adat terpinggirkan. Begitu pula dalam relasi gender, pengalaman perempuan dianggap tidak rasional dan emosional. Sebaliknya laki-laki dinilai sangat rasional.
Dominasi kecerdasan maskulin bukan suatu kebetulan. Tetapi hasil dari sejarah panjang ketika cara berpikir diasosiasikan dengan laki-laki—logis, objektif, kompetitif—dianggap superordinat dibandingkan yang diasosiasikan dengan perempuan—emosional, relasional, dan intuitif sebagai subordinat. Anak laki-laki lebih “dimaafkan” karena sangat agresif dan dominan. Sebaliknya, anak perempuan dinilai tidak wajar jika berperilaku seperti itu di sekolah. Jika itu terjadi, maka situasi itu menunjukkan bahwa sekolah bukan ruang netral. Tetapi ikut mereproduksi norma gender yang bias.
Salah satu cara paling halus dalam mempertahankan dominasi kecerdasan maskulin dilakukan melalui sistem penilaian yang tampak “objektif”. Seperti tesIQ, sistem ujian di sekolah, hingga seleksi kerja. Di permukaan, semuanya terlihat netral. Namun jika dicermati, pola yang digunakan selalu sama: kecepatan, jawaban tunggal, kompetisi, dan pencapaian individual.
Baca Juga: Hari Pendidikan Nasional dan Duka Untuk YY
Di sini letak masalahnya, karena ukuran yang diberlakukan tersebut tidak benar-benar netral. Ia lahir dari nilai-nilai tertentu—kompetisi, kontrol, dan objektivitas sempit—yang dekat dengan konstruksi maskulinitas. Akibatnya, kecerdasan lain seperti empati, kemampuan membaca situasi sosial, intuisi, atau kebijaksanaan berbasis pengalaman hidup menjadi tidak terlihat, bahkan tidak dianggap sebagai kecerdasan. Banyak orang yang sebenarnya memiliki kapasitas memahami dunia secara mendalam, tidak pernah diakui karena tidak sesuai dengan standar yang digunakan.
Menurut Howard Gardner, psikolog perkembangan, kecerdasan itu tidak tunggal, melainkan beragam. Kecerdasan bisa mencakup linguistik, logika matematika, kinestetik (gerak tubuh), interpersonal (memahami orang lain), intrapersonal (memahami diri sendiri), musikal, dan lain-lain. Semua manusia memiliki bentuk kecerdasannya masing-masing. Bentuk kecerdasan kompleks yang dimiliki perempuan di desa seperti terampil mengelola ekonomi rumah tangga, pintar membaca situasi sosial komunitas, dan kuat dalam jejaring sosial di lingkungannya, semua itu tidak dianggap “leadership skill” dan “manajerial”.
Kita perlu bertanya, mengapa kecerdasan harus selalu individual? Mengapa kecepatan lebih dihargai daripada kedalaman? Mengapa kemampuan merawat relasi tidak pernah menjadi indikator utama? Pertanyaan-pertanyaan ini diajukan, bukan untuk menolak seluruh sistem penilaian yang ada, tetapi demi menyadari bahwa apa yang selama ini kita anggap sebagai ukuran kecerdasan sesungguhnya bukanlah satu-satunya cara memahami manusia.
Dominasi kecerdasan maskulin juga terlihat dalam penggunaan Tes Potensi Akademik (TPA) sebagai standar seleksi utama di banyak perguruan tinggi di Indonesia. TPA umumnya hanya mengukur logika verbal, logika numerik, dan penalaran analitis kuantitatif. Seolah-olah kapasitas intelektual manusia dapat direduksi menjadi angka-angka kognitif semata. Padahal bentuk kapasitas intelektual sangat beragam. Seperti kemampuan reflektif, pengalaman lapangan, pengetahuan komunitas, kemampuan analisis sosial, dan kreativitas konseptual, yang tidak bisa diukur dengan TPA.
Baca Juga: Stop Kekerasan Seksual Di Dunia Pendidikan: Catatan Aktivis Perempuan di Hari HAM
Pada banyak sistem pendidikan di negara-negara Barat, seleksi justru lebih menekankan proposal riset, wawancara reflektif, portfolio, rekomendasi akademik, kecocokan dengan calon supervisor, tanpa TPA. Artinya, ada pengakuan bahwa potensi intelektual tidak tunggal. Jika dilihat lebih jauh, TPA juga mengandung bias kelas. Mereka yang punya akses ke kursus atau bimbingan belajar intensif berbayar, berlatar belakang ilmu eksakta, akan lebih mudah lolos. Sementara itu, aktivis buruh, aktivis desa, aktivis masyarakat adat, praktisi sosial yang memiliki pengetahuan substantif pada masyarakat akar rumput, sangat tidak biasa dengan format TPA.
Jika kita hubungkan dengan pemikiran filsuf dan sejarawan Perancis Michel Foucault tentang power of knowledge, maka terlihat betapa sistem pengetahuan selalu berkait dengan kekuasaan. Menurut Foucault, kekuasaan menghasilkan pengetahuan, dan pengetahuan memperkuat kekuasaan yang menciptakan “rezim kebenaran”.
Kekuasaan tidak hanya berada di tangan pemerintah atau elit, juga tersebar di mana-mana. Di sekolah, universitas, keluarga, bahasa, bahkan cara kita menilai “normal” dan “tidak normal”. Guru/dosen, kurikulum, dan sistem ujian juga menjalankan kekuasaan. Bahkan cara kita memuji “anak pintar” juga bentuk kekuasaan. Siswa/mahasiswa merasa bodoh karena tidak cocok dengan sistem, perempuan merasa kurang percaya diri di ruang kompetitif, laki-laki menekan emosinya agar dianggap kuat. Kita mempercayai semua itu tanpa dipaksa, maka hal ini yang disebut Foucault sebagai kekuasaan yang bekerja dari dalam diri.
Kimberlè Crenshaw, feminis multikultural, mengingatkan bahwa pengalaman manusia selalu berlapis (interseksional). Seseorang tidak hanya menghadapi satu hambatan dalam hidupnya, tetapi banyak dan bisa sekaligus. Mencakup gender, kelas, beban domestik, juga akses ekonomi. Dalam konteks ini, standar TPA mengabaikan kenyataan hidup yang kompleks. Misalnya, perempuan yang harus menanggung beban ekonomi sekaligus domestik dan care work, tentu tidak memiliki kesempatan yang sama untuk mempersiapkan diri di tengah situasinya yang tumpang tindih. Apalagi jika yang ia harus hadapi adalah penilaian standar kecerdasan tunggal yang bias maskulin.
Baca Juga: Hari Internasional Masyarakat Adat dan Pendidikan Perempuan Adat
Karena itu, kita perlu bertindak lebih adil dan sistem penilaian perlu berubah. Rekam jejak kontekstual perlu dipertimbangkan. Menyangkut berbagai kegiatan pengabdian masyarakat, pengalaman menjadi relawan, hingga pengalaman penelitian yang dapat menunjukkan kemampuan dan minat seseorang pada bidang tertentu. Hal ini dapat mengimbangi kecerdasan versi maskulin yang mengasumsikan satu jenis rasionalitas (cepat, kompetisi, abstrak) karena sesungguhnya dunia tidak hanya membutuhkan logika.
Kita membutuhkan kombinasi beragam kecerdasan jika ingin berhasil mengatasi krisis sosial dan ekologis yang semakin kompleks, yaitu kecerdasan emosional, kecerdasan kolektif, dan kecerdasan kontekstual. Memuja satu jenis kecerdasan saja akan berisiko kehilangan cara untuk memahami dan merawat kehidupan.
Gagasan ini tidak menentang logika dan rasionalitas sepenuhnya. Melainkan menantang cara berpikir yang lebih luas, memahami dunia dan manusia melalui penilaian berbasis proses, berbasis komunitas, refleksi pengalaman, dan kemampuan bernarasi yang paling relevan dengan disiplin ilmu tertentu.
Pada akhirnya, kecerdasan sejati bukan hanya kemampuan menjawab dengan benar, tetapi tentang cara kita hidup bersama di dunia ini secara adil dan bermakna. Pendidikan yang adil bukan hanya tentang akses yang setara, tetapi juga tentang pengakuan yang setara atas beragam bentuk kecerdasan.
(Editor: Salsabila Putri Pertiwi)
Comments are closed.