Mubadalah.id – Sebagai institusi yang lahir dari rahim tradisi, pesantren memiliki mekanisme unik dalam mempertahankan otoritas melalui penguasaan teks-teks klasik (kitab kuning) dan kharisma kiai. Namun, di balik kemegahan intelektual tersebut, terdapat diskursus gender yang sering kali tersisihkan dan stagnan, terutama mengenai posisi perempuan (santriwati).
Sebagai lembaga tradisional, pesantren memiliki nilai kebudayaan yang kuat, sehingga tradisi teks yang lahir dari Pesantren tidak hanya terpengaruhi oleh tradisi kitab kuning yang bias, tetapi juga kebudayaan yang seringkali ikut memenjarakan perempuan di ruang-ruang hampa dan terbatas.
Dengan adanya dua komposisi antara ajaran agama yang bias dan budaya patriarki masyarakat yang kuat, menjadikan posisi nilai ajaran agama mejadi seuah doktrin kesalehan domestik bagi sebagaian besar santriwati di pesantren. Salah satu poin yang mungkin cukup krusial adalah bagaimana ajaran “kesalehan domestik” menjadikan narasi dominan yang membatasi ruang gerak perempuan hanya pada ranah privat. Poin ini akan menjadi sebuah diskusi panjang yang saya ingin uraikan dalam tulisan ini.
Beberapa poin yang saya ingin fokuskan adalah dengan menggugat mitos tersebut dengan membedah jaringan otoritas pesantren dalam memproduksi wacana gender. Selain itu mengapa reorientasi epistemologis menjadi kebutuhan mendesak demi produktivitas pengetahuan yang berkeadilan.
Antara Teks dan Budaya Patriarki
Beberapa kalangan sarjana mungkin telah banyak membahas bagaimana tradisi teks di pesantren begitu kaku dan konservatif terutama soal perempuan. Ini semua tentu bermula dari pemaknaan ontologis terhadap konsep “kesalehan”. Dalam banyak literatur klasik yang pesantren ajarkan, kesalehan perempuan sering kali direduksi menjadi dimensi kepatuhan (ta’at) yang bersifat satu arah.
Kitab-kitab seperti Uqud al-Lujjayn atau Adab al-Mar’ah memosisikan perempuan sebagai objek moralitas yang keberhasilannya terukur dari sejauh mana ia mampu mengabdi pada institusi pernikahan (Srimulyani, Women from Traditional Islamic Educational 2012).
Masalahnya, pengajaran teks-teks ini sering kali tanpa melibatkan analisis konteks sejarah (asbabun nuzul atau latar sosiologis penyusunnya). Akibatnya, santriwati menginternalisasi bahwa ruang publik bukanlah tempat yang “aman” secara spiritual bagi mereka.
Dominasi perspektif maskulin dalam menafsirkan teks-teks ini menciptakan sebuah “rezim kebenaran” yang menganggap subordinasi perempuan adalah bagian dari takdir ilahi. Mitos ini menutup ruang bagi perempuan untuk mengeksplorasi potensi intelektualnya di luar tugas-tugas reproduksi dan domestik.
Dalam perspektif sosiologi kekuasaan, otoritas pesantren tidak hanya bekerja melalui pengajaran di kelas, tetapi juga melalui disiplin tubuh. Santriwati tunduk pada jaringan otoritas yang melibatkan kiai, nyai, dan pengurus pesantren yang secara kolektif mengawasi moralitas mereka.
Pengawasan (surveillance) terhadap santriwati cenderung jauh lebih ketat daripada santri putra, terutama terkait pakaian dan interaksi sosial. Hal ini senada dengan argumen Michel Foucault mengenai “tubuh yang patuh,” di mana lembaga pendidikan bertindak sebagai ruang pendisiplinan yang memproduksi individu sesuai standar normalitas yang mereka tetapkan.
Mitos Kesalehan Domestik
Di pesantren, “normalitas” bagi santriwati adalah menjadi sosok yang tenang, tidak vokal, dan mahir dalam urusan domestik. Ini semua adalah kurikulum tersembunyi atau dalam istilah lain disebut Hidden curriculum yang terlihat jelas dalam pembagian peran organisasi.
Sementara itu santri putra dilatih untuk memimpin rapat dan berdebat secara teologis. Santriwati lebih sering mengarah pada urusan logistik atau administrasi yang bersifat pendukung. (Machrusah, Perempuan di Tengah Arus Tradisi: Kepemimpinan Perempuan di Pesantren 2010). Praktik ini secara perlahan mengikis agensi santriwati, membuat mereka merasa asing dengan konsep kepemimpinan publik dan otoritas keilmuan.
Ketimpangan ini juga berdampak pada produktivitas pengetahuan. Ketika perempuan hanya terposisikan sebagai penjaga moralitas domestik, maka perspektif perempuan hilang dalam produksi pengetahuan, dan juga hukum Islam (fikih). Padahal, Sejarah mencatat bahwa pada masa awal Islam, perempuan memiliki otoritas besar sebagai perawi hadis dan pemberi fatwa. Namun, dalam jaringan otoritas pesantren kontemporer, suara perempuan sering kali terpinggirkan dari diskursus teologis yang strategis.
Mitos kesalehan domestik menciptakan apa yang kita sebut sebagai kemiskinan epistemologis. Karena santriwati jarang kita dorong untuk melakukan ijtihad atau penafsiran ulang terhadap teks-teks klasik. Maka diskursus tentang perempuan di pesantren selalu diproduksi oleh laki-laki (Munir, Memutus Rantai Ketidakadilan Gender dalam Perspektif Islam 2006).
Hal ini menciptakan siklus pengetahuan yang bias, di mana masalah-masalah spesifik perempuan terbahas melalui kacamata maskulin yang sering kali tidak sensitif terhadap ketidakadilan gender yang terjadi di lapangan.
Peran Nyai sebagai Otoritas Tandingan
Meskipun struktur pesantren tampak sangat patriarkal, terdapat celah-celah negosiasi yang menarik untuk kita cermati. Sosok Nyai (istri kiai) sering kali memiliki otoritas de facto yang sangat kuat dalam mengelola pesantren putri. Dalam beberapa kasus, Nyai bertindak sebagai agen perubahan yang mulai menyelipkan perspektif keadilan gender dalam pengajian mereka. (Faiqoh, Nyai: Agen Perubahan di Pesantren 2003).
Namun demikian, otoritas Nyai sering kali masih bergantung pada bayang-bayang kharisma sang Kiai. Menurut Srimulyani di sinilah kritik harus kita alamatkan, otoritas perempuan seharusnya bersifat mandiri (independent) dan berbasis pada kompetensi intelektual, bukan sekadar status pernikahan. Transformasi ini penting agar santriwati melihat bahwa puncak pencapaian mereka bukanlah menjadi “istri seorang ulama,” melainkan menjadi “ulama” itu sendiri yang memiliki kedaulatan atas pemikirannya (Srimulyani, 2012).
Untuk menggugat mitos kesalehan domestik, pesantren perlu melakukan reorientasi kurikulum dan struktur sosial. Pertama, dekonstruksi teks klasik melalui metode mubadalah (kesalingan). Teks yang bias gender harus kita baca ulang dengan semangat keadilan yang terkandung dalam Al-Qur’an, sehingga kesalehan kita pahami sebagai integritas moral yang berlaku setara bagi laki-laki dan perempuan (Kodir, Manbaul Sa’adah: Relasi Laki-laki dan Perempuan dalam Islam 2019).
Kedua, pesantren harus memberikan akses formal bagi santriwati untuk menduduki posisi-posisi strategis dalam jaringan otoritas. Ini termasuk keterlibatan dalam dewan fatwa pesantren, kepemimpinan unit usaha, hingga forum-forum bahtsul masail yang biasanya didominasi laki-laki. Tanpa adanya inklusi secara struktural, perubahan di tingkat wacana hanya akan menjadi retorika belaka.
Perlu kita pahami mitos kesalehan domestik adalah konstruksi sosial yang telah lama membelenggu potensi santriwati di dalam jaringan otoritas pesantren. Melalui pengawasan tubuh dan penafsiran teks yang bias, perempuan sering kali diarahkan untuk hanya berperan di ranah privat. Namun, seiring dengan meningkatnya kesadaran akan hak-hak perempuan dan kebutuhan akan produktivitas pengetahuan yang lebih inklusif, pesantren tidak punya pilihan lain selain melakukan transformasi diri.
Kesalehan sejati tidak kita ukur dari sejauh mana seorang perempuan mampu membatasi diri di dalam rumah, melainkan dari sejauh mana ia mampu memberikan kemaslahatan bagi umat melalui ilmu dan amalnya. Dengan meruntuhkan dinding-dinding domestikasi, pesantren akan kembali pada semangat aslinya: sebagai institusi yang memanusiakan manusia dan membebaskan pikiran dari segala bentuk penindasan, termasuk penindasan berbasis gender. []
Comments are closed.