Kesabaran para pendidik di SMAN 8 Bungo dikuras habis oleh aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di dekat sekolah. Batas kesabaran itu diluapkan pada akhir April kemarin. Belasan guru bersama tenaga administrasi melakukan aksi berjalan tanpa alas kaki, menuju lokasi operasional alat berat yang menderu tepat di belakang pagar sekolah.
“Kami SMAN 8 Bungo butuh ketenangan. Selamatkan sekolah kami,” tulis spanduk yang dibawa oleh para peserta aksi.
Aktivitas tambang emas ilegal sudah lama mengepung gedung sekolah SMAN 8 Bungo, Desa Rantau Pandan, Kecamatan Rantau Pandan, Kabupaten Bungo, Jambi. Ruang kelas yang seharusnya menjadi tempat persemaian ilmu, malah bertransformasi menjadi ruang akustik yang penuh dengan kebisingan mesin tambang dari pagi hingga malam hari.
Kepala Sekolah SMAN 8 Bungo, Khoirul Hadi, mengungkapkan jarak antara lubang tambang dengan pagar sekolah hanya berkisar 10 hingga 15 meter. Dekatnya titik tambang emas ilegal sangat mengganggu aktivitas sekolah secara psikologis, sekaligus merusak infrastruktur fisik sekolah.
Alat-alat berat yang masuk ke lokasi tambang melewati depan sekolah menghancurkan akses jalan serta menimbulkan kerusakan pada pagar sekolah.
“Aktivitas ini sudah berulang kali kami laporkan ke pihak desa, camat, hingga Polsek Rantau Pandan. Tapi aktivitas tetap berjalan seolah tidak ada hukum. Suara bising mesin sangat mengganggu konsentrasi siswa,” tegas Khoirul.
Belum cukup sampai di situ. Gedung sekolah SMAN 8 Bungo berdiri persis di tepi Sungai Batang Bungo. Sementara tambang emas ilegal itu beroperasi tepat di samping sekolah, sehingga sekolah rentan terdampak banjir bandang.
Alat berat sudah memporak-porandakan lahan di sebelah sekolah yang menyisakan kolam-kolam tambang di pinggiran sungai. Pohon-pohon besar yang selama ini menjadi benteng alami sekolah dari banjir, satu per satu mulai tumbang.
“Sebelum ada PETI aja sudah sering kena banjir, apalagi sekarang pohon-pohon besar kayak duku, durian yang jadi benteng dari banjir malah ditebangi. Saya khawatir kalau ada banjir bandang, sekolah bisa roboh,” imbuh Khoirul.
Lanskap Ekstraksi Penghancur Ekologi Jambi
Krisis di SMAN 8 Bungo menjadi potret karut-marut tata kelola sumber daya alam di Provinsi Jambi. Data Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi pada akhir tahun 2025 menunjukkan, luas kerusakan hutan dan lahan akibat tambang emas ilegal di Jambi telah menembus angka 60.000 hektare atau setara dengan tiga kali luas Kota Jambi.
Sementara di Kabupaten Bungo sendiri, luas lahan yang tergerus aktivitas PETI tercatat mencapai 11.119 hektare, menjadikannya salah satu zona merah ekstraksi ilegal paling masif di provinsi tersebut.
Pertumbuhan lubang tambang ini terjadi secara eksponensial. Sebagai perbandingan, pada tahun 2024, luas PETI di Jambi tercatat sebesar 52.059 hektare. Peningkatan drastis ini menunjukkan upaya Zero PETI yang dicanangkan pemerintah pusat pada tahun 2024 gagal total di lapangan.
Sebaliknya, PETI telah bertransformasi dari kegiatan tradisional menggunakan dulang manual menjadi industri mekanis yang mengandalkan ekskavator dan mesin dompeng bertenaga besar.
Direktur WALHI Jambi, Oscar Anugrah, menilai kondisi ini sebagai bentuk akumulasi pembiaran yang sistemik. Menurutnya, negara tidak boleh hanya hadir setelah bencana atau tragedi terjadi.
“Setiap nyawa yang hilang akibat PETI adalah pengingat bahwa pembiaran memiliki konsekuensi yang nyata,” ujar Oscar.
Kerusakan Hidrologi
Dampak PETI tidak berhenti pada kerusakan bentang alam secara visual. Aktivitas ini meninggalkan residu kimia berbahaya yang mengancam kesehatan masyarakat jangka panjang.
Masifnya dampak tambang emas ilegal bukan perkara yang bisa disepelekan. Sebab, air sungai di sejumlah lokasi tambang berubah keruh, sekaligus meningkatkan sedimentasi akibat pengerukan. Tak hanya itu, ada indikasi para penambang juga menggunakan bahan kimia berbahaya dalam prosesnya..
Merkuri digunakan oleh para penambang untuk mengikat butiran emas. Sisa amalgamasi sering kali dibuang langsung ke badan air tanpa proses filtrasi. Selain merkuri, parameter Total Suspended Solids (TSS) di sungai-sungai Kabupaten Bungo tercatat mencapai rata-rata 343 mg/L, sementara batas aman hanya 40 mg/L.
Tingginya kadar TSS ini menyebabkan kekeruhan air yang luar biasa, mencapai 69,60 NTU, yang menghambat masuknya sinar matahari dan memutus rantai makanan akuatik di sungai.
“Ini bukan hanya soal lingkungan rusak. Ini ancaman langsung terhadap kesehatan masyarakat, terutama anak-anak. Artinya, yang kita hadapi adalah ancaman terhadap kualitas generasi mendatang,” kata Sukmareni Rizal, Koordinator Divisi Komunikasi KKI Warsi.
Bising Mesin Mendegradasi Kognitif Siswa
Dalam dunia medis dan psikologi pendidikan, paparan kebisingan mesin industri memiliki korelasi negatif yang signifikan terhadap fungsi kognitif. Studi epidemiologi lingkungan menunjukkan, siswa yang belajar di ruang kelas yang dekat dengan sumber bising memiliki risiko gangguan konsentrasi 10,9 kali lebih besar, dibandingkan siswa di lingkungan yang tenang.
Selain itu, kebisingan mesin dompeng dan alat berat yang melampaui 70 dB dapat memicu stres kerja pada pendidik dan menurunkan motivasi belajar siswa secara drastis. Paparan terus-menerus dapat menyebabkan temporary threshold shift atau tuli sementara yang menghambat komunikasi verbal antara guru dan murid di dalam kelas.
Suara mesin yang beroperasi dekat dari gedung sekolah SMAN 8 Bungo turut menciptakan penjara akustik, di mana proses transfer pengetahuan menjadi tidak efektif karena terinterupsi secara fisik oleh suara mesin ekstraksi.
Tutup Mata Penegak Hukum
Aktivitas tambang emas ilegal di sekitar SMAN 8 Bungo sudah jelas merupakan pelanggaran hukum berlapis. Merujuk pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 4 Tahun 2012, jarak minimal tepi galian tambang terhadap fasilitas umum seperti sekolah adalah 500 meter.
Fakta di lapangan dengan jarak hanya 10-15 meter merupakan bukti nyata pengabaian standar keselamatan publik. Selain itu, PP Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai juga mengamanatkan jarak minimal aktivitas pertambangan sejauh 50 meter dari garis sempadan sungai untuk menjaga stabilitas ekosistem perairan.
Sedangkan aktivitas ilegal yang dilakukan seharusnya tidak perlu dijelaskan lagi.
Meskipun aparat kepolisian dari Polres Bungo dan Polda Jambi kerap melakukan razia, aktivitas PETI tetap tumbuh subur karena tidak menyentuh akar masalah.
Para pemodal atau cukong hingga kini masih mampu mengoperasikan alat berat dengan leluasa. Penangkapan sering kali hanya menyasar pekerja lapangan atau kuli tambang, sementara aktor intelektual dan penyedia alat berat jarang tersentuh hukum secara tuntas.
Comments are closed.