Suara Ibu yang Diabaikan di MBG: Jangan Cuma Peduli Angka di Atas Kertas Tapi Abaikan Kualitas

Saya bukanlah ahli kebijakan. Tapi saya adalah seorang ibu dengan empat anak yang setiap hari memastikan piring mereka terisi.

Dari dapur kecil di rumah, saya memahami bahwa urusan makan bukan sekadar angka dan program, tapi tentang rasa aman, tumbuh kembang, dan harapan sederhana sebagai orang tua.

Bagi seorang ibu yang seringnya masih harus menanggung peran domestik dan perawatan, setiap hari urusan makan anak tidak pernah sederhana.

Bukan sekadar menaruh sepiring nasi dan lauk di meja, lalu memastikan anak kenyang. Di balik satu piring makanan, ada pertimbangan panjang yang sering tak terlihat: apakah gizinya cukup, apakah bahannya aman, bagaimana kondisi kesehatan anak hari itu, hingga apakah kebiasaan makan yang kami tanamkan berjalan baik.

Dari situ saya memahami bahwa makan anak tidak pernah sekadar soal kenyang. Ia adalah bagian dari merawat tumbuh kembang, menjaga kesehatan, sekaligus membentuk kebiasaan hidup.

Namun, dalam banyak kebijakan, kerja-kerja ini sering tidak dianggap. Negara melihat makanan hanya sebagai program. Sementara kami sebagai ibu, menjalaninya sebagai tanggung jawab harian yang penuh perhitungan, emosi, dan kekhawatiran.

Ketika negara menghadirkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), kami menyambutnya dengan harapan—sekaligus pertanyaan. Sebab ketika urusan sepenting ini dikelola secara massal, muncul satu hal mendasar: apakah program ini benar-benar memahami kebutuhan gizi anak, atau sekadar memastikan angka-angka terpenuhi di atas kertas?

Sejauh ini, pembahasan MBG lebih banyak berputar pada hal-hal teknis—jumlah porsi, luas cakupan, dan besarnya anggaran. Keberhasilan diukur dari berapa banyak makanan yang dibagikan, bukan dari seberapa besar dampaknya bagi kesehatan anak.

Padahal, gizi tidak berhenti pada distribusi, tetapi menyangkut kualitas, kecukupan, dan kesesuaian dengan kebutuhan individu.

Kita jarang mendengar penjelasan terbuka mengenai standar gizi yang digunakan, siapa yang menyusun menu, serta bagaimana memastikan setiap anak memperoleh asupan sesuai kebutuhan tumbuh kembangnya. Dalam kondisi seperti ini, anak berisiko diposisikan sebagai objek program, bukan subjek yang kebutuhannya dipahami secara utuh.

Di sinilah jarak antara kebijakan dan pengalaman sehari-hari terasa. Apa yang bagi negara terlihat sebagai distribusi, bagi ibu adalah keputusan penting yang menyangkut kesehatan anak.

Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 memang menunjukkan penurunan prevalensi stunting menjadi sekitar 19,8 persen. Ini patut diapresiasi. Namun, angka tersebut juga berarti satu dari lima anak Indonesia masih mengalami gangguan pertumbuhan akibat kekurangan gizi kronis. Fakta ini menegaskan bahwa persoalan gizi tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan administratif.

Kebutuhan gizi anak tidak bisa disamaratakan. Anak usia sekolah memiliki kebutuhan energi dan zat gizi yang berbeda, tergantung pada usia dan aktivitasnya. Artinya, penyediaan makan di sekolah seharusnya berbasis perhitungan gizi yang cermat—bukan sekadar pembagian makanan massal yang seragam.

Persoalan lain yang tak kalah penting adalah jenis menu yang disajikan. Di lapangan, muncul kecenderungan menu yang seragam, seperti roti, makanan ultra-proses (UPF) hingga susu dengan kadar gula tinggi. Dari sisi pengelolaan, hal ini dapat dipahami. Namun, dari sisi kebutuhan anak, penyeragaman menyisakan persoalan.

Tidak semua anak dapat mengonsumsi jenis makanan yang sama. Ada yang memiliki alergi, ada yang sensitif terhadap bahan tertentu, dan ada yang memerlukan pembatasan asupan tertentu. Dalam situasi seperti ini, pendekatan yang terlalu seragam berisiko mengabaikan kebutuhan dasar anak sebagai individu. Program yang dimaksudkan untuk menyehatkan justru berpotensi menimbulkan persoalan baru.

Anak-anak bukan robot yang bisa makan apa saja. Mereka adalah manusia dengan kebutuhan, pantangan, dan keunikan masing-masing.

Karena itu, diperlukan ketelitian dalam perencanaan dan pelaksanaan. Di sinilah peran ahli gizi menjadi penting, tidak hanya dalam penyusunan standar, tetapi juga dalam memastikan implementasi di lapangan berjalan sesuai dengan kebutuhan anak yang beragam.

Mereka bukan sekadar pelengkap administrasi, tetapi harus terlibat sejak awal—merancang menu, mengawasi kualitas bahan, dan mengevaluasi dampak program. Gizi bukan soal angka di laporan, melainkan tentang kesehatan, tumbuh kembang, dan masa depan anak.

Sebagai ibu, saya juga belajar dari cara negara lain memandang makan siang sekolah—bahkan dari hal sederhana seperti drama Chef: Three Star School Lunch. Dalam kisah tersebut, seorang koki restoran bintang tiga Michelin beralih memasak untuk makan siang sekolah. Pesannya sederhana, tetapi kuat: memasak untuk anak-anak adalah tanggung jawab besar.

Setiap menu disusun dengan cermat, memperhatikan keseimbangan gizi, cita rasa, dan kebersihan. Makan siang tidak hanya dipahami sebagai pemenuhan energi, tetapi juga sebagai bagian dari pendidikan—membentuk kebiasaan hidup sehat dan karakter anak.

Hal penting lainnya, kebutuhan setiap anak diperhatikan. Alergi, pantangan, hingga kondisi kesehatan menjadi bagian dari pertimbangan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa makan di sekolah bukan sekadar urusan dapur, melainkan bagian dari proses mendidik manusia secara utuh.

Di Indonesia, tantangannya tentu berbeda. Namun, prinsipnya sama: kualitas tidak boleh dikorbankan demi kepraktisan, dan anak bukan angka dalam laporan. Mereka adalah manusia yang tumbuh, belajar, dan berkembang setiap hari.

Kami, para ibu, tidak menuntut program yang sempurna. Namun, kami berhak mengharapkan kebijakan yang jujur, transparan, dan benar-benar berpihak pada kebutuhan anak. Kami ingin tahu apa yang dimakan anak kami, bagaimana kualitasnya dijaga, dan sejauh mana program ini berdampak pada tumbuh kembang mereka.

Selama ini, perspektif ibu sering ditempatkan di ruang domestik—seolah tidak relevan dalam pengambilan kebijakan. Padahal justru dari dapur, kami melihat dampak kebijakan paling nyata. Dari piring anak setiap hari, kami memahami apa yang benar-benar dibutuhkan.

Ketika negara mengambil alih sebagian peran itu, suara ibu seharusnya menjadi bagian utama—bukan sekadar pelengkap. Dan ketika negara mengambil alih sebagian peran itu, maka tanggung jawabnya pun tidak boleh setengah-setengah. Satu hal menjadi penting: memastikan bahwa setiap anak dipandang sebagai individu, bukan sekadar bagian dari angka.

Karena pada akhirnya, makan anak hari ini bukan sekadar urusan hari ini—melainkan tentang masa depan bangsa yang sedang kita bangun bersama. Namun, bagi kami, ini selalu dimulai dari hal yang paling sederhana: piring anak di rumah.

Dari situlah kami tahu apa yang mereka butuhkan. Dari situlah kami melihat apa yang sering terlewat. Hal-hal kecil yang mungkin tidak pernah masuk dan tercatat dalam laporan, tetapi menentukan bagaimana anak-anak kami tumbuh.

Dan ketika kebijakan tidak benar-benar memahami itu, yang dipertaruhkan bukan sekadar keberhasilan program, tetapi anak-anak kami yang tidak punya pilihan selain menerima.