|
Klaim-klaim “keberhasilan MBG” nyatanya tidak menyisakan jejak dalam rata-rata konsumsi per kapita. Pengeluaran masyarakat bertambah, sementara triliunan anggaran MBG sudah dihamburkan pemerintah. |
SEBUAH berita berjudul “Survei BPS: MBG Ringankan Beban Ekonomi Keluarga” dipublikasi dalam website Badan Gizi Nasional pada 2 Februari 2026. Berita itu memuat sederet klaim keberhasilan proyek Makan Bergizi Gratis, program flagship Presiden Prabowo Subianto.
Beberapa klaim secara eksplisit ditulis dalam berita itu di antaranya:
“Program MBG memberikan dampak signifikan dalam menurunkan beban pengeluaran rumah tangga, khususnya pada sektor pangan.”
“…hasil survei menunjukkan mayoritas penerima manfaat merasakan kemudahan dalam memperoleh makanan bergizi, berkurangnya waktu persiapan makan, serta perubahan perilaku konsumsi ke arah yang lebih sehat, khususnya di wilayah pedesaan.”
“Program MBG menurunkan beban konsumsi makanan rumah tangga. Sisa pendapatan yang dimiliki keluarga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.”
Klaim-klaim itu sama sekali tidak didukung data yang solid. Satu-satunya angka dalam berita itu hanyalah survei ini melibatkan 81.100 rumah tangga penerima MBG. Sama sekali tidak ada data berapa angka penurunan beban keluarga, berapa angka peningkatan konsumsi yang lebih sehat, dll.
Klaim-klaim ini lebih buruk dari omongan Presiden Prabowo ketika berpidato terkait MBG. Paling tidak Prabowo menyebut angka spesifik, misalnya, “MBG menciptakan 1 juta lapangan kerja baru”, meski tidak dapat diverifikasi.
Ketiadaan alat ukur untuk memverifikasi klaim-klaim “keberhasilan MBG” bikin saya penasaran dan, secara serius, mengajukan permohonan informasi publik.
Saya mengajukan permohonan informasi publik terkait hasil survei ini pada 22 April 2026 lewat kanal Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi BGN. Tapi tidak ada tanggapan. Pada 5 Mei, saya mencolek kanal yang sama, tapi tetap didiamkan. Dari sana saya mengajukan sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Publik dan diterima pada 15 Juni.
Pada 29 Mei 2026, Badan Pusat Statistik merilis beberapa laporan terkait pengeluaran dan konsumsi per kapita September 2025. Data ini menjadi satu-satunya alat ukur yang paling dekat dan yang tersedia untuk memverifikasi sejumlah klaim yang dirilis BGN.
Berbekal data BPS, saya menelusuri bagaimana dampak MBG di lima provinsi dengan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terbanyak untuk melihat perubahan konsumsi makanan sehat, khususnya protein. Lima provinsi itu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Banten.
Data BPS itu dibandingkan antara September 2024 sebelum MBG beroperasi, saat Maret 2025 ketika MBG mulai berjalan, dan September 2025 setelah MBG berjalan.
Konsumsi Protein Tak Bertambah
Salah satu yang ditargetkan Presiden Prabowo lewat MBG adalah peningkatan konsumsi protein. Prabowo bilang konsumsi protein Indonesia per kapita masih 62 gram, jauh di bawah Filipina (93 gram) dan Malaysia (159 gram).
“Ini artinya protein telur, daging ayam, daging sapi, ikan. Ikan inilah antara lain yang mau dipacu lewat MBG. Ini harus kita kejar,” kata Prabowo pada 28 Agustus 2025, dilansir Antara.
Namun, kenyataannya, upaya mengejar konsumsi protein lewat MBG itu tidak terjadi.
Data rata-rata konsumsi protein per kapita per hari pada Maret dan September 2025 tidak menunjukkan apa yang dijanjikan MBG.
Di Jawa Barat, misalnya, rata-rata konsumsi protein dari ikan/udang/cumi/kerang pada Maret 2025, ketika MBG baru dimulai, sebesar 7,52 gram per orang per hari. Setelah program MBG berjalan dan sederet klaim kesuksesan MBG diumbar oleh pemerintah, rata-rata konsumsi hariannya justru turun menjadi 7,01 gram, atau turun 0,51 gram pada September 2025.
Angka ini tentu tidak terkait langsung dengan MBG. Tapi kita bisa bayangkan bahwa ribuan dapur MBG di Jawa Barat dan triliunan rupiah yang dikucurkan APBN tidak terlihat berkontribusi pada peningkatan rata-rata konsumsi protein harian.
Penurunan juga terjadi pada rata-rata konsumsi protein daging, dari 6,02 gram pada Maret 2025 menjadi 5,96 gram, atau turun tipis 0,06 gram pada September 2025. Tidak hanya itu, rata-rata konsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan juga turun, meski hanya tipis.
Penurunan konsumsi protein itu bertolak belakang dengan apa yang ingin diatasi oleh MBG, yakni meningkatkan konsumsi rumah tangga dengan makanan sehat.
Kepala BGN saat itu Dadan Hindayana pernah mengumbar omongan bahwa setiap hari ada 19.000 sapi yang dipotong untuk MBG, meski kemudian ucapan ini diralat sendiri olehnya.
Tentu, MBG bukan faktor utama. Ada faktor daya beli masyarakat yang berpengaruh pada konsumsi. Sekalipun begitu, jika kita kontraskan dengan rezim sekarang, pemerintahan Prabowo selalu mengklaim bahwa ekonomi kita sedang baik-baik saja. Bahkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut mal masih ramai sebagai penanda ekonomi tidak lesu.
Kenaikan rata-rata konsumsi protein harian terjadi pada produk telur dan susu, tapi angkanya tidak signifikan, dari 3,70 gram pada Maret 2025 menjadi 3,76 gram pada September 2025 atau naik 0,06 gram.
Sebagai pembanding, dalam sebutir telur itu rata-rata mengandung 6-7 gram protein. Itu artinya 0,06 gram ibarat sebutir telur dipotong kecil-kecil jadi 100 potongan. Sebesar itulah penambahannya.
Di Jawa Tengah, provinsi dengan dapur MBG terbanyak ke-2 di Indonesia, rata-rata konsumsi harian protein dari telur dan susu, sayur-sayuran, dan buah-buahan juga turun tipis dari Maret 2025 ke September 2025. Lagi-lagi sulit melihat jejak efek domino dari MBG dalam pola konsumsi protein.
Kenaikan rata-rata konsumsi protein dari ikan/udang/cumi/kerang dan daging memang meningkat pada periode yang sama, tapi angkanya kecil sekali. Untuk protein dari ikan/udang/cumi/kerang hanya meningkat 0,20 gram, sedangkan dari daging 0,25 gram.
Jika dikonversi kasar ke berat makanan, tambahan 0,25 gram protein dari daging kira-kira setara 1 gram daging matang. Dalam ukuran sehari-hari, itu terlihat seperti secuil daging di piring.
Di Jawa Timur, pola konsumsi protein terlihat sedikit lebih baik dibandingkan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Rata-rata konsumsi protein harian dari ikan/udang/cumi/kerang naik dari 7,59 gram pada Maret 2025 menjadi 7,94 gram pada September 2025, atau bertambah 0,35 gram protein per orang per hari. Konsumsi daging juga naik dari 4,65 gram menjadi 5,54 gram, atau bertambah 0,89 gram protein.
Namun, lagi-lagi, kenaikan itu tidak besar. Jika 0,89 gram protein dari daging dikonversi kasar ke berat makanan, jumlahnya kira-kira hanya setara 3-4 gram daging matang. Bahkan kenaikan protein dari ikan/udang/cumi/kerang sebesar 0,35 gram, kira-kira hanya setara kurang dari 2 gram ikan matang.
Konsumsi protein dari telur dan susu di Jawa Timur juga naik, tapi hanya 0,23 gram, dari 3,16 gram menjadi 3,39 gram per kapita per hari. Sayur-sayuran naik lebih kecil lagi, hanya 0,07 gram protein. Sementara buah-buahan praktis tidak berubah, tetap 0,65 gram; dan kacang-kacangan justru turun dari 7,41 gram menjadi 7,30 gram.
Di Sumatera Utara, jejak perbaikan itu juga tidak tegas. Rata-rata konsumsi protein harian dari ikan/udang/cumi/kerang justru turun tipis, dari 14,85 gram pada Maret 2025 menjadi 14,74 gram pada September 2025. Sayur-sayuran juga turun dari 2,64 gram menjadi 2,56 gram; begitu pula buah-buahan dari 0,62 gram menjadi 0,59 gram.
Memang ada kenaikan pada daging, telur dan susu, serta kacang-kacangan. Namun, angkanya tetap kecil.
Protein daging hanya naik 0,23 gram per kapita per hari. Jika dikonversi kasar, tambahan itu kira-kira setara sekitar 1 gram daging matang. Telur dan susu naik 0,14 gram; sedangkan kacang-kacangan naik 0,41 gram.
Di Banten, pola penurunan kembali terlihat pada beberapa kelompok makanan. Protein dari ikan/udang/cumi/kerang turun dari 10,14 gram menjadi 10,02 gram. Sayur-sayuran turun dari 2,15 gram menjadi 2,03 gram. Buah-buahan turun dari 0,61 gram menjadi 0,51 gram.
Sementara konsumsi telur dan susu tidak bergerak sama sekali, tetap 3,63 gram.
Satu-satunya kenaikan yang agak terlihat di Banten ada pada daging, dari 5,50 gram menjadi 6,01 gram protein per kapita per hari, atau naik 0,51 gram.
Namun, jika dikonversi kasar, tambahan 0,51 gram protein dari daging itu hanya setara sekitar 2 gram daging matang.
Kemungkinan Menu Lebih Buruk
Secara umum, rata-rata konsumsi protein per kapita per hari dari September 2024 ke Maret 2025 lalu September 2025 mengalami fluktuasi naik-turun di beberapa provinsi.
Namun, jika dibandingkan data September 2024, secara umum rata-rata konsumsi ini justru semakin menurun.
Di Jawa Barat, misalnya. Rata-rata konsumsi protein per kapita per hari pada September 2024 sebanyak 65,20 gram, tapi pada September 2025 (setelah program MBG berjalan) justru turun menjadi 63,84 gram.
Begitu juga di Jawa Tengah: dari 62,33 gram turun ke 60,73 gram; Banten: 70,55 gram turun ke 65,81 gram; Sumatera Utara: 67,25 gram turun ke 64,55 gram.
Kenaikan hanya terjadi di Jawa Timur: dari 62,88 gram menjadi 64,74 gram.
Dengan asumsi mengabaikan faktor ekonomi, penurunan dan peningkatan ini membuka kemungkinan bahwa menu MBG lebih buruk daripada menu di rumah yang disiapkan orangtua. Ini tercermin dari sejumlah kasus keracunan, makanan terbuang atau makanan sisa, rasanya tidak enak karena berbagai faktor, dan makanan basi.
MBG mencatat rekor sejarah sebagai penyebab keracunan makanan massal terbanyak yang pernah terjadi di Indonesia sejak negara ini merdeka pada 1945. Tidak pernah terjadi sebelumnya kasus keracunan lebih besar dari 33 ribu orang korban.
Rekor keracunan itu bahkan lebih besar dari yang terjadi pada Orde Baru.
Pada 1997, misalnya, ketika pemerintahan Soeharto menjalankan program makanan tambahan anak sekolah (PMTAS), total jumlah keracunan pada tahun itu sebanyak 3.919 kasus. Angka ini menjadi kasus terbesar sepanjang program itu berjalan.
Data lain yang mempertegas bahwa menu MBG lebih buruk dari makanan di rumah bisa dilihat dari data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang menyebutkan sampah makanan yang sebenarnya masih bisa dikonsumsi atau edible food mencapai 603 ribu ton dalam per tahun.
Angka itu menunjukkan bahwa banyak anak sekolah ogah makan menu MBG.
Kemungkinan lain yang bisa terjadi adalah kandungan gizi makanan dari rumah dan MBG tidak jauh berbeda alias sama saja.
Hal ini berpotensi tidak membawa peningkatan signifikan konsumsi makanan sehat yang diharapkan Presiden Prabowo lewat proyek MBG. Yang membuat ironis, negara sudah mengeluarkan Rp51,5 triliun pada 2025 untuk MBG dan terus bertambah hingga sekarang.
Pengeluaran Tak Sejalan dengan Klaim
Klaim lain dari “keberhasilan MBG” adalah memberikan dampak signifikan dalam menurunkan beban pengeluaran rumah tangga, khususnya pada sektor pangan. Harapannya, pengeluaran bisa difokuskan pada kebutuhan lain.
Namun, klaim itu juga tidak terlihat sinyalnya dalam data BPS.
Di sebagian besar provinsi, pengeluaran makanan justru terus naik dari September 2024 ke Maret 2025 ke September 2025. Kenaikan ini tidak bisa dibaca langsung sebagai peningkatan konsumsi, karena pengeluaran juga dipengaruhi harga, inflasi, dan perubahan daya beli.
Di Jawa Barat, rata-rata pengeluaran makanan naik dari Rp832.486 per kapita sebulan pada Maret 2025 menjadi Rp841.480 pada September 2025. Kenaikannya memang tidak besar (Rp8.994), tapi arah perubahannya tetap naik. Pada saat yang sama, pengeluaran bukan makanan turun Rp57.546 (dari Rp1.724.367 ke Rp1.675.815).
Di Jawa Tengah, pengeluaran makanan naik dari Rp667.536 menjadi Rp693.932 per kapita sebulan, atau bertambah Rp26.396. Pengeluaran bukan makanan turun Rp8.841, tetapi total pengeluaran tetap naik Rp17.553. Polanya menunjukkan kenaikan belanja makanan menjadi salah satu pendorong utama kenaikan total pengeluaran.
Di Jawa Timur, pengeluaran makanan naik dari Rp715.989 menjadi Rp747.383 per kapita sebulan, atau bertambah Rp31.394. Sementara itu, pengeluaran bukan makanan turun Rp25.533. Akibatnya, total pengeluaran hanya naik tipis Rp5.862.
Di Sumatera Utara mencatat kenaikan pengeluaran makanan paling besar di antara lima provinsi dengan dapur MBG terbanyak. Pengeluaran makanan naik Rp54.235, dari Rp765.842 menjadi Rp820.077 per kapita sebulan. Sedangkan di Banten, pengeluaran untuk makanan naik Rp29.449 (dari Rp870.648 menjadi Rp900.097).
Asumsi bahwa pengeluaran untuk konsumsi berkurang karena anak-anak tidak perlu lagi mengeluarkan uang jajan atau makan di sekolah setelah ada MBG justru tidak tercermin dalam data ini.
Alih-alih semakin sejahtera, ekonomi rumah tangga di lima provinsi dengan dapur MBG terbanyak ini justru harus mengurangi pengeluaran untuk non-makanan.
Kondisinya sekarang bakal lebih rumit: kenaikan harga BBM mau tak mau memaksa warga mengetatkan pengeluaran. Sementara MBG dipaksakan tetap berjalan, meski penuh kebocoran, korupsi, manipulasi dapur fiktif, dan tidak memenuhi upaya pemenuhan gizi.
Comments are closed.