Jakarta, NU Online
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyoroti pernyataan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (23/6/2026) di Jawa Timur mengaku heran terhadap kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar lima persen yang justru dibarengi meningkatnya angka kemiskinan.
Fenomena itu dinilai bukanlah anomali ekonomi, melainkan konsekuensi dari model pembangunan yang bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam dan mengorbankan ruang hidup rakyat.
Direktur Eksekutif Nasional Walhi Boy Jerry Even Sembiring menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang selama ini dijadikan indikator keberhasilan pemerintah tidak mencerminkan kualitas hidup rakyat maupun kondisi lingkungan.
Ia menambahkan bahwa keheranan Presiden semestinya menjadi momentum untuk mengevaluasi secara menyeluruh indikator pembangunan yang digunakan negara.
“Angka pertumbuhan lima persen bahkan target delapan persen itu bersifat imajiner. Hal ini terjadi karena perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB) hanya berfokus pada akumulasi modal, yaitu seberapa banyak sumber daya alam diekstraksi. Aktivitas seperti pengerukan batu bara, perluasan tambang, hilirisasi nikel, serta ekspansi perkebunan sawit kerap dianggap sebagai prestasi ekonomi,” ujarnya kepada NU Online, Sabtu (27/6/2026).
“Padahal aktivitas tersebut mengabaikan keberlanjutan ruang hidup rakyat dan ekosistem. Bagi rakyat di tingkat tapak, angka pertumbuhan tidak memiliki arti ketika air bersih tercemar, wilayah tangkap nelayan menyempit, dan ruang hidup dirampas paksa oleh korporasi,” sambungnya.
Menurutnya, indikator PDB selama ini hanya mengukur akumulasi modal tanpa memperhitungkan biaya ekologis dan sosial yang ditanggung rakyat. Akibatnya, berbagai aktivitas industri ekstraktif tercatat sebagai pencapaian ekonomi, sementara kerusakan lingkungan, hilangnya ruang hidup, serta meningkatnya kerentanan rakyat tidak tercermin dalam ukuran keberhasilan pembangunan.
Boy juga menilai pernyataan Prabowo yang menyebut sistem ekonomi Indonesia keliru dan kekayaan negara mengalir ke luar negeri merupakan pengakuan atas kegagalan pendekatan ekonomi yang selama ini dijalankan. Kebijakan yang memberikan ruang besar bagi investasi ekstraktif diyakini tidak menghasilkan pemerataan kesejahteraan sebagaimana yang selama ini dijanjikan.
Sebaliknya, kata dia, fakta di lapangan menunjukkan bahwa kekayaan alam semakin terkonsentrasi pada segelintir pihak, sementara rakyat di sekitar wilayah eksploitasi justru menghadapi pencemaran lingkungan, bencana ekologis, penggusuran, hingga kemiskinan struktural. Kondisi tersebut menjadi bukti bahwa pertumbuhan ekonomi belum mampu menjawab persoalan ketimpangan dan keadilan sosial.
“Presiden harus berhenti menggunakan PDB sebagai satu-satunya alat ukur keberhasilan negara. Pemerintah perlu beralih ke indikator kesejahteraan yang berbasis pada keadilan ekologis, hak asasi manusia dan kedaulatan ruang hidup rakyat. Jangan lagi mengejar angka imajiner jika taruhannya adalah masa depan bumi dan rakyat Indonesia,” tegas Boy.
Walhi mendesak Presiden untuk mengubah arah kebijakan ekonomi nasional dengan tidak lagi menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan utama pembangunan, dan mendorong transformasi menuju strategi pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan, kesejahteraan rakyat, serta perlindungan ekosistem.
Boy mengatakan bahwa perubahan tersebut harus diwujudkan melalui pengakuan terhadap hak atas alam, pemenuhan hak antargenerasi, penguatan ekonomi rakyat secara langsung, serta jaminan kepastian wilayah kelola rakyat.
“Sebagai bentuk komitmen nyata, pemerintah harus membangun kebijakan yang menjamin kepastian wilayah kelola rakyat, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta perlindungan penuh terhadap keberlanjutan alam,” pungkasnya.
Comments are closed.