Jakarta, NU Online
Krisis iklim bukan sekadar fenomena kenaikan suhu bumi, melainkan ancaman nyata yang memperdalam ketidakadilan gender. Koordinator Pengkampanye Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Uli Arta Siagian, menegaskan bahwa perempuan menjadi kelompok paling terdampak dalam bencana ekologis, namun kerap memikul beban ganda akibat kebijakan yang tidak berpihak.
Data Food and Agriculture Organization (FAO) tahun 2019 menunjukkan peran krusial perempuan dalam memproduksi 60 hingga 80 persen pangan di negara berkembang, termasuk Indonesia.
“Saat eksploitasi alam dan krisis iklim meluas, sumber kehidupan ini justru menjadi tidak menentu. Hilangnya biodiversitas menyebabkan perempuan, terutama perempuan adat, kehilangan pengetahuan lokal tentang pangan dan obat-obatan tradisional,” ujar Uli dalam diskusi publik bertajuk Peran dan Posisi Perempuan dalam Negosiasi Global Krisis Iklim yang digelar secara daring, Selasa (21/4/2026).
Uli mengungkapkan bahwa kelangkaan air bersih akibat bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor semakin menyulitkan akses perempuan terhadap kesehatan reproduksi. Kondisi ini diperparah dengan hilangnya sumber ekonomi rakyat yang bergantung pada alam.
“Ketika lahan produksi hilang, perempuan terlempar menjadi buruh murah di sektor padat karya. Di saat yang sama, mereka tetap dibebankan tanggung jawab penuh atas kerja-kerja reproduksi sosial di rumah tangga. Tekanan ekonomi ini pun beriringan dengan meningkatnya risiko kekerasan dalam rumah tangga (KDRT),” ujarnya.
Ia menyoroti bahwa kehadiran negara dalam melindungi kelompok rentan masih berjalan lambat.
“Negara tidak boleh terus menutup mata bahwa perempuan adalah entitas paling terdampak saat bencana hidrometeorologi terjadi,” tegasnya.
Uli menilai diperlukan koreksi kebijakan yang mendasar, bukan sekadar solusi yang berpotensi memperparah eksploitasi.
“Pemulihan ekologis harus berjalan beriringan dengan peningkatan kemampuan adaptif masyarakat serta pengakuan wilayah kelola perempuan,” lanjutnya.
Ia juga mendesak pemerintah untuk mengimplementasikan Gender Action Plan (GAP) secara serius. Kerangka kerja internasional di bawah United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) ini menekankan pentingnya keseimbangan partisipasi dan kepemimpinan perempuan dalam mitigasi serta adaptasi perubahan iklim.
“GAP penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang aksi iklim yang responsif gender serta mengarusutamakannya dalam kebijakan iklim,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah dinilai perlu memperluas pengakuan dan perlindungan wilayah kelola rakyat, termasuk masyarakat adat.
“Tanpa tindakan tegas untuk menghentikan emisi fosil dan menagih utang ekologis dari negara maju, perempuan akan terus terjebak dalam lingkaran krisis yang mematikan,” pungkasnya.
Comments are closed.