● Meski menginginkan demokrasi, warga Indonesia sering kali memberi ruang bagi pembatasan kebebasan sipil.
● Sebagian masyarakat menerima kebebasan sipil dalam batas yang ditentukan negara.
Browse Posts● Membangun pemahaman publik tentang kebebasan sipil menjadi tantangan dalam mempertahankan demokrasi saat ini.
Indonesia sering disebut sedang mengalami kemunduran demokrasi. Walaupun sebagian besar warga mengaku mendukung demokrasi, sejumlah pakar menilai Indonesia semakin mengarah pada otoritarianisme kompetitif, yaitu negara yang cenderung otoriter tapi masih menyisakan ruang persaingan politik melalui penyelenggaraan pemilu yang cenderung kurang jujur atau tidak adil.
Hal ini ditandai oleh aturan-aturan yang membatasi kebebasan politik dan sipil dalam beberapa tahun terakhir. Sasaran yang paling terlihat adalah pembatasan kebebasan pers, kebebasan berpendapat, dan kebebasan berkumpul.
Di sisi lain, berbagai studi menunjukkan bahwa kemunduran demokrasi tidak hanya disebabkan oleh elit politik, melainkan juga karena masyarakat cenderung membiarkan praktik-praktik yang menggerus norma demokrasi.
Lalu, muncul pertanyaan penting: demokrasi seperti apa yang sebenarnya masyarakat Indonesia dukung?
Studi kami menunjukkan sebuah paradoks. Masyarakat Indonesia memang menginginkan demokrasi, tetapi demokrasi yang mereka bayangkan sering kali tetap memberi ruang bagi pembatasan kebebasan sipil dan campur tangan negara. Temuan ini membantu menjelaskan mengapa berbagai kebijakan yang membatasi ruang publik kerap tidak memicu penolakan yang luas.
Temuan ini berasal dari survei tatap muka terhadap 2.520 responden berusia 18 tahun ke atas yang dipilih melalui stratified random sampling (pengambilan sampel acak yang membagi peserta ke dalam kelompok kecil) di 51 kabupaten/kota dari 22 provinsi. Wawancara dilakukan pada Maret – April 2025.
Read more: Ancaman terbesar bagi demokrasi Indonesia bukan Prabowo, melainkan oligarki
Publik memahami demokrasi secara berbeda
Survei kami menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia pada dasarnya mendukung beberapa prinsip demokrasi, seperti pemilu, kebebasan pers, hak berdemonstrasi, dan perlindungan terhadap kelompok minoritas agama. Mereka juga lebih memilih tinggal di negara yang memiliki karakteristik tersebut.
Namun, ketika diminta mengenali ciri-ciri negara demokratis, jawaban responden berbeda cukup jauh dari ukuran yang lazim digunakan para ilmuwan politik, seperti kerangka Economist Intelligence Unit , sebuah penilaian kualitas demokrasi sebuah negara lewat lima aspek: proses pemilu dan kompetisi politik, jalannya pemerintahan, partisipasi politik, budaya politik, dan kebebasan sipil. Rata-rata responden hanya menyetujui sekitar sepertiga karakteristik demokrasi menurut acuan tersebut.
Perbedaan ini menunjukkan bahwa banyak warga memaknai demokrasi secara iliberal dengan tetap menerima pemilu. Namun, mereka juga menganggap pembatasan terhadap ruang sipil sebagai sesuatu yang wajar dalam negara demokratis.
Mengapa pembatasan dianggap wajar?
Hampir separuh responden percaya bahwa penyelenggaraan diskusi publik seharusnya memerlukan izin pemerintah. Separuh lainnya menganggap pembubaran demonstrasi oleh polisi merupakan ciri negara demokratis.
Sekitar dua pertiga responden juga menilai kritik kepada pemerintah harus selalu disertai solusi. Sementara sepertiga mendukung adanya pembatasan terhadap isu-isu yang boleh diberitakan media.
Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa sebagian masyarakat menerima kebebasan sipil dalam batas yang ditentukan negara. Ketika mengukur fondasi moral masyarakat Indonesia menggunakan Moral Foundations Questionnaire-2, kami menemukan bahwa warga cenderung konservatif: lebih menjunjung loyalitas, harmoni sosial dalam ketertiban, dan keadilan yang setimpal (proporsional) ketimbang kesetaraan.
Mengapa demikian?
Analisis kami menemukan kuatnya preferensi masyarakat terhadap paternalisme. Dalam pandangan ini, negara diposisikan layaknya “kepala keluarga” yang berhak mengarahkan, membatasi, bahkan mengoreksi tindakan warganya demi menjaga ketertiban dan keharmonisan.
Cara pandang ini mirip dengan gagasan negara integralistik atau negara kekeluargaan yang pernah berkembang kuat di Indonesia pada era Orde Baru. Dalam kerangka tersebut, hubungan negara dan warga lebih menyerupai hubungan orang tua dan anak daripada hubungan pemerintah dengan warga yang setara.
Kepala pemerintahan berperan sebagai figur “ayah” yang bijaksana. Sementara itu, masyarakat adalah “anak-anak” yang diharapkan hormat dan patuh, sehingga layak menerima “hadiah” atas ketundukan mereka kepada orang tua.
Read more: Rezim Prabowo: Politik maskulin paternalistik, kesetaraan gender hanya omon-omon
Filosofi ini menjunjung tinggi kerukunan sosial yang dibangun melalui dominasi satu pandangan yang berkuasa. Akibatnya, kesepakatan yang terjadi dalam masyarakat lebih merupakan penyeragaman ketimbang persetujuan yang benar-benar bebas dan setara.
Bahayanya, jika masyarakat memandang pembatasan terhadap demonstrasi, media, atau diskusi publik sebagai sesuatu yang tetap demokratis, maka kemunduran demokrasi tidak selalu dipandang sebagai masalah.
Inilah yang membuat erosi demokrasi dapat berlangsung tanpa perlawanan publik yang kuat. Bagi sebagian warga, pembatasan tersebut justru dipahami sebagai cara menjaga ketertiban, bukan sebagai ancaman terhadap demokrasi.
Demokrasi perlu dikomunikasikan dengan cara berbeda
Temuan kami memprediksi bahwa “meluruskan” definisi demokrasi yang “benar” belum tentu membuat masyarakat lebih mendukung demokrasi, malah mungkin dapat menurunkan dukungan.
Persoalannya bukan semata-mata kurangnya informasi, melainkan nilai moral yang mendasari cara masyarakat memandang hubungan antara negara dan warga.
Karena itu, upaya memperkuat demokrasi mungkin akan lebih efektif jika menggunakan pendekatan moral reframing, yakni menjelaskan prinsip-prinsip demokrasi melalui nilai-nilai yang sudah dekat dengan masyarakat, seperti tanggung jawab, loyalitas, dan keadilan.
Read more: Kemenangan Prabowo: efek Jokowi dan ujian demokrasi Indonesia
Misalnya, warga telah menjalankan kewajibannya dengan membayar pajak, sehingga pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan publik yang baik dan bersedia mendengarkan aspirasi masyarakat. Sehingga, hubungan antara pemerintah dan warga lebih tepat dipahami sebagai hubungan antara pengurus dan anggota sebuah perkumpulan, bukan hubungan orang tua dan anak.
Jika demokrasi ingin bertahan di Indonesia, tantangannya bukan hanya membatasi kecenderungan perilaku otoriter di kalangan elit. Yang tidak kalah penting adalah mengubah pandangan publik bahwa kebebasan sipil, kritik terhadap pemerintah, dan ruang publik yang terbuka bukan ancaman bagi ketertiban, melainkan jalan mengingatkan “pengurus” (pemerintah) agar terus mendahulukan kepentingan semua “anggota perkumpulan” bernama warga Indonesia.
Comments are closed.