Hermin Purwanti, Kepala Sekolah SMP Negeri 57 Surabaya sangat bersyukur program Makan Bergizi Gratis andalan Presiden Prabowo bisa terlaksana di sekolahnya. Sebab, para murid di sekolah ini berasal dari kalangan menengah ke bawah. Ia menilai MBG sangat membantu bagi para murid dan sekolah.
“Kami pribadi amat sangat berterima kasih [kepada] program MBG ini,” ungkapnya, Rabu pagi, 10 Juni 2026.
Sayangnya, ungkapan terima kasih yang Hermin ucapkan itu tidak selaras dengan tumpukan sisa makanan MBG di sekolahnya. Hari itu, dari 467 porsi MBG yang dibagikan untuk murid kelas 7 dan 8 hari itu, sebagian berakhir menjadi sampah makanan yang ditampung dalam galon minuman kemasan ukuran 15 liter.
Totalnya ada satu galon berisi sisa nasi putih, dua pertiga galon berisi lauk seperti telur ceplok dan tahu, lalu setengah galon berisi jambu air. Semua itu adalah makanan yang tidak dimakan oleh murid-murid dengan berbagai ragam alasan.
Asumsi bahwa para murid berasal dari kelas menengah ke bawah tidak lantas membuat MBG benar-benar berguna. Ada sejumlah murid yang tidak makan MBG karena memang sudah membawa bekal, ada pula sudah kenyang karena sarapan di rumah.
Salah satunya adalah Gibran, siswa kelas 7. Ia selalu sarapan di rumah sehingga masih kenyang ketika MBG tiba menjelang tengah hari. Ia juga diberi uang saku untuk membeli makan siang, sehingga MBG tidak menjadi pilihannya.
Areta, siswa kelas 8, juga selalu sarapan dan dibekali makanan yang ia sukai. Jadi, dia tak perlu makan jatah MBG jika tak suka dengan menunya. Ia mengaku menu MBG rata-rata telur dan ia memilih hanya mengambil sedikit nasi. Sisa makanan di omprengan, berakhir menjadi sampah.
“Menunya lebih sering ke telur, saya selalu enggak makan. Saya sisakan, saya ambil nasinya sedikit,” katanya.
Sementara itu Ade Restu Purnama, salah seorang guru menyebutkan kemungkinan menu MBG yang tersisa itu bukan menu kesukaan para murid. “Artinya bukan selera anak-anak,” ujarnya.
Jadi Sampah karena Salah Sasaran
Sejak awal, MBG memang hadir dengan pemikiran Presiden Prabowo bahwa anak-anak sekolah di Indonesia banyak yang ke sekolah tanpa sarapan. Prabowo sendiri tidak pernah menunjukkan basis data dari klaimnya itu.
“Makan Bergizi Gratis ini konsepnya adalah sangat sederhana, bahwa kenyataan kita menemukan bahwa sebagian dari anak-anak kita tiap pagi berangkat ke sekolah tidak makan pagi. Bahkan di rumahnya, jarang makan yang bergizi,” kata Prabowo, 3 Juni 2026.
Kata kunci penting dari ucapan Prabowo itu adalah sebagian, tidak semua. Sayangnya, dalam implementasi, program ini dipukul rata, sehingga seperti menggarami lautan.
Di Surabaya, jumlah penerima MBG diperkirakan sekitar 426.000 orang, empat kali lebih banyak dari jumlah warga kota yang digolongkan miskin, termasuk orang dewasa. Estimasi tersebut didasarkan pada asumsi bahwa tiap SPPG dari total 142 yang operasional per 22 Mei 2026 melayani 3.000 penerima manfaat.
Jumlah SPPG bisa jadi telah berubah saat ini, tetapi data di laman BGN tak lagi dapat diakses ketika artikel ini ditulis pada pertengahan Juni.
Jika nilai seporsi MBG dipukul rata Rp15.000—mengikuti cara hitung Sony Sonjaya, bekas wakil kepala BGN yang ditangkap karena korupsi—anggaran MBG di Surabaya bisa mencapai Rp6,39 miliar per hari. Artinya, tiap SPPG mendapat Rp45 juta per hari, sudah termasuk insentif Rp6 juta atau Rp2.000 per porsi.
Salah sasaran itu berujung pada menggunungnya sampah makanan dari MBG. Berdasarkan data terbatas yang dikumpulkan Garda Pangan, sebuah yayasan food bank yang fokus pada isu sampah makanan di Surabaya, paling tidak diperkirakan sampah makanan dari MBG di Surabaya mencapai 4,05 ton per hari, setara muatan satu truk engkel jumbo.
Data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, nilai ekonomi makanan yang terbuang di Indonesia setara dengan Rp213 triliun – Rp551 triliun per tahun untuk total 23 – 48 juta ton. Jika menggunakan metode hitung tersebut, 4 ton sampah sisa makanan MBG di Surabaya setara dengan Rp 45 juta hingga Rp 115 juta per hari. Dari angka itu, nilai akumulasi bulanannya bisa mencapai belasan miliar rupiah.
Sedangkan Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat, sisa makanan atau food waste dari MBG mencapai 1,1 hingga 1,4 juta ton per tahunnya. Angka itu berdasarkan kajian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Dari volume food waste program MBG tersebut, 451.000 hingga 603.000 ton merupakan edible food waste atau layak konsumsi.
Dedhy Trunoyudho, chief operating officer (COO) Garda Pangan mengatakan perhitungan mereka itu diambil dari hasil pengukuran tahun 2025 untuk tiap SPPG yang menjadi mitra Garda Pangan. Mereka bermitra untuk mengolah sampah makanan dari SPPG.
“Jumlahnya yang dulu pernah saya hitung itu dari 30 sampai 100 kilo [per SPPG]. Bahkan pas rame keracunan itu sampai 300 kilo,” kata dia.
Selama 12 hari pengangkutan antara 18 Mei dan 2 Juni 2026, Garda Pangan menampung 913,8 kg sampah per hari dari 32 mitra. Rerata jumlah muatan dari tiap mitra—termasuk 24 SPPG di Surabaya—adalah 28,55 kg per hari.
Maka, dengan asumsi bahwa 142 SPPG menghasilkan total sampah yang sama, timbulan sampah organik dari pelaksanaan MBG di Surabaya diperkirakan bisa mencapai 4,05 ton per hari. Data itu, meskipun masih perlu diverifikasi, menjadi satu-satunya rujukan sampah makanan MBG di Surabaya. Badan Gizi Nasional dan Pemerintah Kota Surabaya pun tak punya data yang dapat dijadikan pembanding.
Upaya mencari data pembanding dari otoritas lokal pun mentok. KPPG Surabaya tidak memberikan data volume total sisa makanan MBG yang terbuang setiap hari di kota ini. Koordinator BGN Wilayah Surabaya, Tiara Devi Maharani, juga tidak merespons permohonan wawancara.
Sekolah Ikut Mikirin Sampah
Di balik masalah yang tidak tertangani itu, beruntung beberapa sekolah mau menggunakan sampah makanan MBG untuk diolah jadi pupuk dan pakan ayam. Di SMPN 57 misalnya, Gibran dan Areta sebagai siswa kader lingkungan hidup ikut turun tangan.
Sisa makanan dihancurkan, dicampur aduk, untuk diberikan ke maggot atau larva lalat tentara hitam. Sebagian lagi dicampur dengan dedak untuk dijadikan pakan ayam. Sementara sisa buah jambu air dilarutkan dalam molase atau tetes tebu untuk dijadikan ekoenzim. Hasil fermentasinya dapat dimanfaatkan sebagai bioaktivator dalam pembuatan pupuk kompos.
Inisiatif itu telah membuahkan hasil. Sebagian maggot bisa dijadikan pakan untuk lima ayam petelur milik sekolah atau dijual sebagai pakan ikan. Residu pakan atau bekas maggot (kasgot) juga dijadikan pupuk organik, begitu pula 20-an galon ekoenzim yang menunggu pemakaian.
Semua upaya itu berlangsung di bawah pengawasan Ade, guru matematika. Menurut Ade, sisa dari MBG bisa jadi bahan para siswa. Di satu sisi, ini penting untuk mempertahankan performa sekolah dalam bidang Adiwiyata atau lingkungan hidup. Pada 2024, dua siswa SMPN 57 sempat menjadi juara 2 ajang Pangeran dan juara 3 Putri Lingkungan Hidup.
Karena semua sisa makanan telah dikelola sendiri, ompreng MBG dari SMPN 57 selalu kembali ke dapur dalam keadaan kosong. Masalahnya, hal yang juga terjadi di sekolah lain, seperti SMPN 19 dan SMAN 10, ini sebenarnya tak sesuai prosedur pengelolaan sisa pangan yang ditetapkan dalam Petunjuk Teknis (Juknis) MBG.
Halaman 95 menyebutkan pencuci alat makan bertugas “memisahkan sampah nasi dan sayur dari satuan pendidikan, selanjutnya ditimbang dan dicatat”. Pengawas keuangan juga bertugas mencatat jumlah sampah organik dan nonorganik dari sisa makanan oleh pencuci alat makan, seperti ditetapkan pada halaman 88.
BGN sendiri baru menerbitkan Peraturan BGN Nomor 1 Tahun 2026 tentang pengelolaan sampah setahun setelah implementasi MBG. Pasal 6 Ayat (1) aturan itu mewajibkan pendataan sisa pangan “oleh petugas di SPPG” dengan tujuan mengevaluasi “pengolahan yang kurang efisien dan perencanaan porsi dan menu berikutnya” demi “mencegah pemborosan”.
Kusmayanti, kepala KPPG Surabaya, mengapresiasi inisiatif sekolah untuk mengelola sisa pangan secara mandiri. Namun, ia bilang pendataan bobot tak boleh diabaikan.
“Idealnya, proses penimbangan dan pencatatan dilakukan terlebih dahulu sesuai ketentuan, kemudian sisa pangan yang telah terdokumentasikan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan lingkungan. Dengan demikian, tujuan evaluasi program tetap tercapai tanpa menghilangkan manfaat edukatif dan lingkungan yang telah berjalan di sekolah,” kata dia.
Di tingkat dapur, evaluasi menu lebih banyak bersandar pada komunikasi dengan sekolah dan angket penerima manfaat. Hamdiyah Syukriyatu Lilla, kepala SPPG Siwalankerto yang melayani SMPN 57, mengatakan pihaknya rutin menyebar angket daring kepada 2.275 orang. “Kami juga sering mengevaluasi menu kami dengan cara komunikasi rutin dengan sekolahan,” kata Lilla.
Syamsudin Duka, kepala SPPG Jemur Wonosari, juga menyebut beberapa masukan sekolah sudah ditindaklanjuti, termasuk mengganti buah potong seperti melon dan semangka yang mudah kecut dengan buah berkulit seperti jeruk.
Di SMPN 13, Windi Afiana (30), guru informatika sekaligus penanggung jawab program Adiwiyata di sekolah, menyatakan sekolah tak pernah berniat mengambil alih tugas SPPG. Untuk menyediakan pakan bagi delapan ayam petelur dan ikan lele, serta untuk mengisi 32 lubang biopori, sekolah hanya mengambil sisa makanan dari MBG sesuai kebutuhan.
“Pada hakikatnya, kan, sekolah bukan yang bagian mengurusi sisa MBG. Itu bagiannya SPPG. Jadi, kita meminta izin—dan alhamdulillah diizinkan—untuk memanfaatkan sisa untuk kebutuhan media pembelajaran,” tutur Windi.
Memang tak semua sekolah punya ambisi Adiwiyata, termasuk SMAN 15. Kepala tata usaha Fajar Rahmansyah mengatakan sekolah di Kelurahan Dukuh Menanggal itu meminta siswa membiarkan semua sisa makanan di dalam ompreng untuk diserahkan kembali ke dapur.
“Biar tanggung jawabnya ke dapur langsung,” kata Fajar. “Walaupun ada insentif sedikit (untuk penanggung jawab MBG), efeknya ke sekolah enggak terasa.”
SMAN 10 di Kelurahan Jemur Wonosari juga tak mengejar prestasi lingkungan hidup. Namun, karena sisa makanan yang dibuang 1.180 siswa setiap hari dinilai terlampau banyak, sekolah berinisiatif meminta bibit maggot dari Dinas Lingkungan Hidup Surabaya pada Maret lalu.
“Bukan karena kita mau nge–handle itu (maggot), enggak. Tapi, ada sisi positif untuk pembelajaran,” kata guru biologi Heni Isnariati, mengacu pada pemanfaatan maggot sebagai sarana mempelajari metamorfosis serangga dan cara membuat pupuk organik.
Seiring waktu, ribuan ekor maggot yang dibudidayakan di halaman belakang SMAN 10 itu ternyata berkembang biak sangat cepat. Heni bilang, makhluk itu sangat rakus seperti monster. Setiap kilogram maggot dapat menghabiskan 4 kg pakan.
Masalahnya, kata Heni, ruang fiskal sekolah untuk membeli pakan terbilang sempit. Sambil menunjuk tong sampah 20 liter yang penuh dengan seluruh sisa MBG hari itu, ia mengatakan, “Ini kita masukkan segini banyak, gak sampai berapa hari udah habis. Kalau gak ada itu, ya, kita kewalahan.”
Sekali pun sisa makanan MBG itu mereka kelola, tetap saja, makanan yang dibayar menggunakan uang pajak itu berakhir sebagai sampah.
SPPG Lepas Tangan
Erwin Puguh Prasetyo (29) sudah dua tahun menjadi pengangkut sampah untuk Garda Pangan. Selain menyelamatkan pangan, organisasi itu juga menawarkan jasa pengelolaan sampah, utamanya kepada hotel, kafe, dan jasa boga.
Per Agustus 2025, Erwin bilang tugasnya jadi dua kali lebih berat karena Garda Pangan mulai bermitra dengan belasan SPPG di Surabaya dan Sidoarjo. “Itu nambah pekerjaan juga, nambah lumayan lah tenaganya,” ujarnya.
Pekerjaan yang jauh dari perhatian publik itu ia laksanakan dalam gelap malam. Jumat, 5 Juni 2026, misalnya, Erwin dan rekannya, Roy Siswanto (36), kebagian sif pertama yang dimulai pukul 19.00. Enam belas titik yang dituju tersebar di wilayah selatan Surabaya, termasuk 11 SPPG.
Ada SPPG yang hanya meninggalkan segelintir kantong sampah hitam, seperti SPPG Jemur Wonosari. Ada pula yang sampai belasan, seperti SPPG Margorejo. Beberapa kantong sampah begitu berat sampai harus diangkat berdua. Ketika dilempar ke bak pikap, isinya terburai ke mana-mana: campuran nasi, tempe, ayam, serta tumis buncis-jagung-wortel yang sudah basi. Bau kecutnya menguar kuat.
Menurut Roy, berat ringannya kantong sampah bergantung pada rasa kemanusiaan petugas tiap SPPG. Rasa kemanusiaan yang Roy maksud adalah membatasi bobot kantong hanya di 10-15 kg, memilah sampah berdasarkan jenisnya, dan bahkan menyambut kedatangan mereka.
Sebaliknya, yang masa bodoh suka mengisi kantong sampai penuh. Bobot tiap kantong, kata Roy, bisa sampai 40 atau 50 kg. “Kadang jebol sampe [tercecer] ndek depan terase orang. Kan, ngganggu tetangga,” keluhnya.
Dalam pengelolaan sampah makanan, tidak semua SPPG mau terbuka. Misalnya SPPG Mojo 2, Mojo 3, Klampis Ngasem, Mulyorejo, dan Bendul Merisi yang kami datangi malah menghindari atau mengabaikan permintaan wawancara.
Per Juni 2026, 24 SPPG dari total 142 yang operasional di Surabaya dan satu SPPG di Sidoarjo telah bermitra Garda Pangan, sesuai anjuran Peraturan BGN No 1/2026. Dedhy, COO Garda Pangan, mengatakan tiap SPPG dikenai tarif rata Rp750.000 untuk pengelolaan semua jenis sampah, baik organik maupun anorganik, dari Senin sampai Sabtu. Volume tak jadi soal.
Hingga pukul 22.30 pada Jumat itu, Erwin dan Roy sudah mengambil sampah di sembilan titik, termasuk tujuh SPPG. Masih ada tujuh titik lain yang harus mereka datangi, tetapi bak pikap mereka sudah penuh.
Sampah yang terkumpul kemudian dibawa ke pusat pengelolaan sampah Garda Pangan di kompleks Puspa Agro, Sidoarjo, untuk dipilah. Khusus sampah sisa makanan, sebagian akan dijual sebagai bahan pakan ternak, sedangkan sisanya diberikan kepada maggot untuk diurai.
Garda Pangan membudidayakan maggot di sebuah gudang khusus. Ada ratusan ribu atau mungkin jutaan ekor maggot yang hidup di atas jajaran rak biopon. Koloni larva tersebut bisa menghabiskan 3 ton sisa makanan setiap hari.
Tak Ada Anggaran Sampah Makanan
Hanya sebagian kecil SPPG yang mau bermitra dengan pihak ketiga seperti Garda Pangan untuk menangani masalah sampah. Sementara lainnya, memilih cara gratis sebab SPPG tidak punya anggaran.
Totalnya ada 118 SPPG di Surabaya yang diduga tak punya kemitraan formal dengan lembaga yang memang ahli mengurus sampah sisa makanan. Mereka lebih memilih memberikannya kepada warga setempat yang membutuhkan bahan pakan ternak atau ikan.
Jejak sisa makanan yang tidak seragam itu juga berdampak ke sistem persampahan kota sulit dibaca. DLH Surabaya memang mencatat sekitar 1.800 ton sampah masuk ke TPA Benowo setiap hari, tetapi pemkot tidak punya data khusus yang menunjukkan berapa bagian dari timbulan itu berasal dari MBG.
Efeknya ke pajak rakyat berantai. Puja-puji ‘keberhasilan” mengubah timbulan sampah menjadi energi listrik ini sangat problematik. Sebab, Pemkot Surabaya harus membayar biaya pengelolaan sampah (tipping fee) ke PT Sumber Organik, operator Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Benowo yang diperkirakan mencapai Rp120 miliar atau setara Rp 158.485 per bulan kepada setiap keluarga. Timbunan sampah makanan MBG semakin meningkatkan beban anggaran ini.
“Selama ini karena ini proyek atau arahan presiden, memang sengaja, dalam tanda kutip, kita kasih kelonggaran,” kata Wasis Sutikno dari DLH Surabaya. Dalam kelonggaran semacam itu, sebagian dapur akhirnya memilih jalur paling praktis: menyerahkan sisa makanan kepada warga sekitar.
SPPG Siwalankerto, misalnya, sampai menghentikan kerja sama dengan Garda Pangan. Lilla yang mengepalai SPPG itu bilang, warga sekitar biasanya sudah ada yang mengantre atau bahkan menitipkan ember untuk menampung sisa makanan, utamanya nasi.
“Sebelum masuk ke tempat sampah kami, itu warga sudah minta,” kata dia. Adapun pengelolaan sampah anorganik kini dikerjasamakan dengan Rukun Tetangga setempat dengan biaya Rp650.000 per bulan.
Sebaliknya, Syamsudin dari SPPG Jemur Wonosari mengatakan kemitraan dengan Garda Pangan masih dipertahankan, tetapi hanya untuk pengelolaan sampah anorganik serta sisa bahan olahan. Sisa makanan dari penerima manfaat diberikan kepada warga yang meminta tanpa ia memberikan kompensasi.
Menurut Juknis MBG, pengelolaan sampah tak termasuk komponen yang ditanggung pemerintah dengan biaya operasional Rp3.000 per ompreng layaknya air, gas, listrik, dan biaya transportasi harian kepala SPPG. Tak ada pula kewajiban menggunakan insentif Rp6 juta per hari untuk mengelola sampah.
Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Surabaya, Kusmayanti, mengatakan SPPG tidak wajib memberikan kompensasi untuk pengelolaan sampah. “Pada prinsipnya, tidak terdapat ketentuan bahwa SPPG wajib memberikan kompensasi finansial kepada sekolah, masyarakat, maupun pihak lain yang secara sukarela memanfaatkan sisa pangan untuk kebutuhan produktif.”
Terkait hal ini, Dedhy dari Garda Pangan mengatakan MBG punya potensi dampak lingkungan sangat besar. Karena itu, SPPG seharusnya menyiapkan biaya operasional untuk memitigasi dampak buruk yang ditimbulkan dari kegiatan usahanya, termasuk dari sisa makanan yang menjadi sampah.
“SPPG memang harus menunjuk vendor yang punya kompetensi dan harus mau memberikan angka (biaya) yang pantas untuk pengelolaan sampah,” kata Dedhy, yang berniat menaikkan tarif untuk SPPG dalam waktu dekat.
Sebagai salah satu solusi, Dedhy menyerukan agar anak-anak didorong untuk bertanggung jawab dan menghabiskan jatah MBG mereka. Gagasan itu sudah datang dari Komunitas Nol Sampah tahun lalu dengan kampanye Gerakan Makanan Dihabiskan.
“Yang selama ini terjadi, kan, anak-anak cuma dikasih makan aja, dan sifatnya satu arah. Nggak ada komunikasi, nggak ada koordinasi, nggak ada edukasi juga, dan peran itu tidak dijalankan oleh siapapun, termasuk juga oleh SPPG,” kata Dedhy.
Pihak BGN sependapat. Kusmayanti, kepala KPPG Surabaya, mengatakan penerima manfaat perlu dididik untuk menghabiskan makanan mereka. Ini adalah kewajiban SPPG yang tercantum dalam Pasal 5 Peraturan BGN No 1/2026.
Syamsudin Duka, kepala SPPG Jemur Wonosari, sepakat. “Walaupun makanan ini bergizi, kalau tidak masuk ke tubuhnya mereka (penerima manfaat), maka makanan itu tidak akan [jadi] bergizi,” kata dia.
Di luar anjuran agar siswa menghabiskan makanan, Syamsudin melihat cara yang lebih langsung untuk menekan sisa: mengubah distribusi dari ompreng seragam menjadi prasmanan. “Kalau secara food waste, saya lebih memilih prasmanan,” kata Syamsudin. “Karena mereka memakan sesuai yang mereka inginkan.”
Sebaliknya, Nurul Hariani, pengajar Ilmu Administrasi Negara Universitas Airlangga, menilai perlu melihat kompleksitas masalah program MBG. Ia menggarisbawahi soal standar kerja, termasuk dalam urusan sampah makanan.
“Berarti belum ada suatu mekanisme terstandar di seluruh SPPG, di mana mereka harus melakukan manajemen dari hulu ke hilir,” kata dia.
Karena itu, dia mendorong pemerintah untuk menjadikan habis atau tidaknya sampah makanan sebagai salah satu komponen pengukuran kinerja SPPG. “Dengan insentif sebesar itu (Rp 6 juta per hari), ya harusnya mereka bertanggung jawab,” kata Nurul.
Lebih jauh dari itu, Nurul menilai masalah sisa makanan itu juga perlu dibaca sebagai ekspresi ketidakpuasan terhadap kebijakan yang menyasar mereka. Para murid tidak pernah terlibat dalam proses kebijakan, namun hendak dibebani kewajiban menghabiskan makanan.
“Memaksa mereka untuk memakan sesuatu yang seharusnya bukan menjadi keharusan—karena misalnya gizinya sudah tercukupi, atau sebelumnya sudah makan dari rumah—justru…malah bisa menjadi penyebab utama dari keengganan [untuk makan MBG],” kata dia.
Solusi itu justru seperti melempar tanggung jawab moral atas kegagalan menavigasi program ratusan triliun kepada anak-anak. Sementara masalah utama tata kelola dan salah sasaran tidak pernah benar-benar dibereskan. Dalam keseharian siswa, MBG juga berhadapan dengan hal yang jauh lebih sederhana dan mendasar, yakni kebiasaan seorang ibu menyiapkan bekal untuk anaknya.
Kamila, siswa kelas 9 SMPN 19, mengatakan rata-rata temannya sudah membawa bekal yang diberikan orang tua, meski sudah ada MBG. Buat Kamila alasannya sederhana, karena ibundanya sudah sejak pagi menyiapkan bekal kesukaannya. “Kalau gak dibawa bekalnya itu, biasae Bunda [bilang], ‘Wis masak pagi-pagi kok gak dibawa bekalnya?’” ujar Kamila.
Pada titik itu, makanan bergizi bukan lagi soal rasa kenyang, tapi juga soal rasa sayang dan usaha orang tua untuk anak-anaknya.
Liputan ini merupakan hasil kolaborasi Project Multatuli dan Project Arek, sebuah media independen di Surabaya
Comments are closed.