Dengarkan artikel berikut.
Audio ini dibuat dengan teknologi AI.
Perang Iran-AS menunjukkan biaya perang era modern sangatlah mahal. Mungkinkah ini akhirnya membuat negara enggan berperang?
Perang tidak lagi sekadar soal pasukan di medan tempur; hari ini ia juga soal angka—angka yang bisa meluluhlantakkan anggaran negara dalam hitungan hari. Konflik terbaru antara negara adidaya dan kekuatan regional memperlihatkan satu kenyataan sederhana namun mengejutkan: perang modern itu mahal.
Serangan presisi, drone, dan sistem pertahanan yang saling berbalas bukan cuma menimbulkan korban fisik; mereka menumpuk tagihan besar yang harus dibayar negara — lewat anggaran militer, pemulihan infrastruktur, hingga subsidi energi yang melesat.
Contoh paling konkret datang dari operasi yang tercatat pada 28 Februari 2026: serangkaian serangan presisi yang berjalan sekitar 100 jam diperkirakan menghabiskan sekitar US$3,7 miliar (kira-kira Rp57 triliun). Jika hitungan itu benar, rata-rata biaya operasi mencapai sekitar Rp17 triliun per hari — dan itu belum termasuk pertempuran darat yang biasa mengangkat ongkos menjadi 3–5 kali lipat.
Gambaran ini menuntun pada pertanyaan besar: kalau perang sekarang menyedot biaya sebesar itu, siapa yang mau memulai Perang Dunia III? Atau, akankah tekanan biaya membuat negara-negara memilih jalan lain selain eskalasi militer?
Zamannya MAFD
Untuk memahami kenapa biaya perang modern bisa sedrastis, kita harus melihat dua hal: teknologi yang dipakai dan dinamika fiskal yang mengikuti. Perang era sekarang didominasi oleh senjata presisi—rudal jarak jauh, interceptor canggih, sistem radar, serta gelombang drone—yang masing-masing punya harga per unit yang jauh lebih tinggi dibanding era sebelumnya. Sebagai gambaran, peluru kendali Tomahawk diperkirakan bernilai sekitar US$2 juta per unit, interceptor Patriot di kisaran US$4 juta, sementara sistem seperti THAAD bisa menghitung biaya puluhan juta dolar untuk tiap unit. Di sisi lain, beberapa platform penyerang, seperti drone Shahed, diproduksi relatif murah—puluhan ribu dolar—lalu memaksa lawan mengeluarkan jutaan dolar untuk menembaknya. Ketidakseimbangan biaya inilah yang membuat “pertempuran jarak jauh” terasa sangat boros.
Ada pula dimensi temporal: perang yang berkepanjangan merusak struktur fiskal negara. Biaya awal bukan hanya penggantian munisi, melainkan termasuk anggaran mobilisasi, cadangan logistik, kompensasi sosial, dan—paling rapuh—subsidi yang harus dinaikkan ketika harga energi melonjak. Dalam beberapa simulasi makro, konflik berskala global diperkirakan bisa menelan total hingga Rp3,4 kuadriliun — angka yang, jika benar, setara lebih dari seratus kali biaya Perang Dunia I dalam nilai rupiah saat ini. Proyeksi ekstrem seperti ini bukan sekadar sensasi; mereka mencerminkan realita bahwa modernisasi militer + globalisasi ekonomi = eksposur fiskal yang jauh lebih besar.
Konsep yang relevan untuk menjelaskan dinamika ini adalah Mutually Assured Financial Destruction (MAFD). Serupa dengan Mutually Assured Destruction di era nuklir, versi fiskal menempatkan biaya perang sebagai pemutus insentif: bila setiap pihak tahu bahwa konflik panjang akan menghancurkan ekonomi masing-masing, ambang untuk melakukan eskalasi menjadi lebih tinggi. Dalam praktiknya, MAFD bekerja lewat beberapa kanal: tekanan langsung pada anggaran negara, hilangnya kepercayaan investor, serta gangguan rantai pasok yang memicu inflasi. Negara yang semula mampu menanggung benturan singkat segera kehabisan ruang fiskal jika perang meluas.
Konteks regional memberi ilustrasi praktis. Gangguan jalur energi global—misalnya masalah di sekitar Strait of Hormuz—langsung menaikkan harga minyak. Setiap lonjakan US$10 per barel dapat menambah tekanan keuangan yang besar pada negara pengekspor maupun pengimpor energi. Untuk negara-negara besar penanggung beban subsidi, efeknya adalah lubang anggaran yang harus diisi lewat defisit atau pengurangan belanja sosial.
Bagaimana jika konflik menyentuh kawasan kita? Dalam simulasi militer yang telah beredar, konflik terbatas di wilayah seperti Natuna Islands, Riau Islands, Indonesia dapat menelan sekitar Rp2 triliun per hari hanya untuk operasi langsung. Jika konflik melebar menjadi perang kawasan—melibatkan tetangga dan mengganggu perdagangan—biaya harian bisa melonjak menjadi Rp10–15 triliun. Perkiraan ini konsisten dengan metodologi yang dipakai oleh Stockholm International Peace Research Institute, yang sering menggunakan multiplikator (10–30× anggaran militer normal) untuk mengestimasi kebutuhan darurat saat perang.
Di luar angka langsung, ada biaya tak terlihat yang mungkin jauh lebih merugikan: kejatuhan investasi asing, tekanan pada pasar valuta, serta biaya sosial dari pengungsian dan gangguan ekonomi lokal. Untuk negara yang masih bergantung pada impor energi dan komoditas—seperti banyak negara berkembang—efek-efek ini bisa lebih menyakitkan daripada kerusakan fisik di medan perang.
Masih Mungkinkah Meletus?
Dari sudut pandang fiskal, maka Perang Dunia III bukan hanya soal strategi militer; ia soal kemampuan negara menanggung tagihan besar yang muncul setelah ledakan senjata. Teknologi telah membuat konflik lebih “bersih” secara visual—tanpa parade tank di kota—namun juga jauh lebih mahal per unit eskalasi. Dengan kata lain: perang modern memaksa kita menimbang ulang kalkulus politik lama yang menganggap kekuatan militer sebagai solusi utama.
Konsekuensinya signifikan. Pertama, tekanan biaya memberi ruang bagi diplomasi preventif: negara-negara cenderung mencari jalan nonmiliter untuk menyelesaikan perselisihan jika harga yang harus dibayar terlalu tinggi. Kedua, prioritas kebijakan harus mulai bergeser dari sekadar membeli alutsista mahal ke membangun ketahanan ekonomi—cadangan energi, diversifikasi pasokan, dan buffer fiskal yang memadai. Ketiga, masyarakat harus didorong untuk memahami bahwa keamanan nasional kini juga soal stabilitas ekonomi; retorika patriotik tanpa perhitungan fiskal konkret berisiko menimbulkan beban berat di kemudian hari.
Apakah itu berarti Perang Dunia III tidak mungkin terjadi? Tidak sepenuhnya. Risiko politik, kesalahan perhitungan, dan dinamika lokal bisa memicu eskalasi. Namun, fakta angka mengubah probabilitas: ketika setiap hari konflik bisa menghabiskan triliunan rupiah, negara-negara memiliki insentif kuat untuk menahan diri—atau setidaknya untuk mengalihkan konflik ke bentuk yang lebih terbatas dan terkontrol.
Jadi, jika pertanyaannya adalah apakah dunia “mampu” lagi membayar perang besar seperti dulu, jawabannya cenderung tidak. Bukan karena keberanian berkurang, tapi karena anggaran yang harus dibayar jauh lebih mengerikan daripada yang biasa dibayangkan — dan itulah alasan paling kuat mengapa Perang Dunia III, bila pernah benar-benar terjadi, akan menjadi perang yang terlalu boncos untuk ditanggung siapa pun. (D74)
Comments are closed.