Jakarta, Prohealth.id – Yayasan Cahaya Guru (YCG) meminta pemerintah untuk menghentikan sementara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) karena telah menimbulkan keracunan massal ribuan siswa di berbagai daerah di Indonesia.
YCG menilai bahwa berbagai persoalan yang ditimbulkan sudah sangat mengkhawatirkan, dan berpotensi mengancam jiwa anak-anak.
Badan Gizi Nasional mencatat sejak Januari hingga 22 September, terjadi 4.711 kasus keracunan MBG. Bahkan kasus keracunan massal MBG yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, hingga 26 September ini telah menyebabkan 1.333 siswa. Terbaru, ditemukan serpihan kaca pada MBG di SMAN 4 Batam.
Yayasan Cahaya Guru (YCG), lembaga yang fokus pada memberikan dukungan profesional bagi para guru ini, mendapatkan masukan dari para guru supaya pemerintah mengevaluasi program MBG. Para guru dan orang tua semakin khawatir setelah ribuan anak menjadi korban keracunan MBG.
Muhammad Mukhlisin, Direktur Eksekutif YCG, menilai, MBG memiliki niat yang bagus untuk memenuhi angka kebutuhan gizi anak-anak di berbagai daerah di Indonesia, dan pemerataan akses terhadap makananan yang bergizi. Namun, keracunan massal akibat MBG ini tidak bisa dibiarkan. Dia meminta presiden Prabowo untuk segera mengevaluasi program MBG secara nasional. Hal ini untuk mencegah korban berjatuhan semakin banyak.
YCG mendesak pemerintah menghentikan sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG). Untuk itu perlu evaluasi menyeluruh terkait keamanan makanan dan distribusi yang tepat.
“Berikan sanksi tegas kepada petugas dan pejabat yang lalai. Keamanan dan keselamatan anak-anak harus menjadi prioritas utama” tegas Mukhlisin melalui siaran pers, Jumat (3/10/2025).
Selain itu, YCG juga menyoroti dampak program MBG terhadap beban kerja guru. Mukhlisin menekankan bahwa guru seharusnya fokus pada tugas utama mendidik dan mengajar. Penambahan tugas administratif atau logistik terkait program MBG dikhawatirkan akan mengurangi waktu dan energi yang seharusnya dialokasikan untuk kegiatan pembelajaran.
Pihak YCG meminta agar pemerintah mempertimbangkan kembali peran guru dalam program ini. Utamanya mencari solusi alternatif untuk distribusi makanan yang tidak memberatkan tenaga pendidik dan tidak mengganggu pembelajaran.
YCG juga mendesak agar guru tidak dibebani dengan tugas-tugas di luar pengajaran yang dapat mengganggu fokus mengajar dan mendidik. Banyak guru mengeluh dengan tugas tambahan mengelola MBG ini.
“Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang menegaskan bahwa tugas guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, dan menilai hasil belajar peserta didik.” ucapnya.
Lebih lanjut, YCG meminta kedepan pengelolaan MBG harus lebih transparan dan kolaboratif. Masyarakat harusnya dapat memantau dan memastikan bahwa distribusi makanan yang diberikan sesuai dengan standar gizi yang aman dan berkualitas, serta bebas dari potensi risiko yang membahayakan kesehatan. Masyarakat juga perlu diberikan ruang pengaduan jika menemukan pelanggaran-pelanggaran atau kelalaian di lapangan.
Selain itu, pengelolaan yang kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor terkait akan memastikan bahwa program ini berjalan dengan lebih efektif. Tentunya mencakup semua pihak yang membutuhkan, dan mengurangi risiko kesalahan atau penyalahgunaan dalam pelaksanaannya.
“Orang tua melalui komite sekolah dan kantin sekolah mestinya dapat menjadi mitra potensial untuk menyukseskan program MBG ini. Keracunan masal ini membuktikan gagalnya tata kelola dan penjaminan keamanan makanan.” pungkas Mukhlisin.
Asal tahu saja, Yayasan Cahaya Guru Yayasan Cahaya Guru (YCG) adalah organisasi masyarakat sipil yang memiliki visi terwujudnya masyarakat guru yang menjadi rujukan keragaman, kebangsaan dan kemanusiaan.
Yayasan Cahaya Guru berdiri sejak tahun 2006, sampai 2023. YCG membantu lebih dari 20.000 guru di seluruh Indonesia untuk kapasitas dalam bidang keragaman dengan metode pembelajaran yang beragam.
Yayasan ini meningkatkan materi terkait non diskriminasi, demokrasi, peace building, dan kebebasan beragama dan berkeyakinan melalui pelatihan, produksi media ajar, promosi, dan advokasi lingkungan pendidikan yang kondusif bagi penerapan prinsip-prinsip keragaman dan kemanusiaan melalui pengambilan kebijakan di level sekolah, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat.
Editor: Gloria Fransisca Katharina Lawi
Comments are closed.