Arina.id – Pada bulan Syawal, tradisi menggelar pesta pernikahan menjadi fenomena yang sangat umum di tengah masyarakat Muslim. Undangan walimah pun datang silih berganti, baik dari keluarga, sahabat, rekan kerja, maupun tetangga. Dalam situasi seperti ini, tidak jarang seseorang dihadapkan pada banyak undangan dalam waktu yang berdekatan.
Dalam perspektif fikih, menghadiri undangan walimah pernikahan memiliki kedudukan yang sangat penting. Ulama seperti Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazi menjelaskan dalam kitab Fath al-Qarib bahwa memenuhi undangan walimah nikah hukumnya fardhu ‘ain (kewajiban individu), selama tidak ada halangan. Namun, kewajiban tersebut hanya sebatas menghadiri, bukan harus ikut menikmati hidangan yang disediakan.
وَالْإِجَابَةُ إِلَيْهَا أَيْ وَلِيْمَةُ الْعُرْسِ وَاجِبَةٌ أَيْ فَرْضُ عَيْنٍ فِيْ الْأَصَحِّ. وَلَا يَجِبُ الْأَكْلُ مِنْهَا فِيْ الْأَصَحِّ. أَمَا الْإِجَابَةُ لِغَيْرِ وَلِيْمَةِ الْعُرْسِ مِنْ بَقِيَّةِ الْوَلَائِمِ فَلَيْسَتْ فَرْضُ عَيْنٍ، بَلْ هِيَ سُنَّةٌ
Artinya: “Menghadiri undangan jamuan makan walimah nikah hukumnya wajib, dalam arti fardlu ‘ain menurut pendapat yang sahih. (Meskipun) tidak wajib memakannya menurut pendapat yang sahih. Adapun menghadiri selain walimah nikah maka hukumnya bukanlah fardhu ‘ain melainkan hanya sebatas sunah.” (Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazi, Fath Al-Qarib Al-Mujib Fi Syarh Alfadz At-Taqrib [Beirut: Dar Ibn Hazm], vol. 1, h. 236)
Meski demikian, dalam praktik sehari-hari sering dijumpai kebiasaan mewakilkan kehadiran kepada orang lain atau sekadar menitipkan amplop sebagai bentuk partisipasi. Hal ini biasanya dilakukan karena adanya kesibukan, benturan jadwal, atau kondisi tertentu yang membuat seseorang tidak bisa hadir secara langsung. Lantas, apakah cara tersebut sudah cukup untuk menggugurkan kewajiban menghadiri undangan?
Dalam pandangan ulama mazhab Syafi’i, mewakilkan kehadiran atau sekadar mengirim amplop tidak dapat menggantikan kewajiban menghadiri walimah. Hal ini ditegaskan oleh Isma’il Az-Zain Al-Yamani bahwa kewajiban menghadiri undangan walimah bersifat personal, sehingga tidak bisa diwakilkan. Dengan kata lain, jika seseorang tidak memiliki uzur yang dibenarkan, maka kewajiban tersebut tetap melekat dan tidak gugur hanya dengan mengirim wakil atau titipan.
أَنَّ إِجَابَةَ الْوَلِيْمَةِ فَرْضُ عَيْنٍ إِنْ كَانَ عُرْسًا وَسُنَّةُ عَيْنٍ إِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ وَإِنَّمَا تَجِبُ الْإِجَابَةُ أَوْ تُنْدَبُ إِذَا لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ فَإِنْ كَانَ هُنَاكَ عُذْرٌ سَقَطَ الوُجُوْبُ فِي الْوَلِيْمَةِ الْعُرْسِ وَانْتَفَى النَّدْبُ فِي غَيْرِهَا. وَحَيْثُ عُلِمَ أَنَّهُ فَرْضُ عَيْنٍ أَوْسُنَّةُ عَيْنٍ فَلَا نَقْبَلُ النِّيَابَةَ لِوُجُوْهٍ كَثِيْرَةٍ… إِذَا عُلِمَ ذَلِكَ فَالتَّوْكِيْلُ فِي حُضُوْرِ الْوَلِيْمَةِ غَيْرُ صَحِيْحٍ وَغَيْرُ كَافٍ وَغَيْرُ مُسْقِطٍ لِلْإِثْمِ عَنِ الْمَدْعُوِّ فِي وَلِيْمَةِ الْعُرْسِ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَعْذُوْرًا وَإِنْ كَانَ مَعْذُوْرًا فَلَاحَاجَةَ إِلَى التَّوْكِيْلِ فِي سُقُوْطِ الطَّلَبِ بِالْعُذْرِ
Artinya: “Sesungguhnya mendatangi pesta nikah hukumnya adalah fardhu ‘ain dan sunnah ‘ain bagi selainnya, dan hanya diwajibkan menghadirinya atau disunahkan ketika tidak ditemukan uzur (halangan). Maka bilamana terdapat uzur, kewajiban itu menjadi gugur dalam konteks resepsi nikah dan kesunahannya menjadi hilang di selainnya. Setelah mengetahui bahwa hukum menghadiri pesta nikah adalah fardhu ‘ain atau sunah ‘ain bagi selainnya, maka tidak dapat digantikan sebab beberapa alasan. Jika sudah tahu ketentuan itu, maka mewakilkan menghadiri walimah tidaklah sah dan tidak mencukupi dan belum menggugurkan dosa dari orang yang diundang pada walimah nikah. Apabila orang itu memiliki uzur, maka tidak perlu mewakilkan guna menggugurkan kewajiban (atas undangan) sebab adanya uzur.” (Isma’il Az-Zain bin Utsman Al-Yamani, Qurrah Al-‘Ain Bi Fatawa Isma’il Az-Zain [Sarang: Maktabah Al-Barokah], h. 131)
Sebaliknya, jika terdapat uzur syar’i, seperti sakit, adanya kepentingan mendesak, atau kondisi lain yang dibenarkan, maka kewajiban menghadiri undangan tersebut menjadi gugur. Dalam kondisi seperti ini, seseorang tidak perlu lagi mewakilkan kehadirannya, karena secara hukum ia sudah tidak terbebani kewajiban tersebut.
Adapun mengenai tradisi pemberian amplop atau hadiah dalam acara pernikahan, para ulama mengkategorikannya sebagai bentuk hibah (pemberian). Zainuddin Al-Malibari menjelaskan bahwa pemberian dalam acara pernikahan pada dasarnya adalah hibah, bukan utang, meskipun secara adat sering ada kebiasaan saling membalas di kemudian hari. Oleh karena itu, pemberian tersebut sah dan boleh dilakukan.
قَالَ شَيْخُنَا: وَالْأَوْجَهُ فِي النُّقُوْطِ الْمُعْتَادِ فِي الْأَفْرَاحِ أَنَّهُ هِبَةٌ لَا قَرْضٌ وَإِنِ اعْتِيْدَ رَدُّ مِثْلِهِ
Artinya: “Guru kami berkata: Menurut pendapat yang unggul dalam masalah hadiah pernikahan, yang biasa dilakukan saat adanya suatu perayaan menyenangkan adalah hibah bukan hutang meskipun sudah menjadi kebiasaan mengembalikannya dengan pemberian atau nominal yang sama.” (Zainuddin Al-Malibari, Fath Al-Mu’in Bi Syarh Qurrah Al-‘Ain [Beirut: Dar Ibn Hazm], vol. 1, h. 342)
Lebih lanjut, Khatib Asy-Syirbini menegaskan bahwa akad hibah termasuk jenis transaksi yang boleh diwakilkan. Artinya, menitipkan amplop atau hadiah melalui orang lain diperbolehkan secara hukum. Namun, perlu dipahami bahwa kebolehan ini hanya berlaku pada aspek pemberiannya, bukan sebagai pengganti kewajiban hadir.
وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَقْبَلَ نِيَابَةً فَيَصِحُّ التَّوْكِيْلُ فِي كُلِّ عَقْدٍ كَبَيْعٍ وَهِبَةٍ
Artinya: “Dan disyaratkan bisa untuk digantikan, maka sah hukumnya mewakilkan dalam setiap transaksi seperti halnya jual beli dan pemberian.” (Muhammad bin Ahmad Khatib Asy-Syirbini, Al-Iqna’ Fi Halli Alfadz Abi Syuja’ [Beirut: Dar Al-Fikr], vol. 2, h. 320).
Dalam hal uzur, Imam An-Nawawi menyebutkan beberapa kondisi yang membolehkan seseorang tidak menghadiri undangan walimah. Di antaranya adalah jika makanan yang disajikan diragukan kehalalannya, undangan hanya ditujukan kepada kalangan tertentu seperti orang kaya saja, adanya potensi kemudaratan atau ketidaknyamanan, atau terdapat kemungkaran dalam acara seperti minuman keras, hiburan yang diharamkan, dan hal-hal lain yang bertentangan dengan syariat.
وَأَمَّا الْأَعْذَارُ الَّتِي يَسْقُطُ بِهَا وُجُوبُ إِجَابَةِ الدَّعْوَةِ أَوْ نَدْبِهَا فَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ فِي الطَّعَامِ شُبْهَةٌ أَوْ يَخُصَّ بِهَا الْأَغْنِيَاءَ أَوْ يَكُونَ هُنَاكَ مَنْ يَتَأَذَّى بِحُضُورِهِ مَعَهُ أَوْ لَا تَلِيقَ بِهِ مُجَالَسَتُهُ أَوْ يَدْعُوهُ لِخَوْفِ شَرِّهِ أَوْ لِطَمَعٍ فِي جَاهِهِ أَوْ لِيُعَاوِنَهُ عَلَى بَاطِلٍ وَأَنْ لَا يَكُونَ هُنَاكَ مُنْكَرٌ مِنْ خَمْرٍ أَوْ لَهْوٍ أَوْ فُرُشِ حَرِيرٍ أَوْ صُوَرِ حَيَوَانٍ غَيْرِ مَفْرُوشَةٍ أَوْ آنِيَةِ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَكُلُّ هَذِهِ أَعْذَارٌ فِي تَرْكِ الْإِجَابَةِ وَمِنَ الْأَعْذَارِ أَنْ يَعْتَذِرَ إِلَى الدَّاعِي فَيَتْرُكَهُ
Artinya: “Adapun uzur yang menggugurkan kewajiban maupun kesunahan mendatangi walimah di antaranya adalah (1) suguhan yang tidak jelas kehalalannya, (2) undangan walimah hanya dikhususkan bagi orang kaya, (3) terdapat orang yang tersakiti jika ia hadir, (4) ada orang yang tidak layak baginya untuk bersama dengannya, (5) diundang karena khawatir perilaku buruk dari dirinya, (6) diundang karena mengharap sebuah jabatan darinya, (7) diundang agar ia berkenan membantu dalam hal kebatilan. Tidak boleh ada kemungkaran dalam acara, misalnya berupa miras, alat musik (yang haram), perabot dari sutra, gambar hewan (yang dilarang oleh syari’at), cangkir dari emas atau perak. Keseluruhan hal di atas merupakan uzur yang membolehkan tidak menghadiri undangan. Sebagian uzur yang lain adalah ketika seseorang mengajukan alasan ketidakhadirannya pada orang yang mengundangnya.” (Abu Zakariya Yahya bin Syaraf An-Nawawi, Syarh An-Nawawi Ala Muslim [Beirut: Dar Ihya At-Turats Al-‘Arabi], vol. 9, h. 234)
Dari seluruh penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa menitipkan amplop atau hadiah kepada pihak lain memang diperbolehkan dan sah sebagai bentuk hibah. Namun, hal itu tidak bisa menggugurkan kewajiban menghadiri undangan walimah nikah jika tidak ada uzur. Sebaliknya, jika seseorang memiliki alasan yang dibenarkan untuk tidak hadir, maka kewajiban tersebut otomatis gugur tanpa perlu diwakilkan.
Sebagai bentuk etika sosial dan penghormatan, seseorang yang tidak dapat hadir sebaiknya tetap menyampaikan permohonan maaf kepada tuan rumah, serta dianjurkan memberikan hadiah atau ucapan selamat sebagai tanda doa restu dan perhatian. Dengan demikian, nilai silaturahmi tetap terjaga meskipun tidak hadir secara langsung. Wallahu a’lam bish shawab.
Comments are closed.