Para perwakilan masyarakat adat dari berbagai daerah di Indonesia mendatangi gedung DPR awal April. Kedatangan mereka untuk menggelar dialog bersama anggota parlemen terkait pembahasan Rancangan Undang-undang Masyarakat Adat (RUU-MA) yang sudah belasan tahun masuk bahas berulang kali tetapi belum juga ada pengesahan. “Pertemuan ini penting agar kami dapat mendengar langsung perspektif masyarakat adat, terutama terkait kondisi di lapangan dan urgensi RUU ini,” kata Bob Hasan, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR periode 2024–2029 dari Fraksi Partai Gerindra.membuka Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) mengawali pertemuan. Menurut dia, ini kali kedua RDPU dengan partisipasi lebih luas dari berbagai wilayah. Perwakilan masyarakat adat dari berbagai wilayah, dari Sumatera, Kalimantan, Jawa-Banten, Bali-Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, hingga Papua, turut hadir untuk menyampaikan kondisi faktual di lapangan. Kendati akui berlangsung cukup lama, kata Bob, ada perkembangan penting dalam proses legislasi ini, termasuk perubahan nomenklatur dari “masyarakat hukum adat” menjadi “masyarakat adat”. Hal itu mencerminkan upaya awal untuk lebih mendekatkan regulasi dengan realitas di lapangan. Baleg, kata, berharap RUU ini dapat segera menjadi inisiatif DPR dan masuk ke tahap pembahasan lanjutan. Sebagai catatan, sudah satu dekade lebih RUU Masyarakat Adat berputar di meja parlemen tanpa kepastian. Sedang di luar gedung parlemen, pembukaan hutan terus berlangsung diikuti menyusutnya wilayah hutan adat dan konflik yang terus berulang. Kehadiran perwakilan masyarakat adat di ruang RDPU seolah ingin menegaskan bahwa tertundanya pengesahan RUU ini berkelindan dengan hilangnya ruang hidup. “Kehadiran rekan-rekan Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat merupakan hal penting agar kami dapat mendengar langsung perspektif masyarakat adat,” katanya. RDPU, katanya, bukan sekadar…This article was originally published on Mongabay
Comments are closed.