Tukar-Menukar Kutukan

Dengarkan artikel ini:

Audio dibuat menggunakan AI.

Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis

KATA PEMRED #23
PinterPolitik.com

Pada Selasa, 5 Mei 2026, pukul 14:30 WIB, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berdiri di depan kamera dengan senyum lebar dan satu pengakuan: malam sebelumnya, ia tidak bisa tidur. Beberapa jam sebelumnya, Badan Pusat Statistik mengumumkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen pada kuartal pertama — laju tercepat dalam 3,5 tahun. Purbaya menyatakan Indonesia telah lepas dari “kutukan pertumbuhan 5 persen”. Pada jam yang sama, di pasar valuta asing, rupiah menyentuh 17.443 per dolar Amerika — titik terendah sepanjang sejarahnya.

Yang dirayakan Purbaya bukanlah satu angka. Ia merayakan pergeseran sebuah era. Selama 27 tahun pasca-1998, Indonesia hidup dalam apa yang dapat disebut konsensus stabilitas demokrasi reformasi: disiplin fiskal, keterbukaan modal, pertumbuhan sedang yang stabil. Konsensus itu memberi Indonesia ketenangan — tetapi tidak cukup memberinya pembangunan. Yang sedang dijalani Indonesia hari ini bukan sekadar pergantian menteri atau kebijakan. Indonesia sedang memasuki rezim pembangunan baru: developmental state nasionalisme. Esai ini bukan tentang rupiah. Ia tentang perubahan DNA negara yang sedang berlangsung di hadapan kita.

Pertanyaan strukturalnya berat dan jujur. Selama 27 tahun, Indonesia tumbuh rata-rata 5,1 persen. Korea Selatan tumbuh 8,5 persen selama 30 tahun. Tiongkok 9,5 persen selama 35 tahun. Pada angka-angka itu, generasi datang dan pergi tanpa Indonesia pernah menjadi negara maju. Konsensus pasca-1998 — dengan disiplin Washington sebagai jangkar — memberi Indonesia stabilitas yang nyata. Tetapi stabilitas itu, pada waktu yang sama, adalah plafon. Setiap kali ekonomi mendekati 6 persen, sesuatu di dalam sistem fiskal-moneter menariknya kembali ke 5. Itu bukan kemenangan disiplin. Itu kutukan dengan nama yang lebih sopan. Pemerintahan Prabowo memilih untuk tidak menerima kutukan itu sebagai takdir.

Pilihan ini menempatkan Indonesia pada eksperimen historis yang langka. Park Chung-hee membangun developmental state Korea dengan kontrol penuh atas pers dan oposisi. Deng Xiaoping membangun Tiongkok dengan partai sebagai jangkar tunggal. Mereka tumbuh cepat di lingkungan yang dirancang untuk memungkinkan kecepatan itu. Indonesia 2026 mencoba sesuatu yang belum pernah dicoba dengan komposisi seperti ini: membangun developmental state di tengah demokrasi yang bising, media sosial 24 jam, oposisi digital yang aktif, dan masyarakat sipil yang jauh lebih cair daripada Korea 1972 atau Tiongkok 1992. Ini bukan eksperimen yang dilakukan rezim ini sendirian; ini eksperimen yang dilakukan Indonesia sebagai bangsa, dengan Prabowo sebagai pelaksana sejarahnya. Apakah itu mungkin, kita semua akan tahu bersama dalam 5 sampai 10 tahun ke depan.

Pertumbuhan kuartal pertama ditopang empat komponen dengan bobot tidak seimbang. Konsumsi rumah tangga menyumbang 2,94 persen, didorong THR, Idul Fitri, dan libur Nyepi. Belanja pemerintah meledak 21,8 persen, sebagian besar dari Program Makan Bergizi Gratis Rp 335 triliun yang menjangkau 82,9 juta penerima — sebuah program yang bila berhasil, akan menjadi fondasi human capital Indonesia satu generasi ke depan. Investasi swasta dan ekspor neto, dua komponen yang akan menentukan apakah pertumbuhan ini struktural atau siklikal, masih datar pada kuartal pertama. Hilirisasi yang diumumkan Prabowo pada 29 April senilai Rp 116 triliun adalah taruhan jangka menengah yang hasilnya baru akan terukur pada 2027 dan setelahnya. Q1 2026 adalah pengumuman bahwa mesin baru telah dinyalakan. Kuartal-kuartal berikutnya akan menentukan apakah mesin itu mampu membawa beban yang dijanjikannya.

Inilah biaya historis yang melekat pada setiap eksperimen pembangunan. Defisit anggaran per 31 Maret sudah mencapai 0,93 persen PDB. Cadangan devisa Maret turun ke titik terendah dalam hampir 2 tahun. Moody’s dan Fitch telah menurunkan prospek peringkat utang Indonesia ke negatif. Pada Juni, lembaga penyusun indeks global akan memutuskan apakah Indonesia tetap pasar berkembang. Setiap satu dolar kenaikan harga minyak menambah Rp 6,8 triliun beban kas negara — dan minyak telah melewati 100 dolar per barel sejak Washington dan Tel Aviv menyerang Teheran pada akhir Februari. Asumsi APBN: 70 dolar dan Rp 16.500. Realitanya: 100 dolar dan 17.443. Tagihan ini akan datang. Pertanyaannya bukan apakah, tetapi bagaimana Indonesia menyiapkan diri untuk menerimanya tanpa kehilangan momentum.

Albert Hirschman pernah menulis bahwa ketika pasar tidak bisa lagi mengeluarkan suaranya melalui kata-kata, ia berbicara melalui kakinya. Modal asing yang menjauh adalah suara itu. Pada Rabu pagi, sehari setelah Purbaya tidur nyenyak, Bloomberg menerbitkan kabar pendek dari Jakarta. Cap pembelian dolar tunai tanpa dokumen pendukung diturunkan dari USD 50.000 menjadi USD 25.000. Eksportir sumber daya alam diwajibkan menyimpan separuh pendapatan valasnya di bank domestik mulai 1 Juni. Kalimat yang paling mengandung makna pada laporan itu, sederhana dan terselip di tengah, berbunyi: pengumuman dilakukan setelah Gubernur Bank Indonesia bertemu Presiden. Setelah, bukan sebelum. Yang berubah bukan kerangka hukum — tetapi koreografi pengambilan keputusan. Dalam sejarah negara yang sedang membangun ulang dirinya, koordinasi lembaga jarang dirumuskan ulang melalui pengumuman resmi. Ia lebih sering dirumuskan ulang melalui perubahan kebiasaan.

Ibn Khaldun, tujuh abad lalu, mengamati bahwa setiap dinasti membangun kejayaannya dengan menggerakkan basis produktif rakyatnya — dan setiap dinasti juga menanggung biaya transformasi itu. Negara modern tidak lagi mencetak emas dari pajak rakyat. Ia mencetak ruang fiskal dari nilai mata uangnya. Pada akhir 2026, Indonesia akan menghadapi titik kalibrasi. Jika mesin hilirisasi mulai menghasilkan ekspor riil dan momentum belanja terjaga tanpa melanggar plafon defisit, klaim Purbaya akan terbukti sebagai breakthrough generasional. Jika hilirisasi belum menghasilkan dan tekanan eksternal memaksa konsolidasi fiskal, Indonesia akan kembali pada equilibrium yang lebih lambat tetapi lebih aman. Kedua skenario itu sama-sama bagian dari sejarah panjang sebuah bangsa yang sedang menemukan dirinya kembali.

Soemitro Djojohadikusumo, ekonom yang menyaksikan tiga rezim datang dan pergi, menulis sepanjang kariernya tentang perbedaan antara pertumbuhan dan pembangunan. Pertumbuhan adalah angka, dan angka tidak punya memori. Pembangunan adalah kemampuan negara membayar angka itu sambil tetap menjadi negara yang sama. Anaknya, hari ini, sedang menjawab pertanyaan yang dilontarkan Soemitro selama lima dekade kariernya: apakah Indonesia berani melampaui plafonnya? Jawaban itu, untuk pertama kalinya dalam 27 tahun, telah diberikan dalam tindakan, bukan hanya dalam wacana.

Pada Selasa malam, jauh setelah konferensi pers selesai, Purbaya akhirnya bisa tidur. Kuartal-kuartal berikutnya yang akan menentukan apakah seluruh Indonesia juga bisa. Yang dirayakan pada Selasa pagi bukanlah kemenangan akhir — itu adalah pengumuman bahwa Indonesia telah memilih jalan yang lebih sulit dan lebih besar. Sebab pada akhirnya, setiap eksperimen pembangunan nasional selalu dibayar dalam bentuk yang paling pribadi: harga pangan, nilai tabungan, kecemasan generasi muda, dan kesabaran rakyat biasa. Dan seperti hampir semua transformasi besar dalam sejarah, generasi yang paling menentukan hasil akhirnya sering kali adalah generasi yang bahkan belum ikut mengambil keputusannya.

**********************