Reformulasi Pangan, “Jurus Jitu” agar Masyarakat Indonesia Sehat & Ekonomi Bergerak

11 Mei 2026 15.51 WIB • 2 menit

Tren masalah kesehatan global, khususnya obesitas dan penyakit tidak menular (PTM), kini menjadi ancaman serius bagi produktivitas bangsa. Meski demikian, ada “jurus” yang bisa digunakan Indonesia untuk mengatasinya. Salah satunya adalah reformulasi pangan.

Pada dasarnya, reformulasi pangan merupakan upaya sistematis untuk mengubah proses produksi maupun komposisi produk pangan dan minuman guna meningkatkan profil gizinya. Saat reformulasi pangan dilakukan untuk mengatasi ancaman kesehatan, hal utama yang bisa dilakukan adalah mengurangi kandungan bahan-bahan yang menjadi perhatian kesehatan atau nutrient of concern, yakni gula, garam, dan lemak (GGL), serta lemak trans hasil industri.

Reformulasi pangan dapat membantu mewujudkan pola makan yang lebih sehat bagi masyarakat. Selain didorong oleh kesadaran kesehatan, industri pangan melakukan reformulasi karena berbagai faktor penggerak, seperti kenaikan biaya produksi, perubahan preferensi konsumen yang lebih menyukai produk sehat, serta tuntutan regulasi terkait batas maksimum penggunaan bahan tambahan tertentu maupun pelabelan gizi. Dengan demikian, reformulasi pangan pada akhirnya dapat membuahkan hasil berupa peningkatan kualitas hidup masyarakat sekaligus menguatnya daya saing industri makanan dan minuman di Indonesia.

Menurut dosen dan profesor bidang Food Process and Engineering Laboratory IPB University, Purwiyatno Hariyadi, reformulasi pangan menjadi penting menyusul data yang menunjukkan lonjakan kasus kesehatan yang signifikan. Secara global, tingkat obesitas pada orang dewasa meningkat drastis dari 25 persen pada tahun 1990 menjadi 43 persen pada tahun 2022. Fenomena serupa terjadi pada anak-anak, di mana angka obesitas meningkat dari 2 persen menjadi 8 persen. Pangan dianggap sebagai faktor yang paling mudah dimodifikasi untuk memberikan dampak positif bagi kesehatan masyarakat.

“Pangan yang menjadi fokus kita hari ini, kenapa? Karena pangan dianggap sebagai faktor yang paling modifiable, yang relatif mudah dimodifikasi untuk bisa memberikan dampak kepada kesehatan tersebut,” ujar Purwiyatno dalam acara Webinar Nasional P3FNI 2026 seri ke-10 dan Mindshare Meetup 13th yang berlangsung secara daring pada Sabtu (9/5/2026).

Perlu diketahui, penerapan reformulasi pangan di Indonesia tidak hanya terbatas pada pengurangan unsur negatif, tetapi juga harus memperhatikan aspek yang lebih luas yang disebut sebagai nilai pangan. Nilai pangan ini mencakup lima faktor utama: keamanan (K), gizi dan kesehatan (G), mutu (M), keberlanjutan atau sustainability (K), dan identitas (I).

Menerapkan strategi reformulasi pangan yang ideal pun tidak bisa sembarangan, melainkan harus diterapkan melalui pendekatan komprehensif. Pertama, harus menjamin keamanan pangan sebagai syarat mutlak. Kedua, mengoptimalkan nilai gizi dengan cara meminimalkan zat gizi yang perlu dibatasi (GGL) dan memaksimalkan zat gizi yang bermanfaat. Ketiga, memanfaatkan sifat fungsional dari senyawa bioaktif untuk tujuan pencegahan penyakit.

Implementasi reformulasi pangan yang efektif diprediksi akan memberikan dampak positif yang luar biasa bagi Indonesia. Salah satu manfaat yang paling nyata adalah efisiensi anggaran negara, terutama beban biaya kesehatan BPJS yang terus membengkak akibat penyakit degeneratif. Sebagai contoh, biaya pengobatan gagal ginjal akibat konsumsi gula berlebih dilaporkan meningkat hingga 400 persen dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

“Konsumsi pangan fungsional ini harapannya mampu menekan biaya kesehatan nasional. Jadi, ini adalah suatu transformasi sebagai alat untuk kesehatan masyarakat tadi ya, dari kuratif ke preventif,” tambah Purwiyatno.

Secara ekonomi, penggunaan pangan fungsional berpotensi memberikan manfaat tiga kali lipat (triple benefit), yaitu mengurangi angka penyakit kronis, menekan pengeluaran manajemen penyakit, dan meningkatkan angka harapan hidup masyarakat. Selain itu, hidup yang lebih sehat akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja karena menurunnya angka absensi akibat sakit, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui konsep ekonomi umur panjang atau longevity economy.

Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News