Jakarta, NU Online
Rapat Pleno Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memutuskan bahwa pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama akan digelar di Pesantren pada 20-21 Juni 2026.
“Alhamdulillah, hari ini Rapat Pleno PBNU memutuskan beberapa hal. Yang pertama, pelaksanaan Munas dan Kongres pada tanggal 20-21 Juni yang akan datang,” kata Sekretaris Jenderal PBNU H Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di Gedung PBNU, Kramat Raya, Kamis (21/5/2026).
Sementara mengenai lokasi Munas dan Konbes NU 2026 akan dibentuk tim kecil yang memutuskan dalam 4 atau 5 hari ke depan. Beberapa usulan di antaranya ada di Jawa Timur, di Sumatera Barat, di NTB atau di Jakarta.
“Tadi saya mengusulkan, ini belum jadi keputusan, saya mengusulkan berdasarkan beberapa kali pertemuan di beberapa titik mengusulkan untuk Munas-Konbesnya itu di Pondok Pesantren Ploso,” bebernya.
“Sementara itu untuk pembukaannya nanti bisa di Bangkalan, di tempatnya Syaikhona Kholil Bangkalan, yang insyaallah ini juga menjadi satu perjalanan yang menandai berbagai forum-forum yang ada di kepengurusan PBNU periode ini,” bebernya.
Dalam rapat pleno juga memutuskan perlunya percepatan pembahasan materi-materi yang akan dibahas di Konbes dan Munas untuk dijadikan materi Muktamar yang akan datang.
“Ini adalah satu rangkaian yang tidak terpisahkan,” kata Gus Ipul.
Beberapa materi yang disiapkan terkait dengan rancangan peraturan-peraturan perkumpulan yang berkaitan dengan pengelolaan usaha milik PBNU, Tata Kelola Keuangan, Tata Kelola Digdaya sebagai bagian dari Tata Kelola Persuratan yang sekarang sudah diterapkan bagian dari proses transisi dari Tata Kelola Manual ke Tata Kelola Digital.
“Ini adalah masa-masa yang krusial, ada hal-hal yang ke depan perlu diperbaiki, perlu dijadikan suatu pelajaran untuk kemudian dituangkan dalam peraturan-peraturan perkumpulan,” katanya.
Ke depan, PBNU punya pedoman dalam rangka Tata Kelola Badan Usaha Milik NU, Tata Kelola Digdaya maupun juga hal-hal lain yang berkaitan dengan upaya untuk memperbaiki Tata Kelola perkumpulan secara keseluruhan.
“Ini satu hal yang kita putuskan hari ini dan ini menjadi satu tahapan untuk menuju Muktamar,” jelasnya.
Sebelumnya, Katib Aam PBNU Said Asrori dalam rapat pleno memutuskan bahwa kesiapan Munas dan Konbes di pesantren.
“Kalau tempatbelum ada kepastian kita menunggu tim hasil surveinya tim seperti apa. Bisa di luar Jawa maupun jawa,” jelasnya.
“Adapaun terkait dengan putusan pondok pesantren dimana itu keputusan OC dan SC,” ujar Kiai Said Asrori mengetok palu.
“Keputusan pleno juga meminta kepada PBNU melaporkan keuangan serta perkum pengelolaan digdaya,” imbuhnya.
Mengenai lokasi, Kiai Said mengatakan bahwa kesepakatan forum di rapat pleno, Munas dan Konbes diadakan di pesantren.
“NU lahir dari pondok, dan yang membesarkan kiainya dan pengasuh pesantren. Dan kita juga lagi serangan bertubi-tubi kepada pondok itu untuk mengembalikan citra Paling tidak kepada warga NU, agar tidak kehilangan trust. Warga NU tidak boleh lepas dari pondok pesantren,” jelasnya.
Sebelumnya, dalam rapat pleno, Wakil Ketua Umum PBNU Amin Said Husni mengusulkan agar pelaksanaan Munas dan Konbes mampu menghasilkan program berkualitas menuju Muktamar yang berkualitas.
Ia mengusulkan agar materi Konbes menginventarisasi persoalan anggaran rumah tangga dan amandemen sebagai bagian penting dalam pembahasan Muktamar.
“Di dalam praktiknya ini belum sepenuhnya sinkron. Kini kesempatan Munas dan Konbes terakhir untuk menyampaikan ini,” jelasnya.
Amin juga menyarankan agar Konbes terakhir dapat membahas dan memutuskan tata kelola Digdaya sebagai tindak lanjut transformasi digital perkumpulan.
“Ini terkait materi karena materi ini penting. Terkait konsentrasi waktu, kami berharap Munas dan Konbes bisa selesai pada akhir Juni,” jelasnya.
Comments are closed.