Apa Itu Gendered Disinformation? Pengertian, Contoh, dan Bedanya dengan Hoaks Biasa

Bincangperempuan.com- Di era kemajuan teknologi komunikasi dan media sosial, hoaks telah menjadi konsumsi sehari-hari yang sulit dihindari. Kehadiran konten berbasis kecerdasan buatan (AI) hingga rekayasa digital membuat batas antara kenyataan dan manipulasi semakin samar, sehingga kita dituntut untuk jauh lebih jeli.

Namun, masalah informasi di ruang digital ternyata tidak sebatas pada sebuah unggahan sesuai fakta atau tidak. Ada dimensi lain yang jauh lebih spesifik dan destruktif, yaitu ketika manipulasi informasi disengaja untuk menyasar identitas gender seseorang.

Fenomena ini dikenal sebagai gendered disinformation atau disinformasi berbasis gender. Untuk memahaminya secara utuh, kita perlu membedakan terlebih dahulu apa itu misinformasi, disinformasi, hoaks biasa, serta bagaimana disinformasi gender bekerja sebagai senjata politik dan sosial.

Membedakan Misinformasi, Disinformasi, Hoaks, dan Sejarahnya

Sering kali masyarakat mencampuradukkan istilah misinformasi, disinformasi, dan hoaks. Mengutip artikel dari The Conversation, misinformasi merupakan istilah yang paling “polos”. Misinformasi adalah informasi menyesatkan yang dibuat atau disebarkan tanpa ada niat jahat untuk memanipulasi orang lain. Contoh sederhananya adalah ketika seseorang mendistribusikan rumor bahwa seorang selebriti telah meninggal dunia, sebelum ia menyadari bahwa kabar tersebut ternyata bohong.

Sedangkan, disinformasi mengacu pada upaya sengaja dan terencana untuk membingungkan atau memanipulasi publik menggunakan informasi yang tidak benar. Kampanye disinformasi biasanya diatur secara sistematis oleh kelompok terorganisir—seperti kasus Internet Research Agency, pabrik troll asal Rusia yang terkenal—dengan mengoordinasikan puluhan akun media sosial serta memanfaatkan sistem otomatis atau bot. Ketika disinformasi ini disebarkan kembali oleh pembaca awam yang percaya begitu saja, disinformasi tersebut berubah menjadi misinformasi.

Sementara itu, hoaks memiliki kemiripan erat dengan disinformasi. Hoaks diciptakan untuk meyakinkan masyarakat bahwa sesuatu yang tidak didasari fakta adalah kebenaran mutlak. Pencetus cerita bohong kematian selebriti pada contoh awal pada dasarnya telah menciptakan sebuah hoaks.

Praktik manipulasi informasi semacam ini sebenarnya sudah ada sebelum ada teknologi komunikasi. Menurut catatan historis, strategi ini bahkan sudah ada sejak zaman Romawi Kuno. Pada tahun 31 Sebelum Masehi, Octavian, seorang pejabat militer Romawi, meluncurkan kampanye hitam berskala besar untuk menjatuhkan lawan politiknya, Mark Antony. Octavian memanfaatkan slogan-slogan pendek nan tajam yang diukir pada koin emas—mirip seperti cuitan di platform X zaman modern. Kampanye tersebut menggambarkan Antony sebagai prajurit yang kehilangan arah: seorang pembuat skandal, lelaki hidung belang, dan pemabuk yang tidak layak memegang jabatan publik. Strategi tersebut berhasil telak. Octavian akhirnya menjadi Kaisar Romawi pertama dengan gelar Augustus Caesar.

Hoaks Biasa vs. Gendered Disinformation: Apa Bedanya?

Lantas, apa yang membedakan hoaks atau disinformasi biasa dengan disinformasi berbasis gender? Perbedaannya terletak pada motif, sasaran, dan narasi yang digunakan.

Pada hoaks atau disinformasi biasa, fokus utamanya biasanya berkaitan dengan isu politik umum, ekonomi, atau kesehatan tanpa menyerang identitas gender target. Sebagai contoh, muncul hoaks di aplikasi pesan singkat yang menyatakan: “Harga BBM akan naik dua kali lipat mulai tengah malam nanti” atau “Pemerintah membagikan bantuan tunai jutaan rupiah melalui link berikut.” Tujuan dari hoaks biasa ini umumnya menciptakan kepanikan massal, memicu kepanikan belanja (panic buying), atau melakukan penipuan finansial (phishing). Targetnya adalah masyarakat umum tanpa peduli gender mereka.

Sedangkan, gendered disinformation menyasar individu spesifik—terutama perempuan dan kelompok ragam gender dengan mengeksploitasi stereotip gender serta norma patriarki. Contoh yang paling sering terjadi adalah ketika seorang politisi perempuan atau aktivis hak asasi manusia diserang saat menyuarakan kebijakan publik. Alih-alih didebat gagasan atau kinerjanya, ia justru dihantam dengan disinformasi bernuansa seksual atau domestik. Misalnya, beredarnya foto rekayasa AI (deepfake) yang menampilkan wajah sang politisi dalam busana vulgar, atau narasi bohong yang menyebutkan bahwa ia “menelantarkan anak dan suaminya demi mengejar karir.” Di sini, manipulasi informasi digunakan untuk merusak reputasi moral, mempermalukan, dan menghentikan langkah politik perempuan tersebut.

Membongkar Mekanisme dan Tujuan Gendered Disinformation

Gendered disinformation pada dasarnya adalah strategi sistematis untuk membungkam suara perempuan dan kelompok keberagaman gender dari panggung publik. Mengutip laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 2023 yang berjudul “Promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression”, disinformasi berbasis gender memiliki tiga karakteristik utama yang saling melengkapi: kepalsuan (falsity), niat jahat (malign intent), dan koordinasi terencana (coordination).

Laporan PBB tersebut menegaskan bahwa disinformasi gender bertujuan menggambarkan perempuan sebagai sosok yang lemah, tidak kompeten, terobjektifkan secara seksual, serta tidak mampu memegang kepemimpinan. Strategi ini memanipulasi dan mengamplifikasi informasi untuk memperkuat stereotip gender, menyulut prasangka sosial, dan melanggengkan narasi misoginis. Bahasa yang digunakan kerap bermuatan seksual, disertai ancaman kekerasan berbasis gender secara eksplisit maupun implisit.

Dampak dari serangan ini sangat destruktif. Secara individual, korban mengalami perundungan digital dan trauma psikologis. Secara kolektif, disinformasi gender berusaha mendeligitimasi gerakan feminisme dan hak-hak gender, serta mengikis partisipasi perempuan dalam demokrasi dan pembangunan berkelanjutan.

Konteks Lokal, Interseksionalitas, dan Kaitannya dengan Kekerasan Online

Disinformasi berbasis gender sangat dipengaruhi oleh konteks budaya dan geopolitik lokal. Laporan Pelapor Khusus PBB menyoroti bagaimana norma-norma patriarki direplikasi dan diperbesar di ruang digital:

Asia Selatan: Disinformasi gender berada pada titik temu antara gender, agama, dan kasta.
Afrika: Narasi “perlindungan nilai keluarga” sering digunakan untuk menuduh aktivis perempuan sebagai agen yang terpengaruh “nilai-nilai Barat”.
Amerika Latin: Serangan sering dikemas dengan tuduhan menyebarkan “ideologi gender yang berbahaya”.
Eropa Timur: Kelompok LGBTQ+ sering dicap sebagai “pengkhianat dan mata-mata Barat” yang mengancam keselamatan anak dan tatanan alami.

Selain itu, penting untuk memahami hubungan antara gendered disinformation, kekerasan berbasis gender online (KBGO), dan ujaran kebencian (hate speech). Disinformasi gender merupakan salah satu bentuk dari KBGO. Berdasarkan survei global, sekitar 67 persen kasus kekerasan online terhadap perempuan melibatkan unsur misinformasi dan disinformasi berupa penyebaran rumor dan fitnah untuk merusak karakter. Meskipun saling beririsan, ketiganya tidak sama persis. Ujaran kebencian bisa terjadi tanpa rekayasa fakta, sedangkan disinformasi gender selalu mengombinasikan kebohongan terencana dengan serangan misoginis.

Pada akhirnya, gendered disinformation bukan sekadar masalah teknis di media sosial, melainkan ancaman nyata bagi hak atas kebebasan berpendapat, kesetaraan gender, dan keadilan sosial. Memahami perbedaannya adalah langkah awal untuk merawat ruang digital yang lebih aman dan inklusif bagi semua.

Referensi:

Alsmadi, I., & O’Brien, M. J. (2021, 21 April). Misinformation, disinformation and hoaxes: What’s the difference? The Conversation. https://theconversation.com/misinformation-disinformation-and-hoaxes-whats-the-difference-158491
Khan, I. (2023, 7 Agustus). Promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression (Laporan No. A/HRC/53/25). Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n23/233/65/pdf/n2323365.pdf

Post Views: 22