Berbagai organisasi masyarakat sipil masih ragukan komitmen transisi energi Indonesia untuk mencapai nol emisi bersih (net zero emission/NZE) 2060. Hingga kini, bauran energi nasional masih terdominasi fosil dengan porsi 85%-86,71%. Batubara menjadi penyumbang terbanyak pembangkit energi nasional, mencapai 60%-65%. Produksi batubara kian meningkat sejak 2018 mencapai sekitar 368 ton pada 2024. Sedangkan energi terbarukan masih di bawah 15% total bauran energi nasional. Jasmine Exa Kamilia, Peneliti Lingkungan Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER), mengatakan, transisi energi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan mendesak karena kerentanan geopolitik global. Ketegangan di wilayah produsen migas, seperti Selat Hormuz yang menjadi jalur 20% perdagangan migas dunia, memberikan tekanan harga yang signifikan bagi negara pengimpor seperti Indonesia. “Tekanan harga dan ketidakpastian geopolitik ini seharusnya mendorong kita beralih, namun respon industri justru kembali ke solusi lama yakni batubara,” katanya dalam diskusi bertajuk Mendorong Komitmen Indonesia untuk Keluar dari Energi Fosil, April lalu. Saat ini, terjadi fenomena pergeseran konsumsi dari minyak ke batubara di Indonesia. Masifnya agenda hilirisasi industri jadi pemicunya. Kebutuhan listrik sektor industri yang mencapai 35.000 Megawatt (MW) memicu ekspansi besar-besaran pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) captive, yang khusus menyuplai kawasan industri dan tetap menggunakan batubara sebagai bahan bakar utama. Laporan JETP dalam Captive Power Study menunjukkan kapasitas pembangkit captive mencapai sekitar 25.6 GW pada 2024. Lebih dari 75% berbasis batubara, dan berpotensi bertambah sekitar 11 GW hingga 2030. Jasmine bilang, tanpa dekarbonisasi di sektor industri, target NZE hanyalah angan-angan. Terlebih lagi, pasar global seperti Eropa mulai menerapkan standar emisi ketat melalui mekanisme Carbon Border…This article was originally published on Mongabay
Comments are closed.