Ketika Ruang Seni Bersinggungan dengan Kekuasaan: Pelajaran dari Drama DHF di ARTJOG 2026

20 Juni 2026 23.20 WIB • 2 menit

ARTJOG 2026 dibumbui polemik lantaran ada protes terkait pihak yang menjadi sponsor acara. Menurut pakar, pada dasarnya pameran seni sah-sah saja disponsori oleh siapa pun. Namun, harus dipastikan pameran tersebut tetap independen.

ARTJOG 2026 yang merupakan pameran seni tahunan di Yogyakarta diprotes oleh para seniman dan mitra bisnis lantaran keterlibatan yayasan milik anak Presiden RI Prabowo Subianto, Didit Hediprasetyo, yakni Didit Hediprasetyo Foundation (DHF) sebagai sponsor atau strategic partner. Keberadaan yayasan tersebut di ARTJOG 2026 dianggap berpotensi mengancam independensi ruang seni.

Untuk diketahui, ARTJOG 2026 yang mengusung tema “Ars Longa Generatio” dibuka di pelataran Jogja National Museum, Yogyakarta, pada Jumat (19/6/2026), dan akan berlangsung hingga 30 Agustus 2026. Ada 96 seniman yang memamerkan karyanya di sana dengan Farah Wardani sebagai kuratornya.

Sejak ARTJOG 2026 belum dibuka, polemik ini sudah ramai di media sosial sehingga publik sudah ramai duluan. Awalnya, Didit akan menyampaikan pidato sambutan di acara pembukaan, namun rencana itu dibatalkan dan nama DHF dihapus dari publikasi ARTJOG 2026.

Tak sampai di situ, aksi protes juga tampil setelah acara pembukaan. Seseorang pria berpakaian hitam tiba-tiba naik ke pintu masuk utama galeri dan melakukan monolog teatrikal berisi sindiran bahwa “seni telah mati” dan “intelektual tanpa hasrat pemberontakan adalah perpanjangan tangan negara” sebelum kemudian diamankan oleh petugas.

Ramainya polemik ini bisa saja memunculkan pertanyaan di benak publik. Apakah sponsor dari pihak yang dekat dengan lingkaran penguasa seperti Didit layak diterima oleh suatu pameran seni?

Pakar Kajian Budaya dan Media Universitas Muhammadiyah Surabaya (UM Surabaya), Radius Setiyawan, berpendapat bahwa kegelisahan yang muncul karena keterlibatan DHF di ARTJOG 2026 sebetulnya dapat dipahami. Sebab, ARTJOG dikenal sebagai ruang seni yang kerap menghadirkan karya-karya kritis terhadap berbagai bentuk dominasi dan relasi kuasa.

“Jadi, penolakan atas keterlibatan Didit Hediprasetyo Foundation (DHF), yayasan milik anak Presiden Prabowo, cukup beralasan,” ujar Radius, Sabtu (20/6/2026) dalam keterangan tertulis yang dipublikasikan UM Surabaya.

Radius berpendapat bahwa pada dasarnya sah-sah saja pameran seni menerima sponsor atau pendanaan dari berbagai pihak. Apalagi di berbagai negara, banyak ruang seni yang mampu bertahan dan berkembang berkat dukungan negara, korporasi, yayasan keluarga, maupun filantropi.

“Selama pendanaan diberikan secara legal, transparan, serta tidak mengintervensi kurasi, pemilihan seniman, maupun isi karya, tidak ada alasan otomatis untuk menolaknya,” lanjutnya.

Hanya saja, Radius memberi penekanan kembali soal pentingnya menjaga independensi pameran dan karya-karya di dalamnya. Perlu dipertanyakan apakah seni masih tetap bebas untuk mengkritik sponsor dan kekuasaan yang terkait dengannya.

Perlu diingat, persoalan independensi tidak hanya soal praktik, tetapi juga persepsi publik. Itu pula yang membuat kepercayaan publik sangat dibutuhkan pameran seni untuk mendapat legitimasi.

“Sebuah festival bisa saja tetap independen secara kuratorial, tidak ada intervensi sponsor, dan seniman tetap bebas berkarya. Namun ketika publik mulai mempertanyakan jarak antara ruang seni dan pusat kekuasaan, maka yang dipertaruhkan adalah kredibilitas simboliknya,” pungkasnya.

Yang jelas, dengan segala polemik yang terjadi, ARTJOG 2026 tetap berjalan. Manajemen ARTJOG telah memberi penjelasan bahwa ARTJOG sangat mengandalkan dukungan sponsor untuk menjaga agar acara bisa berlangsung setiap tahunnya dan siap menjadikan respons publik sebagai bahan evaluasi total, terutama dalam menentukan pendekatan terhadap calon sponsor.

Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News