Urutan Tarif Listrik Rumah Tangga di ASEAN, Siapa Paling Mahal?

Listrik sangat penting untuk menyambung kehidupan masyarakat. Di tengah dinamika ekonomi global, besaran tarif listrik sering kali menjadi isu sensitif yang berdampak langsung pada daya beli masyarakat.

Browse Posts

Legenda Asal Usul Batu Poaro, Cerita Rakyat dari Sulawesi Tenggara

Pau Cubarsi, Bek Muda yang Berhasil “Mengantongi” Mbappe Pernah Bermain di Manahan dan JIS

Australia Gelontorkan Rp430 Miliar untuk Indonesia, Katalis 2.0 Siap Dongkrak Investasi hingga Ekspor Kakao

Harga listrik yang terlalu mahal tentu akan “mencekik” dompet masyarakat. Oleh karena itu, beberapa negara memberikan subsidi agar masyarakat dapat tetap menikmati listrik dengan harga yang tidak begitu mahal.

Di kawasan Asia Tenggara, terdapat perbedaan yang cukup mencolok soal tarif listrik di tiap negara anggotanya. Menariknya, Indonesia justru menjadi salah satu negara yang harga listriknya lebih murah dibandingkan beberapa negara tetangga.

Harga Listrik di Asia Tenggara

Berdasarkan data yang dipublikasikan Global Petrol Prices – Residential Electricity Rates (2023-2026) dan dirangkum oleh Seasiastats, berikut adalah daftar urutan tarif listrik perumahan di beberapa negara ASEAN dari yang tertinggi hingga terendah, dengan asumsi kurs sebesar Rp17.000 per dolar AS:

• Singapura: 0,276 dolar AS per kWh (sekitar Rp4.692).

• Filipina: 0,246 dolar AS per kWh (sekitar Rp4.182).

• Kamboja: 0,178 dolar AS per kWh (sekitar Rp3.026).

• Thailand: 0,151 dolar AS per kWh (sekitar Rp2.567).

Kawan GNFI, bisa dilihat jika Singapura menjadi negara dengan tarif listrik termahal di Asia Tenggara. Sementara itu, Indonesia berada di posisi tengah dan Myanmar menjadi negara ASEAN dengan tarif listrik yang paling terjangkau.

Mengapa Tarif Listrik Indonesia Tergolong Murah di ASEAN?

Harga listrik di Indonesia yang cenderung terjangkau dibandingkan negara-negara tetangga ini merupakan hasil dari intervensi kebijakan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Disadur dari sebuah publikasi yang bertajuk Electricity Market Designs in Southeast Asia, faktor utamanya adalah kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) batu bara. Melalui kebijakan ini, pemerintah kewajibkan produsen batu bara menjual komoditasnya ke PLN dengan harga yang dipatok maksimal 70 dolar AS per ton untuk kepentingan kelistrikan umum.

Meskipun harga pasar global sering kali melonjak jauh di atas angka tersebut, kebijakan DMO memberikan kepastian biaya bahan bakar bagi pembangkit listrik nasional yang mayoritas masih mengandalkan batu bara.

Selain perlindungan di sisi hulu, pemerintah Indonesia secara konsisten mengalokasikan anggaran subsidi dan kompensasi listrik dalam APBN. Subsidi ini ditujukan secara spesifik untuk kelompok masyarakat rentan, khususnya pelanggan daya 450 VA dan sebagian 900 VA. Hal ini dilakukan agar akses terhadap energi tetap terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.

Di sisi lain, bagi pelanggan nonsubsidi, pemerintah juga memberikan kompensasi kepada PLN untuk menahan kenaikan tarif meskipun variabel ekonomi makro seperti kurs rupiah dan harga minyak mentah (Indonesian Crude Price/ICP) sedang fluktuatif.

Langkah ini diambil sebagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan memastikan iklim bisnis tetap kondusif bagi para investor di tanah air.

PR Besar Pemerintah

Meskipun tarif di Indonesia relatif murah dibandingkan banyak negara tetangga, pemerintah masih menghadapi tantangan besar terkait komunikasi publik karena listrik kerap dianggap mahal oleh sebagian masyarakat.

Persepsi ini sering kali dipicu oleh kenaikan total tagihan bulanan. Umumnya, kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan volume penggunaan alat elektronik di rumah tangga, bukan karena kenaikan tarif dasar per kWh-nya.

Oleh karena itu, memperkuat transparansi mengenai variabel penyesuaian tarif (tariff adjustment) menjadi salah satu pekerjaan rumah (PR) utama pemerintah agar masyarakat memahami alasan di balik fluktuasi tagihan.

Selain itu, tantangan transisi menuju energi bersih juga menjadi pekerjaan rumah serius bagi pemerintah. Ketergantungan pada batu bara yang dipatok murah melalui skema DMO dinilai tidak berkelanjutan dalam jangka panjang seiring komitmen dekarbonisasi global.

Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News