Salah satu krisis paling serius yang dihadapi umat Islam dewasa ini bukanlah kekurangan ulama dan cendekiawan, melainkan berkurangnya mereka yang mampu menjaga integritas dan independensi moralnya. Di berbagai ruang publik, kita menyaksikan semakin banyak tokoh agama tampil dalam gelanggang politik praktis. Sebagian hadir sebagai penyejuk dan penjaga etika publik, tetapi tidak sedikit pula yang berubah menjadi juru bicara kepentingan kekuasaan nir moral—membenarkan apa pun yang menguntungkan kelompoknya dan mengutuk apa pun yang mengancam posisi politiknya tanpa mempertimbangkan prinsip etika.
Fenomena ini sesungguhnya bukan gejala baru. Sejarah agama-agama memperlihatkan bahwa godaan terbesar bagi orang berilmu bukanlah kebodohan, melainkan hasrat dunia dan kekuasaan. Ketika ilmu bertemu ambisi, ketika agama dipertemukan dengan kepentingan politik, lahirlah tragedi yang lebih berbahaya daripada kebodohan: ilmu yang kehilangan orientasi moral.
Al-Qur’an telah mengabadikan tipe manusia seperti ini melalui Surah al-A’raf ayat 175–176. Pada ayat itu difirmankan tentang seseorang yang telah diberi pengetahuan ilahi, tetapi kemudian melepaskan dirinya dari kebenaran tersebut, lalu diikuti setan hingga tergelincir dalam kesesatan. Ia digambarkan sebagai sosok yang sebenarnya dapat diangkat derajatnya oleh ilmu, tetapi memilih tunduk kepada dunia dan hawa nafsunya.
Ayat ini hadir setelah rangkaian kisah para nabi yang ditolak umatnya. Namun Al-Qur’an kemudian menghadirkan contoh yang lebih menggetarkan: bukan orang awam yang menolak kebenaran, melainkan seorang yang telah mengenalnya, memahaminya, bahkan menguasainya—lalu meninggalkannya. Di sinilah letak peringatan yang sangat halus sekaligus keras. Kebodohan masih menyisakan ruang maaf, tetapi pengkhianatan terhadap pengetahuan adalah bentuk penyimpangan yang jauh lebih dalam.
Sebagian mufasir klasik mengaitkan ayat ini dengan sosok Bal‘am bin Ba‘ura, seorang alim dari Bani Israil yang dikenal memiliki pengetahuan mendalam tentang nama-nama Allah. Namun ketika berhadapan dengan tekanan politik, ia tergoda menggunakan ilmunya untuk mendukung kekuasaan. Riwayat-riwayat ini, sebagaimana dicatat al-Tabari dan Ibn Katsir, bersumber dari Israiliyyat sehingga tidak bersifat pasti. Akan tetapi, Al-Qur’an justru tidak menyebut nama secara eksplisit—sebuah isyarat bahwa yang dimaksud bukanlah individu tunggal, melainkan sebuah tipologi yang terus berulang dalam sejarah.
Dalam perspektif ini, ayat tersebut menghadirkan arketipe abadi: seorang alim yang gagal menjaga amanah ilmu karena tunduk pada godaan dunia. Ia bisa muncul di setiap zaman, dalam setiap masyarakat, bahkan dalam setiap institusi keagamaan.
Pesan ini semakin dalam jika dibaca melalui pilihan diksi Al-Qur’an. Kata ansalakha (انسلخ) menggambarkan proses “menguliti diri”—pelepasan total dari sesuatu yang dahulu melekat erat. Fakhr al-Din al-Razi menegaskan bahwa ini bukan peristiwa seketika, melainkan proses bertahap: dimulai dari kompromi kecil, pembenaran halus, hingga akhirnya ilmu tidak lagi menjadi bagian dari kepribadian.
Frasa akhladaila al-ardh (أخلد إلى الأرض) menunjukkan orientasi hidup yang sepenuhnya melekat pada dunia. Ibn ‘Ashur menafsirkannya sebagai keterikatan pada seluruh bentuk kenikmatan material—jabatan, popularitas, kekayaan, dan pengaruh. Masalahnya bukan pada kepemilikan, tetapi pada orientasi: ketika ilmu tidak lagi diarahkan kepada kebenaran, melainkan kepada pelestarian posisi.
Sementara itu, frasa ittaba‘a hawahu (اتبع هواه) mengungkap dimensi psikologis yang lebih halus. Hawa nafsu di sini mencakup ambisi kekuasaan, ketakutan kehilangan pengaruh, dan keinginan untuk terus dipuji. Dalam istilah psikologi modern, keadaan ini dekat dengan motivated reasoning: kecerdasan digunakan bukan untuk menemukan kebenaran, tetapi untuk membenarkan kepentingan.
Di titik ini, Al-Qur’an tampak sejalan dengan refleksi filsafat modern. Pengetahuan tidak selalu netral; ia dapat menjadi bagian dari jaringan kekuasaan. Sebagaimana disinggung dalam pemikiran Michel Foucault, hubungan antara ilmu dan kuasa bersifat saling menopang. Ilmu dapat menjadi alat legitimasi, dan kekuasaan dapat menentukan arah produksi pengetahuan. Dengan demikian, penyimpangan seorang alim tidak selalu berdiri sendiri, tetapi sering kali berkelindan dengan struktur sosial-politik yang memberinya insentif.
Tradisi Islam sendiri telah lama menyadari bahaya ini. Al-Ghazali mengingatkan tentang ulamaal–su’, sementara Ibn Khaldun mencatat kecenderungan ulama untuk terserap dalam orbit kekuasaan. Bahkan dalam sejarah klasik, kita menemukan kontras yang tajam: Ahmad ibn Hanbal yang menolak tekanan politik dalam peristiwa mihnah, berhadapan dengan ulama lain yang memilih kompromi. Sejak awal, politik telah menjadi ruang ujian paling berat bagi integritas ilmu.
Fenomena ini terus berulang hingga hari ini. Dalam berbagai konteks, tokoh agama dan intelektual sering berperan sebagai pemberi legitimasi bagi kekuasaan. Mereka tidak selalu dipaksa; sering kali mereka terlibat karena daya tarik pengaruh, kedekatan dengan elit, atau keuntungan simbolik. Dalam konteks Indonesia, dinamika politik elektoral memperlihatkan bagaimana otoritas keagamaan dapat terpolarisasi, bahkan direduksi menjadi instrumen dukungan politik.
Di sinilah relevansi mendalam dari metafora Al-Qur’an tentang anjing yang menjulurkan lidahnya. Al-Qurtubi menjelaskan bahwa ini menggambarkan kondisi yang konstan—ketidakmampuan untuk merasa cukup. Dalam psikologi modern, ini dikenal sebagai hedonic treadmill: manusia terus mengejar kepuasan tanpa pernah mencapai titik akhir. Ketika pola ini menguasai seorang berilmu, ia tidak lagi mencari kebenaran, melainkan terus mengejar posisi, pengaruh, dan pengakuan.
Dengan demikian, Surah al-A’raf ayat 175–176 tidak sekadar berbicara tentang penyimpangan individual. Ia merupakan kritik yang jauh lebih luas: kritik terhadap kemungkinan korupsi moral, epistemik, dan politik dalam diri manusia berilmu. Ia mengingatkan bahwa krisis terbesar bukan hanya korupsi kekuasaan, tetapi korupsi pengetahuan—ketika ilmu digunakan untuk menyesatkan, bukan mencerahkan.
Pada akhirnya, ayat ini adalah cermin yang selalu relevan. Ia menuntut lebih dari sekadar kecerdasan; ia menuntut keberanian moral. Sebab tantangan terbesar bagi ulama dan intelektual bukanlah menjadi pintar, melainkan tetap jujur ketika ilmu mereka memiliki nilai politik dan ekonomi—ketika kebenaran tidak lagi netral, tetapi berada di tengah tarik-menarik kepentingan.[]
Comments are closed.