Jakarta, NU Online
Ketua Umum (Ketum) Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur mengkhawatirkan pelimpahan perkara kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan oleh Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah (FA) dari Polri ke Kejaksaan Agung berpotensi membuka ruang intervensi kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.
Selain itu, katanya, pelimpahan perkara juga dapat memicu perlindungan terhadap pelaku utama sehingga menyebabkan tertut danya proses hukum bagi para pelaku yang telah menyebabkan kerugian negara ditaksir hingga Rp34,6 triliun.
“Polri dan Kejaksaan Agung sama-sama berada di bawah kekuasaan eksekutif, apalagi karena FA sendiri sebelumnya adalah pejabat di Kejaksaan Agung,” katanya kepada NU Online pada Rabu (15/7/2026).
Lebih lanjut, Isnur menerangkan bahwa kondisi tersebut sejatinya telah diantisipasi dalam Pasal 10A Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Langkah ini sekaligus menjadi momentum untuk memulihkan Independensi dan kewenangan KPK yang selama ini dilemahkan sejak revisi UU KPK tahun 2019,” jelasnya.
Isnur mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk membuktikan komitmennya terkait pemberatasan korupsi tanpa pandang bulu dengan tidak melakukan intevensi termasuk dalam penanganan kasus FA.
“Intervensi politik akan mengaburkan penegakan hukum, mencederai prinsip independensi dan akuntabilitas peradilan serta menghancurkan tatanan negara hukum Indonesia (rule of law),” jelasnya.
Ia juga mengingatkan agar Kejaksaan Agung membuka penanganan kasus FA secara transparan dan akuntabel kepada publik.
“Termasuk perkembangan penelusuran aset dan jaringan pelaku lain, dengan menyerahkan penanganan kasus ini oleh KPK,” katanya.
Selain itu, ia juga mendorong agar Kapolri Listyo Sigit Prabowo dapat mengevaluasi dan mengaudit proses penyidikan kasus FA yang berujung pada pelimpahan ke Kejaksaan Agung, serta memastikan tidak ada intervensi yang melemahkan agenda pemberantasan korupsi di internal kepolisian.
“Segera lakukan penahanan terhadap FA, tidak boleh ada diskriminasi penegakan hukum apalagi korupsi dalam penegakan hukum kasus korupsi” sebagai kejahatan berat (extra ordinary crime) yang jelas-jelas merugikan masyarakat banyak,” terangnya.
Sebelumnya, Plt Jampidsus Rudi Margono menyatakan pelimpahan perkara dilakukan untuk mempercepat proses penanganan sekaligus memperkuat koordinasi antara Kejaksaan Agung dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
“Kami secara formal akan menerima penyerahan tiga perkara hari ini sebagai bentuk komitmen untuk mempercepat profesionalisme dan memperkuat sinergi bersama,” ujarnya saat konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Sabtu (11/7/2026).
Comments are closed.