Dengarkan artikel ini:
Marhaenisme lahir dari sosok petani kecil yang memiliki tanah, cangkul, dan kerbau—tetapi tetap tak berdaya menghadapi struktur ekonomi kolonial. Hampir satu abad kemudian, nama Marhaen masih hidup, meski sosok dan realitas yang melahirkannya nyaris hilang dari ingatan. Di tangan politik modern, “wong cilik” dan banteng muncong putih perlahan berubah dari cermin realitas menjadi sekadar simbol yang terus direproduksi. Ketika simbol sudah lebih kuat daripada kenyataan yang diwakilinya, apakah PDIP masih memperjuangkan Marhaen—atau justru sedang hidup dari bayang-bayangnya?
Di pinggiran Bandung, sekitar tahun 1927, seorang pemuda bernama Soekarno berjalan melewati sepetak sawah dan bertemu seorang petani. Petani itu punya lahan sendiri, cangkul sendiri, kerbau sendiri. Tak ada tuan tanah yang memerasnya, tak ada majikan yang mengambil hasil kerjanya.
Menurut teori kelas yang berkembang di Eropa waktu itu, orang seperti dia semestinya bebas. Tapi petani itu tetap miskin, tetap terjepit oleh sistem ekonomi kolonial yang membuat kepemilikan alat produksi tidak ada artinya. Nama petani itu, menurut cerita yang kemudian menjadi legenda politik Indonesia, adalah Marhaen. Dari pertemuan itu lahir Marhaenisme — bukan sosialisme ala buku teks, tapi pembelaan terhadap rakyat kecil yang punya segalanya secara formal namun tak punya apa-apa secara struktural.
Hampir satu abad kemudian, nama itu masih dipakai. Bedanya, pemaknaan kisahnya yang muncul di kampanye politik berbanding terbalik dengan praktik politiknya sendiri. “Wong cilik” sudah cukup sebagai kata kunci. Banteng moncong putih sudah cukup sebagai gambar. Partai yang mewarisi nama itu tidak lagi butuh petani sungguhan untuk membuktikan diri mewakili rakyat kecil — cukup mengulang simbolnya, terus-menerus, sampai simbol itu berjalan sendiri tanpa perlu ditopang kenyataan apa pun di baliknya.
Ketika Tanda Berhenti Menunjuk pada Sesuatu
Filsuf Prancis Jean Baudrillard pernah menulis bahwa tanda atau simbol, dalam masyarakat modern, mengalami empat tahap kematian perlahan. Pada tahap pertama, tanda memang mencerminkan realitas — kata “banteng kurus” – logo PDI – pada era Orde Baru betul-betul menggambarkan partai yang babak belur, kena represi, dan berdarah pada peristiwa Kudatuli 1996. Simbol itu jujur karena realitasnya memang pahit.
Tahap kedua datang begitu partai ini masuk ke pusaran kekuasaan pasca-Reformasi: Megawati jadi presiden. Simbol mulai dipakai untuk menutupi, bukan mencerminkan. “Wong cilik” masih diucapkan bangga di podium kampanye, sementara di ruang rapat, kader-kadernya mulai belajar bahasa oligarki: konsesi, patronase, jatah komisaris. Jarak antara kata dan perbuatan mulai terbuka, meski masih bisa ditutup dengan retorika.
Yang terjadi selama sepuluh tahun terakhir jauh lebih rumit. Retorika “wong cilik” dan Marhaenisme direproduksi lebih keras justru pada saat kebijakan negara bergerak paling jauh dari arah itu — Undang-Undang Cipta Kerja, penyingkiran masyarakat adat demi investasi, pembangunan yang mengutamakan kapital besar, dan lain-lain. Bukan kebetulan. Semakin kosong agenda sosial-demokratis di level kebijakan, semakin keras simbol itu digemakan, seolah volume bisa menggantikan substansi. Baudrillard menyebut tahap ini sebagai tanda yang menutupi ketiadaan realitas — bukan lagi berbohong tentang sesuatu, tapi berbohong tentang kekosongan itu sendiri.
Fase terakhir, yang barangkali sedang kita saksikan sekarang, adalah ketika tanda berhenti punya hubungan apa pun dengan yang ditandainya. Narasi bukan oposisi tapi penyeimbang, kemarahan kader di media sosial, istilah “petugas partai” — semuanya beroperasi sebagai simbol murni, dipertukarkan di ruang kosong, sementara negosiasi bagi-bagi kekuasaan di belakang layar berjalan dengan logika yang sama sekali berbeda. Bukan Marhaenisme melawan kapitalisme. Hanya siapa dapat kursi apa – meski Megawati baru-baru juga bilang bahwa partainya menolak diberi kursi partai. Tapi siapa yang tahu urusan negosiasi kekuasaan di sektor yang lain.
Panggung yang Menelan Sutradaranya
Ada ironi yang lebih dalam dari sekadar jarak antara kata dan tindakan. Selama puluhan tahun, PDIP ini dibangun di atas dua jenis otoritas yang dijelaskan sosiolog Jerman Max Weber: otoritas tradisional, yang bersandar pada garis silsilah ideologis Soekarnoisme dan kemudian Megawati, dan otoritas legal-rasional, yang bersandar pada disiplin AD/ART dan hierarki organisasi. Konsep “petugas partai” adalah produk murni dari dua otoritas itu — figur populer ditempatkan sebagai perpanjangan tangan struktur, tunduk pada garis komando.
Masalahnya, pemilih hari ini tidak lagi hidup di dunia yang mengenali otoritas semacam itu. Guy Debord, penulis Prancis lain yang menulis di era yang berbeda, menyebut kondisi ini sebagai “masyarakat tontonan” — realitas yang direduksi menjadi etalase gambar bergerak. Pemilih tidak menilai hierarki partai. Yang dilihat pemilih adalah video blusukan, gaya bicara yang merakyat, wajah yang tampak dekat lewat kamera telepon genggam. Begitu seorang figur populer berhasil mengumpulkan sendiri otoritas karismatik dari panggung digital itu, garis komando partai kehilangan daya cengkeramnya. Sutradara yang menciptakan bintang kini harus menonton bintangnya berjalan sendiri, kadang menjauh, kadang berbalik arah, tanpa bisa dipanggil kembali ke belakang panggung.
Walter Benjamin, filsuf dari Frankfurt School, punya nama untuk apa yang terjadi selanjutnya: estetisasi politik. Kemiskinan tidak lagi diselesaikan lewat perombakan regulasi ekonomi, cukup dijadikan latar panggung. Tangis di podium kongres, makan di warung tegal, baju adat yang dipakai bergilir setiap upacara — semua itu bukan kebijakan, melainkan properti. Rakyat kecil yang jadi objek dari properti itu justru diasingkan dari penderitaannya sendiri, karena masalah struktural yang mereka hadapi sudah berubah bentuk menjadi ornamen kampanye.
Kelelahan yang Tidak Terlihat
Di sinilah letak persoalan yang sebenarnya, dan yang sering terlewat dari analisis politik konvensional. Ancaman terbesar bagi partai bukan datang dari koalisi lawan, bukan dari pecah kongsi antar-elite, bukan pula dari hasil pemilu berikutnya. Yang sedang terjadi lebih senyap dari itu: basis massa sendiri, sedikit demi sedikit, mulai merasakan jarak antara citra “partai wong cilik” dan kenyataan kebijakan pro-modal yang berjalan di belakangnya. Bukan kemarahan yang meledak, melainkan kelelahan simbolik — titik ketika pengulangan tanda yang sama, terus-menerus, tidak lagi menghasilkan kepercayaan, hanya menghasilkan kebosanan dan kecurigaan diam-diam.
Survei elektoral tidak dirancang untuk menangkap kelelahan semacam ini. Angka dukungan bisa tetap tinggi untuk waktu yang lama, karena simbol memang dirancang untuk bertahan lebih lama daripada substansi yang pernah menopangnya. Tapi begitu jarak antara citra dan kenyataan sudah terlalu jelas untuk diabaikan bahkan oleh pendukung paling loyal, tidak ada pidato atau seragam adat yang bisa menutupnya kembali.
Petani bernama Marhaen mungkin sudah lama pergi, atau sudah lama pindah profesi, atau sudah lama dilupakan bahkan oleh keluarganya sendiri. Namanya tetap dipakai, tetap diucapkan di setiap kongres, tetap dicetak di baliho sepanjang jalan menjelang pemilu. Pertanyaannya bukan lagi apakah Marhaen masih ada. Pertanyaannya adalah apakah ada yang masih peduli untuk mencarinya. (S13)
Comments are closed.