Saat perlu ada keputusan besar, dari ideologi negara sampai kebijakan baru, Pemimpin pasti perlu mengambil referensi dari pemikir-pemikir sebelumnya. Pemikir yang paling berpengaruh ke keputusan mereka, alangkah menjelma jadi “Khodam” mereka…
“Cek khodam” sempat jadi hiburan massal di lini masa, lengkap dengan pemandu siaran yang menyebutkan makhluk penunggu tiap penonton. Di balik lelucon itu tersimpan pertanyaan yang jauh lebih tua: siapa sebenarnya yang ikut berbicara ketika seseorang mengambil keputusan besar?
Sokrates sudah menjawabnya dua puluh empat abad lalu. Dalam Apologia, ia mengaku ditemani daimonion, suara batin yang mendampinginya sejak kecil dan menahan langkahnya setiap kali ia hampir keliru.
Suara itu bukan bisikan gaib yang mengambil alih kendali. Ia lebih mirip kompas internal yang membuat seseorang konsisten, karena batas antara yang pantas dan yang tidak sudah tertanam sebelum keputusan diambil.
Premis tulisan ini bertolak dari situ: khodam presiden itu konkret dan bisa dilacak, yakni satu nama yang berulang kali ia kutip di depan publik. Dalam sosiologi Pierre Bourdieu, mengutip adalah kerja modal simbolik, meminjam wibawa pihak lain agar sebuah gagasan terdengar sebagai keharusan, bukan sekadar selera pribadi.
Tapi kutipan baru pantas disebut khodam kalau ia menetap. Ukurannya sederhana, yaitu apakah nama itu akhirnya berubah wujud jadi keputusan yang punya nomor, tanggal, dan konsekuensi nyata bagi masyarakat.
Kalau ukurannya sekonkret itu, nama siapa saja yang benar-benar lolos ujian tersebut?
Dan dari sekian banyak presiden yang pernah berkuasa, pola apa yang muncul begitu khodam-khodam itu dijejerkan?
Bauer, Ibnu Rusyd, dan Soekarno
Khodam yang dipanggil selalu pas dengan masalah yang sedang dihadapi. Pada sidang BPUPKI 1 Juni 1945, masalah Soekarno adalah membuktikan bahwa ratusan suku dan beragam agama bisa dirakit jadi satu bangsa.
Maka ia memanggil Otto Bauer, teoretikus Sosial Demokrat Austria. Dari buku Die Nationalitätenfrage, Soekarno mengutip definisi Bauer bahwa bangsa adalah kesatuan perangai yang lahir dari kesatuan nasib.
Definisi itu langsung membuka jalan keluar. Kalau bangsa dibentuk oleh nasib bersama, pengalaman kolonial yang sama sudah cukup jadi fondasi, tanpa perlu menyeragamkan agama atau suku lebih dulu.
Hasilnya terbaca di keputusan paling mendasar republik ini. Sila kebangsaan dirumuskan sebagai negara “semua buat semua”, bukan milik satu golongan, dan dari sana Indonesia berdiri sebagai satu bangsa yang membentang lintas pulau.
Gus Dur mewarisi tradisi berpikir yang lebih tua lagi. Ibnu Rusyd, filsuf Kordoba abad ke-12, mengajukan tesis bahwa wahyu dan akal pada dasarnya tidak bertentangan, sehingga aturan lama boleh diperiksa ulang dengan nalar tanpa seseorang kehilangan iman.
Cara berpikir itu terlihat jelas dalam kebijakannya. Pada 17 Januari 2000, Gus Dur menerbitkan Keppres Nomor 6 Tahun 2000 yang mencabut Inpres Nomor 14 Tahun 1967, sehingga warga Tionghoa kembali bebas menjalankan agama dan adat istiadatnya tanpa izin khusus.
Setahun berikutnya, logika yang sama berlanjut lewat Keppres Nomor 9 Tahun 2001, dan Imlek pun ditetapkan sebagai hari libur fakultatif, sementara Konghucu diakui kembali sebagai agama. Satu pertanyaan lama diperiksa ulang dengan akal, lalu ditemukan bahwa kecurigaan terhadapnya memang tidak berdasar.
Megawati memilih khodam yang paling dekat dengannya, yaitu ayahnya sendiri. Dalam pidato Bulan Bung Karno di GBK, Juni 2023, ia mengutip Soekarno soal Tuhan yang bersemayam di gubuk rakyat miskin untuk memerintahkan kader turun ke akar rumput.
Kutipan semacam itu bukan nostalgia, sebab doktrinnya pernah benar-benar dijalankan. Warisan Soekarno yang paling ia terjemahkan adalah berdiri di atas kaki sendiri, dan wujudnya adalah keputusan mengakhiri kerja sama dengan IMF pada Desember 2003.
Langkah itu ditindaklanjuti lewat Inpres Nomor 5 Tahun 2003 berisi paket kebijakan ekonomi pasca-IMF. Di era yang sama, status Imlek pun dinaikkan menjadi hari libur nasional, meneruskan langkah yang sudah dirintis Gus Dur.
Tentu ada batasnya. Kutipan tidak selalu membuktikan keyakinan pribadi, sehingga yang bisa diklaim di sini adalah pola yang berulang, bukan isi kepala seseorang.
Tiga khodam di atas semuanya dipanggil sekali untuk satu keputusan besar, lalu perannya selesai. Bagaimana kalau ada presiden yang memanggil nama yang sama berulang kali, di panggung yang terus membesar selama bertahun-tahun?
Dan bagaimana kalau di panggung terbesarnya, ia justru memakai nama itu untuk menantang doktrin nama itu sendiri?
Thucydides: Realisme yang Berbalik Jadi Penugasan
Prabowo Subianto memakai khodamnya dengan cara yang belum pernah ditempuh pendahulunya. Sejak pidato kebangsaan awal 2019 dan debat calon presiden Maret 2019, ia berulang kali memanggil Thucydides lewat adagium yang sama, bahwa yang kuat berbuat sesuka mereka sementara yang lemah menanggung akibatnya.
Fungsinya waktu itu diagnostik. Adagium tersebut ia pakai sebagai premis untuk menyimpulkan bahwa pertahanan Indonesia masih terlalu lemah, dan kelemahan itu berpangkal pada keterbatasan kemampuan negara.
Enam tahun kemudian, di Sidang Majelis Umum PBB September 2025, nama yang sama muncul lagi dengan fungsi berbeda. Kali ini Prabowo menyebut doktrin tersebut sebagai sesuatu yang harus ditolak dunia, dan menegaskan PBB memang ada untuk menolaknya.
Di sinilah kebaruan cara pakainya. Realisme biasanya dipakai untuk membenarkan kepasrahan, yakni alasan bahwa dunia memang begitu dan tidak ada yang bisa dilakukan.
Prabowo memakainya sebagai penugasan, bukan alasan. Kalau kelemahan memang dihukum, maka kekuatan wajib dibangun, dan begitu terbangun ia dipakai justru untuk membela pihak yang lemah.
Dari sudut itu kebijakan-kebijakan besarnya terbaca sebagai satu rancangan yang koheren. Swasembada pangan mengurangi kerentanan terhadap gejolak harga global, kemandirian energi mengunci pasokan dari tekanan luar, dan modernisasi alutsista menutup celah yang ia diagnosis sejak 2019.
Bagian yang paling menjelaskan justru tawarannya di forum PBB. Prabowo menyatakan Indonesia siap mengerahkan dua puluh ribu personel penjaga perdamaian, sebuah tawaran yang hanya mungkin diucapkan oleh negara yang sudah punya kapasitas untuk itu.
Posisi seperti ini juga menjelaskan kenapa suaranya didengar di forum global. Negara yang menyerukan keadilan tanpa kapasitas biasanya berhenti jadi imbauan moral, sedangkan seruan yang datang bersama tawaran pasukan dan capaian pangan punya bobot yang berbeda.
Empat khodam, empat cara berbeda menerjemahkan bacaan jadi keputusan, tapi semuanya berujung pada hal yang sama. Bauer dan Ibnu Rusyd menentukan siapa yang boleh merasa jadi bagian penuh dari bangsa ini, Soekarno versi Megawati menentukan sejauh mana negara berani menolak tekanan asing, dan Thucydides versi Prabowo menentukan berapa banyak kemandirian yang bisa dibeli dengan kekuatan yang dibangun sendiri.
Khodam intelektual, dengan kata lain, bukan hiasan biografis di pinggir sejarah. Ia beroperasi lewat Keppres, anggaran, dan meja perundingan, dan karena itu ikut menentukan realita kita hidup sehari-hari. Sebuah ide dalam tulisan dapat mengubah kehidupan ratusan jutaan warga negara. (R100)
Comments are closed.