Dengarkan artikel berikut.
Audio ini dibuat dengan teknologi AI.
Ketika mayoritas dunia sepak bola menolak sebuah rencana kontroversial, satu suara dari Asia Tenggara justru berdiri di sisi yang berlawanan — dan itu bisa dibaca lewat lebih dari satu kacamata.
PinterPolitik.com
Akhir Juli 2026, dunia sepak bola sedang riuh oleh satu isu: rencana Presiden FIFA Gianni Infantino menjual sebagian hak komersial Piala Dunia senilai puluhan miliar dolar AS kepada investor swasta lewat skema bernama FIFA Forward Enterprise. Rencana ini disambut penolakan luas — UEFA mengancam boikot penuh, European Leagues mengecam keras, bahkan dilaporkan sekitar 90 asosiasi anggota FIFA menyatakan keberatan.
Di tengah gelombang penolakan itu, muncul satu suara yang berbeda arah: Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri Pemuda dan Olahraga, Erick Thohir. Ia menyatakan dukungan terhadap rencana tersebut, dengan alasan dana dari skema itu bisa membantu transformasi sepak bola Indonesia yang dalam tiga tahun terakhir sudah mengangkat peringkat FIFA Timnas Indonesia dari posisi ke-174 ke-118.
Sikap ini menarik bukan karena benar atau salah secara moral — itu wilayah yang terlalu dini untuk divonis — melainkan karena posisinya di peta kekuatan global sepak bola. Ditambah rentetan pertemuan hangat dengan Infantino sepanjang tahun ini, dari Vancouver hingga sela-sela Piala Dunia di Meksiko, pola ini pantas dibaca lebih dalam: bukan sebagai insiden tunggal, melainkan sebagai fenomena yang bisa dijelaskan lewat beberapa kerangka teori politik dan kekuasaan.
Lantas, mengapa Erick dan sepak bola Indonesia tampak “berbeda” soal usulan yang tengah jadi kontroversi ini?
Membaca Alasan Lewat Teori
Ilmu hubungan internasional punya konsep lama untuk menjelaskan pilihan aktor kecil di tengah pertarungan kekuatan besar. Political scientist Stephen Walt, lewat teori balance of threat yang mengembangkan pemikiran realis John Mearsheimer, menjelaskan bahwa aktor lemah dalam sistem yang tak punya otoritas pusat sesungguhnya punya dua pilihan rasional: balancing — bergabung dengan koalisi penantang untuk melawan kekuatan dominan, atau bandwagoning — merapat pada kekuatan dominan itu sendiri untuk berbagi manfaat dari kemenangannya. Kedua pilihan ini sama-sama rasional; yang membedakan hanya kalkulasi biaya dan manfaat bagi aktor yang bersangkutan.
Dalam konteks FIFA hari ini, UEFA dan European Leagues jelas memilih balancing. Federasi seperti PSSI, yang sumber dayanya jauh lebih terbatas dan sangat bergantung pada dana hibah FIFA Forward untuk pembangunan infrastruktur dan pembinaan usia muda, secara struktural lebih rasional memilih bandwagoning. Ini bukan fenomena yang unik untuk Indonesia — pola serupa berulang di berbagai organisasi internasional, dari IOC hingga badan-badan PBB, ketika negara-negara berkembang harus memilih posisi di tengah pertarungan kekuatan besar yang tak sepenuhnya bisa mereka pengaruhi.
Kerangka kedua datang dari ilmu politik komparatif: teori patron-client yang dipetakan antropolog James Scott dalam studinya tentang relasi kekuasaan di Asia Tenggara. Dalam sistem semacam ini, hubungan antara pihak yang kuat dan lemah dijaga lewat pertukaran timbal balik — sumber daya materiil mengalir dari patron ke klien, sementara loyalitas politik mengalir sebaliknya. Dana FIFA Forward, dukungan tuan rumah turnamen seperti FIFA ASEAN Cup, dan wacana perluasan slot Piala Dunia 2030 bisa dibaca sebagai barang-barang yang lazim dipertukarkan dalam sistem semacam ini — dan pola pertukaran seperti ini sesungguhnya berlaku bagi hampir semua federasi kecil yang berhubungan dengan pusat kekuasaan FIFA, bukan spesifik hanya pada satu aktor.
Ilmuwan politik Jeffrey Winters, yang karya-karyanya tentang oligarki dan kekuasaan material banyak mengambil konteks Indonesia, menambahkan lapisan penting: bahwa kekuasaan material sering kali lebih menentukan arah politik dibanding institusi formal semata. Logika ini bisa dipinjam untuk membaca tata kelola FIFA — sebuah organisasi yang, di luar demokrasi satu-negara-satu-suara di kongresnya, sesungguhnya digerakkan oleh aliran sumber daya yang sangat besar dan terpusat pada kantor kepresidenannya.
Lapisan ketiga datang dari teori elite klasik, yang dirumuskan sosiolog Vilfredo Pareto dan ilmuwan politik Gaetano Mosca. Keduanya menjelaskan bagaimana rezim yang tengah menghadapi tekanan dari kekuatan besar di dalam lingkarannya sendiri — dalam kasus FIFA, pemberontakan UEFA — cenderung mencari legitimasi tambahan dengan merangkul elite-elite periferal yang loyal. Wajah-wajah baru dari luar Eropa yang terlihat mendukung kepemimpinan yang sedang tertekan bisa menjadi penyeimbang naratif bagi institusi tersebut, terlepas dari apa pun motivasi personal di balik dukungan itu.
Kerangka terakhir, dari sosiolog Pierre Bourdieu, membantu menjelaskan dimensi yang lebih personal namun tetap tidak menuduh niat: bahwa visibilitas dan kedekatan dengan pusat kekuasaan internasional adalah bentuk modal simbolik yang lazim diakumulasi tokoh publik mana pun yang aktif di panggung global — sesuatu yang bisa berguna di banyak arah, tanpa perlu diasumsikan mengarah pada satu ambisi spesifik seperti kursi presiden FIFA.
Penting dicatat, ada pula penjelasan yang jauh lebih sederhana dan sama validnya: bahwa dukungan ini murni kalkulasi teknis kepentingan PSSI — kebutuhan dana pembinaan yang nyata dan mendesak, tanpa perlu ada agenda tersembunyi apa pun. Dalam ilmu sosial, penjelasan yang paling sederhana kerap kali juga yang paling mendekati kebenaran, dan tidak ada satu pun fakta publik hari ini yang membuktikan sebaliknya.
Kekuasaan yang Dipinjam
Terlepas dari kerangka mana yang paling pas dipakai, ada pertanyaan yang lebih besar dan lebih tua yang layak direnungkan di balik seluruh fenomena ini: apakah kesetiaan pada kekuatan yang sedang berkuasa adalah pilihan yang wajar dalam sistem yang timpang, atau justru cara sistem timpang itu terus mereproduksi dirinya sendiri?
Hannah Arendt, dalam pemikirannya tentang kekuasaan, mengingatkan bahwa kekuasaan sejatinya bukan sesuatu yang dimiliki satu orang — ia adalah relasi yang lahir dari kesediaan banyak pihak untuk bertindak bersama. Infantino, UEFA, PSSI, dan seluruh federasi yang kini saling tarik-menarik di FIFA sesungguhnya sedang menunjukkan bahwa kekuasaan sebesar apa pun tetap bergantung pada kesediaan pihak-pihak kecil untuk terus mengakuinya. Michel Foucault menambahkan sudut pandang yang lebih halus: kekuasaan tidak semata bekerja dari puncak hierarki ke bawah, melainkan menyebar lewat jaringan-jaringan kecil yang saling menopang — termasuk jaringan kepentingan antara federasi kecil dan organisasi induknya.
Dari sudut pandang itu, pilihan PSSI merapat pada Infantino bukan sekadar soal benar atau salah secara moral, melainkan cermin dari pertanyaan yang jauh lebih tua dalam sejarah kekuasaan: sejauh mana pihak yang lemah bisa ikut menentukan arah sistem yang timpang, ketika satu-satunya jalan masuk yang tersedia adalah lewat kedekatan dengan yang berkuasa, bukan lewat perlawanan terhadapnya?
Barangkali jawabannya tidak akan datang dari FIFA, UEFA, atau bahkan dari Erick Thohir sendiri. Ia akan datang dari waktu — dan dari bagaimana kita, sebagai pengamat, memilih menilai pilihan-pilihan kecil yang dibuat aktor-aktor di pinggiran kekuasaan besar dunia. (D74)
Comments are closed.