Dengarkan artikel berikut.
Audio ini dibuat dengan teknologi AI.
Mitologi naga sebuah bangsa mungkin menyimpan jejak paling jujur tentang bagaimana bangsa itu benar-benar memandang kekuasaan — dan pertanyaannya, apakah Indonesia selalu mengingat naganya sendiri.
Setiap peradaban besar, pada dasarnya, punya cerita tentang monster raksasa yang menentukan siapa berhak berkuasa. Barat mewariskan Draco — naga yang harus ditaklukkan sebelum takhta dianggap sah. Tiongkok mewariskan Shenlong — naga yang justru menjadi identitas kaisar itu sendiri, menempel di jubah dan singgasana. Dua kosmologi ini, tanpa disadari, masih menjalankan cara London, Washington, dan Beijing membaca dunia hari ini: satu berpikir dalam kosakata ancaman yang harus dijinakkan, satu lagi dalam kosakata harmoni yang harus dijaga.
Pertanyaannya kemudian sederhana tapi jarang diajukan: kalau begitu, naga versi Indonesia yang mana? Jawabannya ternyata tidak masuk ke kotak mana pun. Naga Nusantara — Antaboga, Naga Basuki, Naga Padoha, sampai naga-naga di rawa dan hutan Jawa — tidak pernah benar-benar jadi identitas raja seperti di Tiongkok, dan tidak pernah harus dibunuh seorang ksatria seperti di Eropa. Ia tinggal lebih dalam lagi: sebagai penyangga bumi, penjaga batas, dan — ini yang paling menarik — penguji moral bagi siapa pun yang sedang berkuasa. Dan dari situlah argumen ini bergerak ke tempat yang lebih tajam: jangan-jangan naga Nusantara adalah akar dari salah satu instrumen kontrol kekuasaan paling tua yang kita punya — pamali.
Naga yang Tidak Pernah Benar-Benar Milik Raja
Dalam kosmologi Jawa-Bali, sosok sentralnya adalah Sang Hyang Antaboga — naga penyangga bumi yang hidup di Saptapratala, lapisan ketujuh dunia bawah. Ada juga Naga Basuki, yang dipakai para dewa mengaduk lautan susu demi mendapatkan tirta amerta. Perhatikan posisinya: naga di sini adalah infrastruktur kosmik, fondasi yang menahan bumi tetap stabil — bukan simbol kekuasaan yang bisa diklaim seorang penguasa untuk dirinya sendiri.
Ini penting karena artinya kekuasaan di Nusantara tidak pernah sepenuhnya “dimiliki” siapa pun, termasuk raja. Ia dipinjam dari sesuatu yang lebih besar, dan sesuatu itu bisa marah.
Di sinilah kerangka antropolog Benedict Anderson dalam esainya yang klasik, The Idea of Power in Javanese Culture, jadi sangat relevan. Anderson menunjukkan bahwa dalam kosmologi Jawa tradisional, kekuasaan bukan dilihat sebagai hasil interaksi sosial yang abstrak seperti dalam demokrasi modern — kekuasaan dilihat sebagai kekuatan kosmis yang konkret, disebut wahyu atau pulung, yang hinggap pada seseorang bukan karena ia dipilih rakyat, melainkan karena ia dianggap layak menampungnya. Dan cara menjadi layak itu bukan lewat kampanye atau penaklukan, melainkan lewat pengurangan diri: tirakat, puasa, bersemedi, menahan hawa nafsu. Logikanya terbalik dari intuisi modern — semakin seorang penguasa mampu menahan diri, semakin besar kekuasaan kosmis yang bisa ia tampung.
Konsekuensinya besar: kalau kekuasaan didapat lewat kesucian dan pengendalian diri, maka ia juga bisa dicabut lewat kebalikannya — kesombongan, keserakahan, penyalahgunaan. Ini bukan sekadar teori antropologi yang steril. Dalam babad-babad Jawa, bencana alam, kekacauan, dan pemberontakan berulang kali ditafsirkan sebagai tanda wahyu keraton mulai pergi dari seorang raja yang lalim — sebuah mekanisme kosmik yang menghukum bukan lewat perang saudara semata, tapi lewat rusaknya keselarasan itu sendiri. Pola ini, secara struktural, sebenarnya mirip logika Mandat Langit di Tiongkok — bedanya, di Nusantara locus penghukumnya bukan langit dan kaisar, tapi bumi, air, dan naga yang menjaganya.
Bukti bahwa pamali semacam ini tidak hanya berlaku untuk rakyat jelata, tapi juga mengikat penguasa sendiri, bisa dilihat dari ritual-ritual istana yang bertahan sampai hari ini: labuhan yang secara berkala dilakukan Keraton Yogyakarta dan Surakarta, mempersembahkan sesaji ke Laut Selatan sebagai bentuk penghormatan pada kekuatan alam dan penguasa gaib laut yang dalam banyak versi cerita rakyat dikaitkan dengan wujud ular-naga purba. Ritual ini bukan formalitas kosong — ia adalah pengakuan eksplisit dari pusat kekuasaan tertinggi Jawa sendiri, bahwa mereka tidak berdaulat penuh atas alam, dan bahwa ada sesuatu yang harus terus-menerus dijaga hubungannya, atau risiko akan datang.
Legenda-legenda rakyat memperkuat pola yang sama dari arah berbeda. Kisah Naga Padoha dalam mitologi Batak, yang berulang kali “mengganggu” proses penciptaan bumi, oleh banyak penutur budaya justru dibaca sebagai pengingat kosmik: manusia bukan makhluk kahyangan, dan bumi bukan sepenuhnya milik mereka untuk diperlakukan semena-mena. Sementara legenda Baru Klinting dari Jawa Tengah — anak berwujud naga yang dihina dan diusir sebuah desa, lalu menenggelamkan desa itu dengan banjir sebelum kembali menjaga rawa yang terbentuk — secara eksplisit membawa pesan moral tentang kesombongan dan penolakan terhadap yang lemah. Ini bukan naga yang menghukum karena haus kekuasaan, tapi karena keadilan dilanggar. Pamali, dalam pengertian ini, bukan sekadar tabu-tabu kecil seperti larangan duduk di depan pintu — ia adalah bahasa rakyat untuk sesuatu yang jauh lebih besar: bahwa alam semesta punya cara sendiri untuk menagih utang moral, termasuk dari mereka yang sedang berkuasa.
Naga itu Tak Selalu Ada?
Pertanyaan yang lebih menusuk justru muncul begitu kerangka ini dibawa ke ruang publik hari ini: apakah pamali semacam itu masih benar-benar hidup dalam praktik politik Indonesia modern, atau ia sudah berubah jadi folklor yang dikutip sesekali di pembukaan pidato budaya, tanpa daya cegah yang sesungguhnya?
Tanda-tandanya campur aduk. Di satu sisi, kosakata “kualat,” “gara-gara alam,” atau “amanah” masih hidup dalam wacana publik setiap kali pejabat tersandung kasus atau bencana terjadi bersamaan dengan kontroversi politik — bukti bahwa akar kultural ini belum sepenuhnya mati. Tapi di sisi lain, mekanisme akuntabilitas yang sesungguhnya hari ini nyaris seluruhnya dipinjam dari luar: konstitusi, pemilu, lembaga antirasuah, pengadilan — instrumen-instrumen Barat yang bekerja lewat prosedur, bukan lewat rasa takut kosmik. Ketika prosedur itu bisa dinegosiasikan, dibeli, atau ditunda, tidak ada lagi “naga” yang menagih di baliknya. Deforestasi, tambang ilegal yang merusak sungai, proyek yang mengorbankan ruang hidup — semua ini secara harfiah adalah pelanggaran terhadap domain yang dulu dijaga naga: bumi dan air. Tapi hari ini pelanggaran itu diproses lewat sengketa administratif, bukan lewat ketakutan akan murka kosmik.
Barangkali di situ letak kehilangan sesungguhnya. Bukan berarti Indonesia perlu kembali percaya secara harfiah pada naga penyangga bumi. Tapi ada sesuatu yang hilang ketika rasa segan pada kekuasaan — rasa bahwa menyalahgunakannya akan “kualat,” bukan sekadar berisiko dipenjara — berubah jadi kalkulasi untung-rugi semata. Pamali, pada akhirnya, adalah bentuk hukum tanpa polisi: ia bekerja karena diinternalisasi, bukan karena diawasi. Dan hukum semacam itu, begitu ditinggalkan oleh yang berkuasa, tidak bisa digantikan sepenuhnya oleh undang-undang mana pun.
Mungkin pertanyaannya bukan lagi apakah naga kita sudah pergi. Mungkin ia masih di sana, tertidur di bawah tanah seperti Antaboga — menunggu, seperti selalu, untuk melihat apakah kita masih pantas menagih diri sendiri sebelum ia yang menagihnya. (D74)
Comments are closed.