International Council on Clean Transportation (ICCT) melaporkan emisi kendaraan darat di Indonesia menyebabkan satu kematian dini setiap 12 menit. Temuan tersebut dipaparkan dalam laporan berjudul “Manfaat Kesehatan dari Kendaraan Nol Emisi Hingga 2025” yang menyoroti dampak bahaya emisi kendaraan terhadap kesehatan masyarakat. Laporan tersebut diluncurkan dalam kegiatan di DoubleTree by Hilton Hotel Jakarta pada 4 Agustus 2026.
Laporan ICCT menunjukkan bahwa polusi transportasi darat memperdalam ketimpangan kesehatan global. Berdasarkan kebijakan yang berlaku saat ini hingga 2050, negara-negara berpenghasilan tinggi diproyeksikan mengalami penurunan 48 persen dalam kematian dini akibat transportasi darat. Sebaliknya, negara-negara berpenghasilan menengah-atas diperkirakan mengalami peningkatan lebih 50 persen, sedangkan negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah-bawah mengalami kenaikan lebih dari 200 persen.
Kajian tersebut disusun berdasarkan data aktivitas armada, usia kendaraan, standar emisi, dan faktor emisi dunia nyata atau The Real Urban Emissions (TRUE).
Senior Researcher ICCT Aditya Mahalana menerangkan temuan lembaganya. Dia menjelaskan bahwa transportasi darat berkontribusi pada 44.700 kematian dini dan menyebabkan 19.800 kasus baru asma pada anak sepanjang 2024. Sehingga angka tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara kedua di dunia dengan jumlah kasus terbanyak kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Temuan itu menunjukkan anak-anak jadi korban paling rentan terhadap dampak polusi udara.
Menurut Aditya, kendaraan berat menjadi penyumbang dominan terhadap polusi udara. Meski, hanya mencakup 2 persen dari armada transportasi darat yang ada di Indonesia.
Aditya yang juga lulusan Universität Leipzig ini menambahkan bahwa kendaraan berat mempengaruhi setengah emisi NOx dan PM2.5 dibanding kendaraan lain yang mengeluarkan emisi VOC dan CO. Kendaraan berat menyumbang 40 persen konsumsi energi, 59 emisi NOx, 65 persen emisi PM2.5 serta 68 persen emisi SO2. Sedangkan, kendaraan ringan atau roda dua dan tiga menyumbang 50 persen emisi VOC, dan 29 emisi CO.
“Akibat situasi ini anak-anak jadi korban dari polusi udara akibat emisi kendaraan yang akan terus bertahan lama dan menimbulkan dampak kesehatan jangka panjang,” katanya.
Aditya juga mengingatkan tanpa adanya kebijakan yang baru, pertumbuhan emisi akan sulit dibendung. Karena itu, ICCT menawarkan skenario utama berbasis Elektrifikasi Ambisius dengan percepatan transisi energi menuju 100 persen kendaraan nol emisi atau zero emission vehicle (ZEV). dalam skenario tersebut, kendaraan roda dua dan tiga ditargetkan menjadi ZEVpada 2035, kendaraan penumpang pada 2040, dan kendaraan berat pada 2045. Dengan begitu, Indonesia mencapai nol emisi kendaraan pada 2045.
Namun, target elektrifikasi itu perlu dukungan sejumlah kebijakan seperti memprioritaskan peremajaan armada kendaraan berat, standar emisi lebih ketat, percepat peralihan roda dua dan tiga yang murah, serta zona emisi rendah yang menyasar kendaraan.
“Hasilnya 150.000 ribu kasus anak bisa selamat, berkurang 80 persen, berbarengan 800.000 ribu kematian dini dapat dicegah, sehingga berkurang 20 persen,” ujarnya. “Situasi akan lebih parah jika kebijakan baru tidak segera dilakukan, jumlah kematian akan naik 3 kali lipat pada 2050, dan satu kematian akan terjadi pada 4 menit sekali.”
Keterangan: pemaparan sesi Budi Haryanto pada launcing laporan ICCT (Dokumentasi: Ahmad Khudori/Prohealth)
Akademisi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Budi Haryanto, mengamini temuan ICCT yang menyebut polusi udara jadi faktor beban penyakit terhadap kelompok rentan seperti anak-anak. Dia menyinggung organisasi kesehatan dunia WHO sejak 2019 telah memberikan kode keras bahwa 1 dari 6 orang meninggal akibat polusi udara, sedangkan 1 dari 2 orang meninggal karena penyakit paru.
Budi juga mengungkapkan hasil penelitian terhadap 393 anak di kelas 3-4 Sekolah dasar dari 25 sekolah di Jakarta. Penelitian tersebut menerangkan paparan polusi udara selama 90 hari meningkatkan gangguan pernafasan pada anak-anak.
Dia menjelaskan kandungan PM2.5 yang dihasilkan kendaraan berat akan masuk hingga h ke saluran pernapasan bagian bawah, kemudian masuk lebih dalam ke paru-paru, jantung, peredaran darah, hingga organ-organ tubuh. Kondisi ini sangat berbahaya bagi anak-anak karena struktur dan fungsi paru-parunya belum optimal.
“Anak-anak lebih lama aktivitas di luar ruangan, dan itu dampak kesehatannya lebih besar pada sistem pernafasan anak. Terlebih, kita menghirup udara 24 jam, dan kita gak tahu itu udaranya dari mana, mengandung apa kan, kita hirup saja,” katanya.
Budi juga menegaskan pengendalian emisi jadi kunci penting menjamin hak anak atas udara bersih. Menurutnya, kebijakan transportasi, energi dan pemantau kualitas udara harus dijalankan secara terpadu. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci mewujudkan kualitas udara yang lebih baik, agar peningkatan kesehatan masyarakat bisa tercapai.
“Kesehatan tidak bisa menunggu. Manusia tidak bisa bernafas. Kepentingan kita adalah melindungi manusia, namun tidak ada tempat yang aman dari udara,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Seksi Manajemen Lalu Linta Jalan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Hendry Sempurna mengatakan transportasi menjadi penyumbang emisi utama terbesar di Jakarta.
Menurutnya, tingkat rata-rata kemacetan 59,8 persen dengan hanya kecepatan 17,8 km per jam. Meski begitu, pengguna transportasi publik meningkat 9,7 persen di triwulan II 2026. Hal tersebut hasil dari Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 yang menargetkan elektrifikasi armada transportasi umum, dan perluasan kendaraan listrik masyarakat.
Namun tantangan yang dihadapi menurut Hendry tidak kalah besar. Kondisi masyarakat masih bergantung pada sepeda motor, aksesibilitas, pola mobilitas yang belum berkelanjutan, koordinasi lembaga yang perlu diperkuat, regulasi, hingga konsistensi penegakan di lapangan.
Menurut Hendry, pihaknya telah menerapkan sanksi terhadap kendaraan yang tidak lolos uji emisi. Seperti membayar kenaikan tarif parkir lebih mahal dibanding kendaraan yang lolos uji emisi.
Sebagai kebijakan konkrit, Pemprov DKI Jakarta menargetkan 5.000 unit bus listrik pada 2027 sebagai tahap awal. Dua tahun kemudian, jumlah armada bus listrik Transjakarta ditargetkan capai 10.000 unit. Selanjutnya pada 2030 seluruh armada transportasi massal berbasis tenaga listrik.
Hendry menerangkan strategi tersebut akan dipadukan dengan berbagao kebijakan lain, seperti penguatan transportasi umum, elektrifikasi transportasi, manajemen dan rekayasa lalu lintas, dan elektrifikasi transportasi.
“Keberhasilan bergantung pada penyediaan transportasi umum, pengendalian emisi, dan elektrifikasi kendaraan, semuanya dilakukan untuk rendah emisi lebih bersih, mobilitas untuk semua.” katanya.
Comments are closed.