Kebangkitan Ormas-isme?

Dengarkan artikel ini:

Audio dibuat menggunakan AI.

Setiap 1 Mei, sepanjang dekade 1960 hingga 1980-an, sekelompok analis di Washington membungkuk di depan foto hitam-putih yang baru tiba dari Moskow. Foto itu memperlihatkan para pemimpin Uni Soviet berdiri berjajar di atas Mausoleum Lenin, menyaksikan parade militer di Lapangan Merah. Yang mereka cari bukan isi pidato. Bukan pula jumlah rudal yang lewat di bawah mereka. Yang mereka cari jauh lebih halus: siapa berdiri di sebelah siapa, seberapa jauh jarak antar bahu, siapa yang biasanya ada tapi kali ini menghilang dari barisan.

Dari susunan berdiri semacam itu, lahir tebakan tentang siapa sedang naik dan siapa sedang disingkirkan diam-diam. Karier akademik dibangun dari sana. Disiplin ini punya nama sendiri: Kremlinologi — ilmu membaca kekuasaan dari tanda yang tak pernah diumumkan resmi, karena sistem tertutup memang tak pernah mengumumkan apa pun secara resmi.

Loncat dengan mesin waktu ke hari ini: Jakarta, Agustus 2026, bukan Moskow zaman Brezhnev. Tapi dorongan yang sama sedang bekerja di ruang publik kita — hanya saja dengan objek yang berbeda. Bukan foto di atas mausoleum, melainkan daftar organisasi kemasyarakatan alias ormas.

Pekan lalu, Hashim Djojohadikusumo, adik kandung Presiden Prabowo Subianto, mengukuhkan 20 organisasi kemasyarakatan baru untuk bergabung dengan Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS). Forum yang dua tahun lalu cuma beranggota 21 organisasi itu kini menaungi 103. Dari 20 nama baru tersebut, hanya satu yang benar-benar disebut jelas di seluruh pemberitaan yang beredar: Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia. Sembilan belas nama lainnya lenyap begitu saja dari catatan publik — seperti pejabat yang tak muncul lagi di foto tahun ini.

Angka itu berdiri di tengah tren yang jauh lebih besar, dan jauh lebih membuat pemerintah sendiri gelisah: Indonesia kini punya lebih dari 636 ribu ormas terdaftar, dengan lonjakan sekitar 40 ribu organisasi baru hanya dalam enam bulan terakhir di akhir tahun 2025 – data kini berpotensi lebih besar – menurut catatan Kemenko Polkam. Sosiolog Nia Elvina dari Universitas Nasional menyebut lonjakan itu lebih berkaitan dengan ketimpangan ekonomi dan premanisme berkedok ormas ketimbang proyek politik tingkat elite mana pun.

Menjamurnya Ormas

Di balik peristiwa-peristiwa ini, ada wacana lama yang terus bergulir: Polri, secara konstitusional berada langsung di bawah presiden yang menjabat, tapi secara persepsi publik masih membawa bayang-bayang era Jokowi. Amien Rais menjulukinya “Partai Cokelat.” Wacana pergantian Kapolri Listyo Sigit Prabowo menguat dan mereda berulang sejak awal tahun, tiap kali dibaca analis politik sebagai ujian: seberapa besar kendali substantif Prabowo atas institusi yang secara hukum sudah sepenuhnya miliknya.

Tiga hal ini — ormas Hashim yang tumbuh cepat, ledakan ormas nasional, dan keraguan publik soal siapa “pemilik” sesungguhnya dari Polri — sebenarnya berdiri sendiri-sendiri. Godaan terbesar, seperti godaan para Kremlinolog di depan foto di atas mausoleum, adalah menjahitnya menjadi satu cerita rapi: FORMAS dan ormas-ormas lain sebagai kekuatan cadangan, dirakit karena aparat keamanan belum sepenuhnya bisa diandalkan.

Cerita seperti ini punya sejarah panjang, dan bukan tanpa dasar. Peneliti Ian Wilson, yang menelusuri politik jalanan Jakarta selama belasan tahun, menemukan ormas secara historis kerap berfungsi sebagai pasar keamanan informal — menjual jasa yang negara tak sanggup atau tak mau sediakan secara resmi, biasanya dengan restu diam-diam dari elite yang berkuasa saat itu. Orde Baru memakainya lewat Pemuda Pancasila dan sejenisnya. Era pascareformasi mewarisi pola yang sama, hanya berganti jubah. Maka ketika sebuah federasi ormas tumbuh lima kali lipat dalam dua tahun di bawah kerabat presiden, membacanya lewat kerangka itu bukan paranoia kosong tanpa jejak sejarah.

Ada juga pertanyaan yang lebih tua dari republik ini: siapa yang benar-benar dipatuhi aparat keamanan, di luar siapa yang secara hukum berhak memerintah mereka. Teori kontrol sipil atas aparat keamanan selalu membedakan dua hal yang sering dikira sama — otoritas formal (siapa presidennya di atas kertas) dan kontrol substantif (siapa yang benar-benar didengar personel di lapangan, dari komandan sektor sampai bintara di pos ronda). Celah antara dua hal itulah tempat semua spekulasi soal “siapa user sesungguhnya” dari Polri tumbuh subur, tanpa perlu ada satu pun dokumen rahasia yang dibuka.

Jadi wajar kalau simpulannya terasa masuk akal begitu saja: kalau kontrol substantif atas Polri masih diragukan publik, membangun basis massa sipil yang loyal terasa seperti langkah yang rasional bagi siapa pun di posisi Prabowo.

Tapi coba balik pertanyaannya. Bukan “apakah hipotesis ini benar,” melainkan “apakah hipotesis ini bisa dibuktikan salah.”

Pertarungan di Level Elite?

Di sinilah masalah yang lebih dalam dari sekadar spekulasi soal Hashim mulai muncul. Filsuf sains Karl Popper pernah menulis bahwa teori yang paling lemah bukan teori yang sering gagal diuji, melainkan teori yang tak pernah bisa gagal alias teori yang selalu menemukan cara membaca bukti apa pun sebagai konfirmasi, apa pun isi buktinya.

Kalau FORMAS tumbuh cepat, itu dibaca sebagai bukti konsolidasi kekuasaan. Kalau FORMAS tumbuh pelan, itu dibaca sebagai kehati-hatian menutupi jejak. Hashim bicara soal kesejahteraan rakyat dan Makan Bergizi Gratis, itu dibaca sebagai kedok. Hashim diam, itu dibaca makin mencurigakan. Semua jalan berujung ke simpulan yang sama, apa pun faktanya di lapangan.

Itulah yang membuat kerangka “ormas sebagai alat bargaining kekuasaan” berbahaya — bukan karena pasti salah, tapi karena diam-diam dirancang untuk selalu terasa benar. Sama seperti Kremlinolog yang membaca pejabat yang bergeser mendekati pusat foto sebagai tanda naik daun, dan pejabat yang bergeser menjauh sebagai tanda sedang disingkirkan. Dua arah, satu teori yang sama-sama “terbukti.” Itu bukan analisis lagi. Itu tafsir yang sudah menang sebelum pertandingan dimulai.

Dan di titik inilah dua cerita yang sebenarnya terpisah mulai dipaksa jadi satu, cuma karena kebetulan muncul di headline yang sama minggu ini. Ledakan 636 ribu ormas akibat kesenjangan ekonomi dan premanisme lokal adalah satu cerita, dengan akar dan pelaku yang sebagian besar tak punya sangkut paut dengan Istana. Konsolidasi 103 ormas oleh kerabat presiden adalah cerita lain, dengan bahasa yang sama sekali berbeda — kesejahteraan, pembangunan, cita-cita pendiri bangsa. Menjahit keduanya jadi satu judul besar, “kebangkitan ormas-isme,” memang menggoda. Tapi kejahitan macam itu lebih banyak bicara soal kebutuhan pembaca akan cerita yang utuh, dibanding soal apa yang sungguh terjadi di lapangan.

Barangkali yang sebenarnya bangkit bukan ormas. Yang bangkit adalah kebiasaan membaca setiap gerakan elite sebagai kode rahasia untuk sesuatu yang lebih gelap — kebiasaan yang lahir wajar dari sebuah negara yang belum sepenuhnya yakin siapa yang benar-benar memegang kendali penuh atas aparatnya sendiri.

Kremlinologi sendiri, kelak, banyak terbukti keliru. Begitu arsip Kremlin dibuka setelah 1991, sebagian besar tebakan tentang siapa naik dan siapa jatuh dari susunan foto di atas mausoleum runtuh begitu saja, ditertawakan sejarah yang punya versi lebih membosankan dari yang dibayangkan para analis. Bukan karena mereka bodoh. Membaca kekuasaan lewat bayangannya sendiri selalu berisiko melahirkan bayangan yang lebih besar dari benda aslinya. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (S13)

Post Views: 20