Bincangperempuan.com- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto hadir membawa angin segar. Di Provinsi Bengkulu, program ini digadang-gadang tak sekadar menjadi alat intervensi gizi bagi anak sekolah, balita, dan ibu hamil, tetapi juga mesin pendorong ekonomi daerah. Ada janji tentang pembukaan lapangan kerja baru, rantai pasok bahan pangan yang kian bergairah, hingga perputaran uang yang menghidupkan pelaku usaha lokal. Bagi 365.955 penerima manfaat di Bengkulu, MBG sepintas tampak sebagai komitmen nyata negara dalam membangun kualitas sumber daya manusia sejak dini.
Namun, di balik narasi manis tersebut, realitanya justru berkata sebaliknya. Lonjakan permintaan bahan pangan skala besar yang tidak diimbangi dengan kesiapan pasokan lokal perlahan berubah menjadi beban baru bagi masyarakat umum. Hukum dasar ekonomi pun berlaku, ketika permintaan melambung tinggi sementara stok barang stagnan, harga kebutuhan pokok meroket tajam.
Ketika Harga Sembako Melonjak
Dampak ini dirasakan langsung oleh para pedagang kecil dan ibu rumah tangga. Elma Damayanti (42), seorang pemilik warung sembako di Bengkulu, mengungkapkan bahwa perubahan harga pangan kini tak lagi mengikuti pola musiman seperti hari raya. Kenaikan drastis terjadi secara beruntun sejak MBG beroperasi. Harga labu yang semula Rp4.000 per kilogram melompat hingga Rp10.000. Terong naik dari Rp4.000 menjadi Rp12.000 hingga Rp15.000 per kilogram. Begitu pula dengan tomat, wortel, sawi, dan kol yang harganya melonjak dua hingga tiga kali lipat. Daging ayam yang biasanya berada di kisaran Rp22.000–Rp25.000 per kilogram kini menembus angka Rp40.000.
Wakil Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Bengkulu, Aan Zulyanto, menegaskan bahwa penyerapan bahan pangan massal tanpa memperhitungkan kapasitas pasokan daerah menciptakan efek domino yang merugikan konsumen di luar program. Menurut Aan, alih-alih memotong rantai distribusi untuk memberdayakan pasar lokal, skema pengadaan yang cenderung tertutup justru membuat nilai tambah ekonomi hanya menumpuk di tangan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Akibatnya, masyarakat berpenghasilan rendah yang harus menanggung beban lonjakan harga tersebut. Porsi belanja harian menyusut, porsi lauk di piring keluarga terpaksa dipotong kecil-kecil, dan pedagang kecil terancam rugi akibat barang dagangan yang membusuk tak terbeli. Program MBG mungkin memberi makan gratis bagi anak-anak di sekolah, tetapi di saat yang sama, dapur keluarga mereka di rumah justru makin tercekik.
Baca juga: Kenapa Semuanya Diganti dengan Kimpul? Apa sih Kimpul itu Sebenarnya?
Petaka di Ompreng Anak-anak Sekolah
Persoalan ini kian pelik ketika keselamatan anak-anak di meja sekolah turut dipertaruhkan. Provinsi Bengkulu mencatat sedikitnya ada tiga kasus gangguan kesehatan massal akibat menyantap menu MBG dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Tragedi terbesar meletus di Kabupaten Lebong pada Agustus 2025, ketika 456 hingga 539 siswa dan guru dilarikan ke fasilitas kesehatan akibat gejala mual, muntah, dan sakit perut parah. Uji laboratorium Badan POM mengonfirmasi adanya kontaminasi bakteri pada makanan yang disajikan. Insiden berulang kembali terjadi di Bengkulu Tengah pada April 2026 yang menyebabkan 7 pelajar dirawat, serta di Kabupaten Kepahiang pada Juni 2026 yang menumbangkan 16 korban—terdiri dari 14 murid SD, seorang guru, dan seorang penjaga sekolah.
Mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, sempat mengakui bahwasanya SPPG yang baru beroperasi kerap gagap menjaga kualitas dan standar sanitasi ketika harus memasak dalam skala ribuan porsi. Namun, bagi Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), berulangnya kasus keracunan ini bukan lagi sekadar insiden teknis biasa, melainkan bukti kegagalan sistemik pemerintah dalam menjamin hak dasar konsumen atas keamanan dan keselamatan pangan.
Mengurai Ratusan Miliar dan Afiliasi Politik
Hingga 7 Agustus 2026, anggaran sebesar Rp616,67 miliar telah disalurkan untuk membiayai operasional 143 SPPG di Provinsi Bengkulu melalui DIPA BGN di Jakarta. Anggaran ratusan miliar ini mengalir ke dapur-dapur pengelola yang memegang jatah penyediaan 1.000 hingga 3.000 porsi makanan setiap harinya.
Hasil penelusuran Bincang Perempuan membongkar indikasi kuat adanya konflik kepentingan di balik kepemilikan SPPG tersebut. Dapur-dapur MBG yang mengelola dana ratusan juta rupiah per hari ini ternyata banyak terafiliasi dengan politisi, mantan legislator, hingga keluarga pejabat negara:
- Yayasan Ummi Biasmawati Subarno di Desa Palak Siring, Bengkulu Selatan, tercatat milik Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Yandri Susanto.
- Yayasan Putri Bungsu Asia, yang dikaitkan dengan mantan anggota DPRD Kota Bengkulu Wehelmi Ade Tarigan, bahkan menguasai hingga sembilan dapur MBG.
- Senator Elisa Ermasari, yang memiliki hubungan darah dengan pengelola Yayasan Meriani Manap Betuah, turut memegang kendali atas sejumlah dapur MBG di wilayah tersebut.
Ketika dana publik bernilai ratusan miliar mengalir deras ke lingkaran yang dekat dengan kekuasaan, sementara masyarakat kecil menanggung dampak kenaikan harga barang dan anak-anak menjadi korban keracunan massal, transparansi MBG patut dipertanyakan. Apakah program ini murni ditujukan untuk perbaikan gizi generasi mendatang, atau justru menjadi wadah pembagian ceruk bisnis baru bagi para elite?
Simak liputan selengkapnya di Teras.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Comments are closed.