Dalam politik Timur Tengah, keheningan jarang berarti netralitas. Ia lebih sering merupakan bahasa kekuasaan yang paling jujur. Maka, ketika gelombang protes kembali mengguncang Iran yang dipicu oleh krisis ekonomi, represi politik, dan kemarahan generasi muda, diamnya negara-negara Arab bukanlah tanda ketidaktahuan atau ketidakpedulian.
Ia adalah refleksi dari ingatan historis yang traumatis, kalkulasi kekuasaan yang dingin, dan ketakutan akan konsekuensi yang tak bisa mereka kendalikan. Bagi sejumlah negara Arab, Republik Islam Iran adalah musuh yang nyata: penantang pengaruh regional, sponsor milisi lintas batas, dan simbol perlawanan terhadap tatanan geopolitik yang mereka anggap menguntungkan Barat.
Sayangnya, musuh yang goyah tidak otomatis menjadi kabar baik. Dalam logika stabilitas rezim, keruntuhan negara besar sering kali lebih berbahaya daripada kelangsungannya. Untuk memahami keheningan ini, kita perlu kembali ke tiga momen historis yang menghantui imajinasi politik kawasan: Iran 1979, Irak 2003, dan Arab Spring 2011. Ketiganya bukan sekadar peristiwa masa lalu, melainkan peringatan hidup tentang bagaimana perubahan yang tampak menjanjikan dapat berubah menjadi bencana regional.
Revolusi Iran 1979 adalah titik balik yang membentuk psikologi politik Timur Tengah modern. Ia dimulai sebagai pemberontakan rakyat terhadap monarki otoriter yang korup dan represif, sebuah narasi yang, pada awalnya, mendapat simpati luas, termasuk dari sebagian elite Arab. Namun, hasil akhirnya bukan demokrasi liberal, melainkan sebuah republik teokratis dengan ambisi ideologis lintas negara.
Bagi negara-negara Arab, pelajaran 1979 sangat jelas: revolusi tidak berhenti pada tuntutan awalnya. Ia bisa dibajak, dimonopoli, dan diarahkan ke tujuan yang sama sekali berbeda dari aspirasi rakyat. Republik Islam yang lahir dari revolusi itu kemudian menjadi aktor regional yang agresif, menantang monarki Teluk, dan mengekspor ideologi serta pengaruh melalui jaringan milisi dan sekutu.
Ironisnya, pengalaman 1979 membuat negara-negara Arab tidak hanya takut pada Iran sebagai negara, tetapi juga pada revolusi sebagai metode perubahan. Mereka belajar bahwa menjatuhkan rezim lama tidak menjamin lahirnya tatanan yang lebih moderat. Dalam banyak kasus, ia justru membuka jalan bagi bentuk otoritarianisme baru yang lebih ideologis dan lebih sulit dinegosiasikan.
Maka, ketika protes muncul di Iran hari ini, memori 1979 berfungsi sebagai rem psikologis. Tidak ada jaminan bahwa runtuhnya Republik Islam akan menghasilkan Iran yang lebih ramah terhadap tetangganya. Bisa jadi, ia melahirkan kekuatan yang lebih nasionalistik, lebih militan, atau bahkan lebih terfragmentasi.
Jika 1979 mengajarkan bahwa revolusi bisa membelok, maka Irak 2003 mengajarkan bahwa runtuhnya negara adalah bencana yang tak terukur. Invasi Amerika Serikat dan penggulingan Saddam Hussein awalnya dipresentasikan sebagai proyek demokratisasi. Namun, yang terjadi justru pembongkaran institusi negara tanpa rencana transisi yang matang.
Hasilnya adalah kekosongan kekuasaan, perang sektarian, bangkitnya milisi, dan akhirnya kemunculan kelompok ekstrem seperti ISIS. Irak pasca-2003 bukan hanya tragedi nasional, tetapi juga sumber instabilitas regional yang dampaknya dirasakan hingga Suriah, Yordania, dan Teluk.
Bagi negara-negara Arab, Iran yang runtuh mengingatkan pada Irak yang kehilangan negara. Iran jauh lebih besar, lebih kompleks, dan lebih strategis. Jika struktur kekuasaan di Tehran kolaps tanpa pengganti yang kuat, konsekuensinya bisa jauh lebih destruktif. Arus pengungsi, konflik etnis, dan perang proksi akan menjadi keniscayaan, bukan kemungkinan.
Lebih dari itu, Irak 2003 menunjukkan bahwa aktor eksternal sering kali tidak siap menanggung akibat dari intervensi atau perubahan rezim. Amerika Serikat, yang dulu menjadi penjamin keamanan bagi banyak negara Arab, kini tampak enggan terlibat dalam proyek rekayasa politik berskala besar. Dalam dunia multipolar yang terfragmentasi, siapa yang akan mengelola transisi Iran jika ia runtuh? Pertanyaan ini tidak memiliki jawaban yang meyakinkan.
Jika 1979 dan 2003 adalah peringatan struktural, maka Arab Spring 2011 adalah trauma langsung bagi rezim-rezim Arab. Gelombang protes yang dimulai dengan tuntutan sederhana mulai dari harga roti, martabat, dan keadilan, dengan cepat menjungkirbalikkan rezim lama di Tunisia, Mesir, Libya, dan Yaman. Namun, satu dekade kemudian, hasilnya jauh dari harapan awal.
Tunisia terjebak dalam krisis politik dan ekonomi. Mesir kembali ke otoritarianisme yang lebih keras. Libya dan Yaman terpecah oleh perang saudara. Suriah menjadi simbol kehancuran negara modern. Arab Spring mengajarkan pelajaran pahit: mobilisasi rakyat tidak otomatis menghasilkan institusi yang berfungsi.
Bagi elite Arab, Arab Spring adalah bukti bahwa perubahan yang tidak dikendalikan dari atas akan menghancurkan stabilitas, membuka ruang bagi aktor non-negara, dan mengundang intervensi asing. Maka, mendukung protes di Iran berarti membuka kembali kotak Pandora yang telah mereka segel rapat sejak 2011.
Ada dimensi lain yang lebih egois, tetapi lebih jujur: banyak rezim Arab melihat bayangan diri mereka sendiri dalam protes Iran. Krisis ekonomi, pengangguran muda, ketimpangan sosial, dan represi politik bukan monopoli Tehran. Mendukung demonstrasi di Iran berarti mengakui legitimasi pemberontakan rakyat, sebuah preseden yang berbahaya bagi kekuasaan mereka sendiri.
Dalam kalkulasi geopolitik, negara-negara Arab menghadapi dilema klasik: memilih antara status quo yang buruk dan masa depan yang tak terprediksi. Republik Islam Iran adalah aktor yang agresif, tetapi dapat diprediksi. Ia bermain melalui proksi, menghindari perang langsung berskala penuh, dan masih tunduk pada logika rasional kekuasaan.
Iran pasca-runtuh, sebaliknya, adalah tanda tanya besar. Apakah ia akan menjadi demokrasi sekuler yang damai? Kemungkinannya kecil. Apakah ia akan terpecah secara etnis atau terjerumus ke dalam perang saudara? Kemungkinannya jauh lebih besar. Dalam konteks ini, diam bukanlah sikap moral, melainkan strategi bertahan.
Upaya de-eskalasi yang belakangan dilakukan oleh beberapa negara Teluk terhadap Iran juga mencerminkan kelelahan strategis. Setelah satu dekade konflik proksi yang mahal dan tidak menentukan, banyak rezim Arab memilih manajemen konflik ketimbang konfrontasi terbuka. Mendukung runtuhnya Iran akan membatalkan seluruh upaya ini dan mengembalikan kawasan ke spiral eskalasi.
Namun, keheningan ini mengandung ironi moral yang tajam. Dengan memilih stabilitas di atas perubahan, negara-negara Arab secara implisit mengorbankan solidaritas terhadap rakyat Iran yang menuntut kehidupan lebih layak dan kebebasan dasar. Politik kawasan kembali dipersempit menjadi urusan rezim untuk rezim, bukan masyarakat untuk masyarakat.
Lebih jauh lagi, strategi diam ini bukan tanpa risiko. Rezim yang tertekan dari dalam dan dikucilkan dari luar jarang menjadi lebih moderat. Jika Republik Islam bertahan, ia bisa keluar dari krisis dengan lebih represif dan lebih agresif. Jika ia runtuh, kekacauan bisa menyebar. Dalam kedua skenario, negara-negara Arab tetap akan menanggung akibatnya.
Dengan demikian, keheningan Arab atas gejolak Iran bukanlah tanda kebijaksanaan strategis yang tinggi, melainkan gejala kebuntuan imajinasi politik regional. Kawasan ini terjebak dalam lingkaran ketakutan: takut pada perubahan, tetapi juga lelah dengan status quo. Tidak ada visi kolektif tentang bagaimana mengelola transisi besar secara damai dan terkoordinasi.
Sejarah Timur Tengah mulai dari 1979 hingga 2011, menunjukkan bahwa perubahan sering datang bukan karena dirancang, tetapi karena ditunda terlalu lama. Dan ketika ia akhirnya tiba, ia datang tanpa undangan, tanpa rencana, dan tanpa belas kasihan. Dalam konteks ini, diam mungkin terasa aman hari ini, tetapi ia bisa menjadi kesalahan strategis yang mahal esok hari.
![$data['detail']->authorKontri->kontri”> </p>
<p><a href=](https://www.arina.id/images/author/1_1/hakim_1767760013.webp)
Abdul Hakim
Pengajar Studi Perbandingan Politik, STISNU Kota Tangerang
Comments are closed.