● IGRS digadang-gadang menjadi sistem rating gim nasional yang melindungi anak-anak.
● Namun IGRS malah tersandung permasalahan fundamental, yakni kompetensi dan kebocoran data.
Browse Posts● Banyak permasalahan lain yang harus dibenahi seperti perpajakan yang juga sempat viral.
Baru-baru ini, para gamers Indonesia khususnya pengguna layanan Steam dibuat bingung oleh label usia gim yang tampil janggal. Sejumlah gim dengan konten kekerasan muncul dengan label ramah anak. Sebaliknya, gim yang relatif ringan malah masuk kategori dewasa.
Pemerintah kemudian menjelaskan bahwa label yang sempat muncul itu bukan klasifikasi resmi Indonesian Game Rating System (IGRS) yang telah diverifikasi.
Penjelasan ini menjadi janggal mengingat IGRS digadang sebagai solusi mitigasi efek buruk gim yang mengandung konten negatif pada anak, yang diduga menjadi salah satu sebab terjadinya kasus pengeboman SMAN 72 Jakarta akhir tahun lalu.
Selain masalah akurasi label, tekanan yang makin besar menerpa IGRS lantaran munculnya dugaan kebocoran data game yang belum rilis. Sementara masih banyak pekerjaan rumah lain yang belum terselesaikan seperti kepastian perpajakan yang juga belum lama ini jadi polemik.
Read more: Respon pemerintah dalam insiden SMAN 72 pertaruhkan nasib gim-esport nasional
Nasi telah menjadi bubur dan semua ini layak mendapat perhatian khusus. Masalah IGRS bukan hanya berdampak pada klasifikasi, melainkan turut menjangkiti kepercayaan publik dan mempertaruhkan reputasi dan pengembangan industri gim nasional.
Rating buruk dari dunia internasional
Pemerintah berkilah bahwa persoalan salah rating di Steam ini terjadi lantaran bug teknis dan miskomunikasi semata.
Sementara Valve, induk perusahaan Steam, mengakui ada masalah teknis dalam penayangan rating IGRS. Namun mereka juga turut menegaskan jika masih ada proses lanjutan yang perlu diselesaikan sebelum sistem itu dapat berjalan penuh bagi pengguna di Indonesia.
Satu hal yang pasti jika ingin berpartisipasi dalam ekosistem gim dunia, berbagai regulasi nasional memang mau tidak mau harus bisa diintegrasikan dengan platform global. Persoalan teknis dan prosedural untuk integrasi ini jauh lebih kompleks.
Tapi celakanya, belakangan IGRS juga bermasalah terhadap isu yang sensitif dalam industri gim yakni kebocoran data.
Laporan Kepolisian menyebut investigasi pemerintah bergerak ke dugaan kebocoran data dalam sistem IGRS yang berpotensi mengekspos judul gim yang belum dirilis dan kredensial pengembang.
Media gim internasional turut melansir kebocoran itu diduga membuka materi privat yang dikirim penerbit untuk keperluan klasifikasi, termasuk cuplikan gim yang belum dirilis serta ribuan alamat surel pengembang.
Dalam industri gim global, materi prarilis adalah aset sensitif. Jika sistem klasifikasi nasional dipersepsikan tidak aman, persoalannya bukan hanya tata kelola domestik, tetapi juga reputasi Indonesia di mata pelaku industri.
Di titik ini, masalah IGRS bergeser. Ini lebih dari salah rating, tetapi melebar ke persoalan apakah sebuah sistem regulasi bisa dipercaya untuk menangani informasi sensitif dari industri yang semakin global.
Read more: Jadikan sukses Jumbo momen pembangunan industri animasi nasional
Menghambat perkembangan industri gim domestik
Regulasi, tak terkecuali dalam industri gim, semestinya memberi kepastian. Tetapi ketika penerapan IGRS harus tertunda karena rentetan kekacauan, pengembang lokal menghadapi lapisan ketidakpastian baru.
Bagi studio kecil dan pengembang independen, ini bukan hanya berarti tambahan beban administratif, tetapi juga kekhawatiran atas keamanan informasi sensitif yang mereka serahkan dalam proses klasifikasi.
Nyatanya selama ini industri gim nasional tumbuh dalam kondisi fondasi yang rapuh dan berketerbatasan mulai dari akses pendanaan, ketergantungan pada tabungan pribadi atau modal asing, serta kekurangan keahlian teknis sebagai hambatan utama pengembang lokal.
Di sinilah persoalan IGRS berpotensi kian memperlambat pertumbuhan industri gim di Indonesia. Jika negara ingin mengubah Indonesia menjadi industri gim yang kuat, maka regulasi harus memberi kepastian, bukan menambah keraguan.
Read more: Mengapa film horor mendominasi bahkan menyokong bisnis bioskop daerah?
Kitab putih/white paper dari perusahaan gim nasional Agate membenarkan hipotesis bahwa perubahan regulasi yang kerap terjadi dan lemahnya penegakan aturan bikin kondisi serba tidak pasti.
Karena itu, IGRS bukan kebijakan yang berdiri sendiri. Justru karena ia berada di antara agenda perlindungan dan pengembangan industri, kepastian implementasinya menjadi hal yang ditunggu insan gim nasional dan internasional.
Jalan terjal membangkitkan industri gim nasional
Persoalan IGRS bisa kita baca dalam konteks pasar dan pengembangan industri gim Nasional. Sejak 2022, nilai pasar gim Tanah Air ada di angka US$2,5 miliar (Rp43,1 triliun) dengan jumlah pemain gim berkisar 192 juta orang.
Namun, besarnya omzet tersebut tidak otomatis menggambarkan besarnya kekuatan industri lokal. Sebab dari transaksi tersebut, 99,5% pendapatan masih dikuasai judul asing, sementara gim buatan Indonesia hanya memperoleh sekitar 0,5%.
Meski terlihat sederhana, IGRS mengampu dua agenda penting sekaligus yakni pelindungan konsumen, khususnya anak-anak di ruang digital dan pengembangan industri gim nasional dengan ambisi menjadikan Indonesia sebagai pemain gim besar di kancah internasional.
Pada akhirnya, kasus IGRS menunjukkan bahwa di era platform digital, keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh isi aturan, tetapi juga oleh kemampuan negara menjalankannya secara kredibel, aman, dan dapat dipercaya.
IGRS hanya satu dari rentetan tantangan lain semisal pengembangan talenta, aturan perpajakan, kepastian investasi, dan masih banyak lagi yang perlu dibenahi pemerintah untuk mewujudkan pengembangan industri gim nasional.
Read more: Mengapa ‘gamification’ penting untuk diadopsi di pendidikan tinggi?
Comments are closed.