Arina.id — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mematok target agresif lifting minyak nasional sebesar 610 ribu barel per hari (bpd) pada 2026. Target ini diproyeksikan sebagai instrumen strategis untuk menjaga stabilitas fiskal, menekan impor, dan meredam guncangan pasokan energi global.
Sasaran tersebut tercantum dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 dan dipaparkan langsung Bahlil dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (22/1/2026).
Namun, target tersebut ditetapkan dalam kondisi yang jauh dari ideal. Produksi minyak nasional terus tertekan oleh penurunan alamiah sumur-sumur tua, ditambah berbagai gangguan teknis di wilayah operasi utama.
Ujian datang di awal 2026 ketika kebocoran pipa migas di Sumatra mengganggu operasional Blok Rokan di Riau—salah satu tulang punggung produksi minyak nasional.
“Di awal tahun ini kita mengalami musibah kecil di Sumatra. Pipa kita bocor dan menyebabkan potensi kehilangan sekitar 2 juta barel,” ujar Bahlil di hadapan anggota DPR.
Meski menghadapi tekanan tersebut, pemerintah memilih tidak menurunkan target. Sebaliknya, Kementerian ESDM menyiapkan serangkaian langkah mitigasi untuk menjaga sekaligus mendorong peningkatan produksi.
Strategi pertama adalah melegalkan dan mengintegrasikan sumur minyak masyarakat yang selama ini beroperasi di wilayah abu-abu regulasi. Pemerintah mempercepat perizinan lebih dari 40 ribu sumur rakyat agar produksinya dapat dihitung sebagai bagian dari lifting nasional.
“Sebagian izinnya sudah kita keluarkan, seperti di Jambi dan Sumatera Selatan. Sekarang di Jawa Tengah kita sedang mempercepat proses perizinannya,” kata Bahlil.
Langkah kedua ditempuh melalui optimalisasi teknologi, khususnya penerapan Enhanced Oil Recovery (EOR) di aset-aset strategis seperti Blok Rokan yang dikelola Pertamina dan Lapangan Banyu Urip milik ExxonMobil. Teknologi ini diharapkan menahan laju penurunan produksi alamiah.
Strategi ketiga menyasar percepatan produksi dari proyek-proyek yang Plan of Development (POD)-nya telah disetujui. Pemerintah memanggil seluruh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk memastikan proyek-proyek tersebut segera masuk fase produksi.
“Proyek yang POD-nya sudah selesai kita percepat. Ini sudah kita bicarakan dengan semua KKKS,” ujar Bahlil.
Dalam jangka menengah, pemerintah juga menyiapkan langkah ekspansif dengan menawarkan lebih dari 100 wilayah kerja minyak dan gas secara serempak—melampaui target awal yang hanya 75 blok.
Kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat sektor hulu migas sebagai penyangga ekonomi nasional di tengah pasar energi global yang semakin tidak stabil.
Comments are closed.