SPPG seperti yang saya sampaikan pada yang lalu, yang jelas dihentikan sementara (suspend). Mungkin kalau dapurnya jelek, suspend permanen. Itu sudah komitmen kami di BGN
Pandeglang (ANTARA) – Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati, Jawa Tengah, mengevaluasi total 172 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah tersebut sebagai respons atas kejadian keracunan makanan.
Evaluasi tersebut sekaligus untuk memastikan seluruh dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) menjalankan proses penyiapan makanan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).
Wakil Kepala BGN Trenggono dalam keterangan resmi di Jakarta pada Jumat menegaskan evaluasi tersebut menjadi bagian dari upaya BGN memperkuat pengawasan, sekaligus memastikan pembenahan tata kelola yang terus dilakukan sejak kepemimpinan baru berjalan secara konsisten di seluruh SPPG.
“Semenjak kepemimpinan yang baru, kami sudah berupaya semaksimal mungkin memperbaiki tata kelola dan menyiapkan dapur-dapur ini dengan baik. Namun di antara semua, ada satu-dua mungkin yang tidak sesuai dengan SOP, tidak patuh terhadap tahapan-tahapan penyiapan makanan. Ini yang harus kami evaluasi terus,” kata Trenggono.
Baca juga: BGN tutup 1.300 SPPG dan evaluasi keracunan makanan
Ia menegaskan BGN tidak akan menoleransi SPPG yang berdasarkan hasil evaluasi dinilai tidak layak atau tidak mampu memenuhi standar keamanan dalam penyediaan makanan.
“SPPG seperti yang saya sampaikan pada yang lalu, yang jelas dihentikan sementara (suspend). Mungkin kalau dapurnya jelek, suspend permanen. Itu sudah komitmen kami di BGN,” tuturnya.
Sementara itu Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati Risma Ardhi Chandra mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti evaluasi tersebut dengan memeriksa langsung seluruh SPPG di wilayah tersebut bersama jajaran pemerintah daerah (pemda) dan lintas sektor guna memastikan kondisi serta kesiapan masing-masing dapur.
“Kabupaten Pati ini ada sekitar 172 dapur. Kami pastikan minggu depan kami akan datang langsung ke semua SPPG untuk mengecek fasilitas dan kemampuan dapur itu dalam melayani penerima manfaat di Kabupaten Pati,” ucapnya.
Baca juga: BRIN: Evaluasi program MBG jadi momentum perbaikan sistem
Menurutnya, pemeriksaan tidak hanya akan melihat kondisi fisik dapur, tetapi juga kemampuan masing-masing SPPG dalam melayani jumlah penerima manfaat. Hal ini penting untuk memastikan kapasitas dapur sebanding dengan jumlah penerima manfaat yang dilayani.
“Misalnya dapur ini kecil, dia ternyata mendapatkan pengelolaan manfaat ini sampai 2.500 sampai 3.000, itu yang akan kami evaluasi,” ucapnya.
Dalam pelaksanaannya, evaluasi akan melibatkan berbagai unsur untuk memastikan pemeriksaan dilakukan secara komprehensif.
Ia menambahkan hasil pemeriksaan terhadap masing-masing SPPG akan menjadi bahan rekomendasi kepada BGN. Rekomendasi akan memuat hasil penilaian mengenai kelayakan dan aspek yang masih perlu diperbaiki pada masing-masing dapur.
“Kalau ada yang tidak sesuai SOP, nanti akan kami rekomendasikan, hasilnya akan kami kirimkan ke BGN untuk evaluasi. Kami hanya bisa merekomendasikan, misal dapur ini layak atau dapur ini perlu diperbaiki. Keputusannya tetap dari BGN,” kata Risma Ardhi Chandra.
Baca juga: Bupati Pati: Telur peternak lokal diprioritaskan penuhi kebutuhan SPPG
Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Comments are closed.