Gaza, NU Online
Kepala Kantor Media Pemerintah Gaza Ismail al-Thawabteh mengatakan sebanyak 22.000 warga Palestina yang terluka dan sakit di Jalur Gaza membutuhkan perawatan medis di luar negeri secara mendesak.
Dalam keterangannya kepada Anadolu pada Kamis, al-Thawabteh mendesak agar seluruh pintu perlintasan Gaza dibuka sepenuhnya sehingga sedikitnya 1.000 pasien dapat dievakuasi setiap hari untuk mendapatkan perawatan medis yang mereka butuhkan.
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai tanggapan atas data Israel mengenai pergerakan warga Palestina melalui sejumlah pintu perlintasan Gaza sejak gencatan senjata diberlakukan pada Oktober lalu.
Otoritas Perlintasan Perbatasan Israel sebelumnya melaporkan sekitar 10.500 orang telah meninggalkan Gaza sejak gencatan senjata diberlakukan. Dari jumlah tersebut, sekitar 6.000 orang dilaporkan telah kembali ke Gaza.
Al-Thawabteh menilai angka tersebut sangat kecil dan tidak mencerminkan besarnya kebutuhan kemanusiaan di Jalur Gaza.
“Angka yang dipublikasikan oleh pendudukan Israel mengenai keberangkatan 10.000 warga Palestina dan kepulangan 6.000 lainnya sejak Oktober sangat rendah dan tidak memenuhi tingkat minimum kebutuhan kemanusiaan yang katastrofik di Jalur Gaza,” kata al-Thawabteh.
Ia mengatakan data tersebut justru berupaya menutupi kondisi sebenarnya yang dihadapi warga Gaza. Menurutnya, sebanyak 22.000 warga yang terluka dan sakit membutuhkan perawatan di luar negeri, termasuk ribuan anak yang kondisi kesehatannya terus memburuk setiap hari.
Al-Thawabteh menuduh Israel menerapkan kebijakan “penundaan yang disengaja dan kematian perlahan” terhadap para pasien dengan membatasi proses evakuasi medis dari Gaza.
Karena itu, ia meminta seluruh pintu perlintasan dibuka penuh dan segera agar sedikitnya 1.000 warga yang terluka dan sakit dapat dievakuasi dari Gaza setiap hari untuk memperoleh perawatan medis.
Ia juga mendesak agar tuntutan dan hak sekitar 90.000 warga Palestina yang berada di luar Gaza dan masih menunggu untuk kembali ke wilayah tersebut dipenuhi.
Al-Thawabteh meminta masyarakat internasional, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), dan berbagai badan PBB memberikan tekanan serius kepada Israel agar tidak menggunakan pintu perlintasan sebagai “alat penghukuman kolektif”.
Ia juga meminta prosedur evakuasi dipermudah dan tidak dibebani “komplikasi keamanan yang menyebabkan pasien kehilangan nyawa”.
“Kebijakan pembatasan secara perlahan terhadap jumlah pelintas bertentangan dengan seluruh hukum internasional dan kemanusiaan. Kebijakan tersebut sama sekali tidak dapat dianggap sebagai respons terhadap krisis kesehatan dan kemanusiaan yang menghancurkan di Jalur Gaza,” ujarnya.
WHO: Ribuan Pasien Masih Menunggu Evakuasi
Pada akhir Agustus lalu, Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan ribuan pasien di Gaza masih menunggu evakuasi medis untuk mendapatkan perawatan yang mendesak.
Dalam unggahan di platform media sosial X, Tedros mengatakan WHO mendukung evakuasi 106 pasien, termasuk 19 anak-anak, melalui perlintasan Rafah dan Kerem Shalom pada pekan terakhir Agustus. Evakuasi tersebut didampingi 132 orang.
Kondisi tersebut berlangsung di tengah situasi kemanusiaan yang terus memburuk di Jalur Gaza. Sejak dimulainya serangan Israel pada Oktober 2023, ratusan ribu warga Palestina mengungsi dan banyak di antaranya berlindung di pusat-pusat penampungan sementara serta tenda yang tersebar di berbagai wilayah Gaza.
Berdasarkan data yang dikutip dalam laporan ini, sejak 8 Oktober 2023 serangan Israel dengan dukungan Amerika Serikat telah menewaskan lebih dari 73.000 warga Palestina dan melukai lebih dari 174.000 lainnya. Serangan tersebut juga menghancurkan sekitar 90 persen infrastruktur di Jalur Gaza.
Comments are closed.