Jakarta (ANTARA) – Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan anggaran tahun 2027 dapat mencapai target pemenuhan gizi nasional untuk menjangkau 72,4 juta penerima manfaat yang terdiri atas anak sekolah usia PAUD-SMA serta ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B).
Berdasarkan surat bersama pagu indikatif Menteri Keuangan Nomor S-228/MK.03/2026 dan Menteri PPN/Kepala Bappenas nomor B-385/D.9/PP.04.03/05/2026 tanggal 7 Mei 2026, total anggaran tahun 2027 untuk BGN sebesar Rp240,2 triliun.
“Anggaran tersebut terdiri atas program pemenuhan gizi nasional Rp232,8 triliun (96,95 persen) dan dukungan manajemen Rp7,32 triliun (3,05 persen). Kami terus berusaha untuk terus bekerja dengan tim, dengan dukungan moral Komisi IX kami akan terus memperbaiki tata kelola Program MBG ini guna mencapai target pemenuhan gizi nasional,” kata Kepala BGN Sudaryono dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX yang dipantau dari Jakarta, Kamis.
Sudaryono menjelaskan, anggaran tahun 2027 BGN per program sesuai Surat Bersama Pagu Anggaran (SPBA) untuk penyediaan dan penyaluran MBG untuk anak sekolah sebesar Rp198,9 triliun, sedangkan untuk sasaran 3B yakni Rp33,5 triliun.
Baca juga: Kemenag pastikan santri yang diduga keracunan tertangani secara cepat
Sementara itu, target penerima manfaat bagi anak sekolah usia PAUD hingga SMA di tahun 2027 sebanyak 60,5 juta, sedangkan untuk sasaran 3B sebanyak 11,8 juta.
BGN juga secara konsisten melatih akuntan di SPPG untuk memperbaiki laporan pertanggungjawaban keuangan Program MBG.
Sudaryono menegaskan, tujuan pelaksanaan pelatihan tersebut yakni memastikan pengelolaan uang rakyat di dapur MBG berjalan kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Tujuan dilaksanakan training ini bagaimana laporan keuangan, uang yang Anda kelola di semua dapur adalah uang rakyat. Uang yang Anda kelola, masak, dan bagikan dalam bentuk makanan kepada penerima manfaat adalah uang rakyat, bersumber dari rakyat dan pertanggungjawabannya harus jelas,” kata Sudaryono.
Kepala BGN menegaskan, apabila ada kelalaian dalam pertanggungjawaban Program MBG, maka banyak implikasi yang akan berpengaruh pada kerugian negara, mengingat BGN memegang alokasi APBN paling besar dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Baca juga: Kepala BGN akui keracunan MBG di Sidoarjo karena kelalaian SPPG
Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Comments are closed.