Jakarta (ANTARA) – Badan Gizi Nasional (BGN) mempercepat pembangunan dan aktivasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) sebagai bagian dari perbaikan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan menargetkan penyelesaiannya dalam waktu satu minggu ke depan.
Kepala BGN Sudaryono menegaskan bahwa percepatan tersebut dilakukan melalui pendekatan berbasis data agar pelaksanaan program benar-benar menjangkau wilayah yang paling membutuhkan, di antaranya wilayah Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, dan daerah 3T lainnya.
“Wilayah Papua, NTT, Nias, Maluku, Maluku Utara, dan daerah-daerah yang jauh menjadi prioritas karena masyarakat di sana sangat membutuhkan. Arahan Bapak Menko Pangan bersama seluruh kementerian dan lembaga adalah memastikan pelaksanaannya berjalan cepat, tepat sasaran, dan terkoordinasi dengan baik,” kata pria yang akrab dipanggil Mas Dar itu di Jakarta, Kamis.
Ia juga mengemukakan, pembangunan SPPG di wilayah 3T diprioritaskan karena di wilayah-wilayah tersebut, masyarakat rata-rata mengalami prevalensi stunting yang tinggi. Oleh karena itu, target yang semula direncanakan selesai dalam waktu satu bulan dipercepat menjadi satu minggu guna memastikan masyarakat di wilayah dengan prevalensi stunting tinggi dapat segera memperoleh manfaat Program MBG.
Baca juga: Kepala BGN: 1.700 SPPG di daerah stunting tinggi siap beroperasi
Mas Dar juga mengingatkan masyarakat agar tidak mempercayai pihak-pihak yang mengaku dapat membantu proses pengajuan ataupun percepatan pembukaan SPPG.
“Saya pastikan seluruh proses dilakukan melalui sistem. Tidak ada pihak yang dapat menjanjikan atau membantu pembukaan SPPG di luar mekanisme resmi. Semua proses dilakukan secara transparan agar tata kelola Program MBG tetap akuntabel dan berintegritas,” tuturnya.
BGN juga terus memperkuat tata kelola Program MBG melalui integrasi data lintas kementerian dan lembaga sebagai dasar penetapan sasaran penerima manfaat serta operasional SPPG. Integrasi data ini memungkinkan pemerintah memprioritaskan pelaksanaan program di wilayah dengan prevalensi stunting tinggi sehingga intervensi gizi dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran dan efektif.
“Dari data ini kita overlay (petakan) dengan data Kementerian Kesehatan, mana yang menjadi prioritas, yang angka stuntingnya tinggi dan sangat tinggi, kemudian kita petakan dengan data dapur yang sudah siap. Ini Insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap ini,” ucap Sudaryono.
Baca juga: Kepala BGN: Kepatuhan SOP kunci keamanan pangan Program MBG
Melalui sistem pendataan yang terintegrasi, pemerintah dapat menentukan prioritas pelaksanaan Program MBG secara lebih objektif dan berbasis bukti. Pendekatan tersebut memastikan intervensi gizi difokuskan pada wilayah dengan tingkat kerawanan gizi yang tinggi sehingga pelaksanaan program menjadi lebih efektif.
Berdasarkan hasil pemetaan tersebut, BGN telah mengidentifikasi sekitar 1.700 dapur yang siap dioperasikan di wilayah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi.
Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Comments are closed.