Dari Syahbandar ke Direktorat: Menapaki Jejak Panjang Bea Cukai Nusantara

28 Januari 2026 07.27 WIB • 2 menit

Jejak Bea Cukai di Indonesia dimulai sejak era kerajaan-kerajaan kuno. Istilah Bea sendiri diserap dari bahasa Sanskerta, sementara Cukai diambil dari bahasa India. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia telah terlibat dalam jaringan perdagangan global sejak ribuan tahun lalu.

Pada masa itu, pelabuhan-pelabuhan besar di Sumatra dan Jawa sudah memiliki struktur organisasi yang rapi. Urusan pajak perdagangan ditangani oleh seorang Syahbandar yang berada di bawah komando pejabat tinggi setingkat Tumenggung.

Era Kolonial: Tarif Tol dan Sewa Boom

Saat Kongsi Dagang Hindia Timur (VOC) mulai menginjakkan kaki untuk memonopoli perdagangan, mereka memperkenalkan sistem pungutan yang lebih formal. Aktivitas ekspor-impor saat itu dikenakan biaya yang disebut Tarif Tol.

Uniknya, pada masa pendudukan Inggris, istilah ini kembali berubah. Pungutan atas lalu lintas barang keluar-masuk wilayah disebut dengan nama “Sewa Boom”.

Memasuki masa kolonial Belanda yang lebih mapan, pemerintah membentuk lembaga resmi bernama Dienst der In-en Uitvoerrechten en Accijnzen (I.U. & A), atau yang secara harfiah berarti Jawatan Bea Cukai.

Evolusi Pungutan Cukai Modern

Penerapan cukai secara spesifik baru dimulai pada akhir abad ke-19. Berdasarkan Ordonansi 27 Desember 1886, minyak tanah menjadi komoditas pertama yang dikenakan cukai.

Seiring berkembangnya industri, objek cukai pun meluas ke berbagai komoditas lain:

• 1898: Alkohol Sulingan

• 1931: Bir

• 1932: Tembakau

• 1933: Gula

Pasang Surut di Masa Pendudukan Jepang

Situasi berubah drastis saat Jepang masuk ke Indonesia. Melalui Oendang-Oendang No. 13 tanggal 29 April 1942, pemerintah militer Jepang menyatakan bahwa untuk sementara waktu urusan bea (in en uitvoerrechten) tidak perlu diurus. Namun, Jepang tetap memberlakukan cukai secara ketat pada tembakau dan minuman keras sebagai sumber pemasukan perang.

Kelahiran di Tengah Kemerdekaan: Kisah R.A Kartadjoemena

Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, kondisi negara masih sangat genting. Meski Kementerian Keuangan dibentuk pada 19 Agustus 1945, Bagian Bea dan Cukai baru bisa diorganisir secara resmi pada 1 Oktober 1946.

Tokoh di balik berdirinya institusi ini adalah R.A Kartadjoemena, Kepala Bea Cukai pertama. Perjuangan di masa awal ini sangat heroik; karena kantor pusat yang belum tetap, operasional Bea Cukai harus berpindah-pindah mulai dari Magelang, Yogyakarta, hingga Solo.

Bahkan, tercatat dalam sejarah bahwa R.A Kartadjoemena sempat harus tinggal dan berkantor di sebuah garasi rumah di Jalan Bromantakan, Solo. Berkat kebijakan Sekretaris Kabinet Maria Ullfah, barulah ia mendapatkan rumah dinas yang layak di Baciro, Yogyakarta.

Transformasi Menjadi Direktorat Jenderal

Seiring dengan stabilnya kondisi politik, organisasi ini terus berevolusi:

1. Jawatan Bea dan Cukai (1948): Perubahan istilah dari “Pejabatan” menjadi “Jawatan” melalui PP No. 51 tahun 1948.

2. Masa Transisi (1950-1960): Di bawah kepemimpinan G.J.E. Tapiheroe dan A.M. Slawat, struktur organisasi mulai dikembangkan dengan pembentukan biro-biro dan seksi-seksi untuk memperluas wewenang.

3. Lahirnya Direktorat Jenderal (1965): Pada 30 Maret 1965, Padang Soedirjo ditunjuk sebagai Direktur Jenderal pertama, menandai perubahan status menjadi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Meskipun statusnya sempat diturunkan di bawah Direktorat Jenderal Pajak pada 1966, dedikasi para pegawainya yang langsung menghadap Menteri Keuangan berhasil mengembalikan marwah DJBC sebagai direktorat mandiri yang setara.