● Manfaat MBG lebih dirasakan elite politik ketimbang penerimanya.
● Program MBG jadi distribusi keuntungan bagi mereka yang memiliki posisi strategis.
Browse Posts● Peningkatan anggaran MBG berisiko memperbesar penyimpangan oleh elite negara.
Dua lembaga yang menjalankan program unggulan Presiden Prabowo Subianto, Koperasi Desa Merah Putih dan sekarang Makan Bergizi Gratis (MBG) berbelanja kendaraan besar-besaran.
Setelah Koperasi Merah Putih melakukan pengadaan 160 ribu unit mobil pick-up dari India, kini Badan Gizi Nasional telah merealisasikan pengadaan 21 ribu unit motor listrik yang harga per unitnya hampir menyentuh Rp50 juta.
Nilai proyek yang besar, dikombinasikan dengan indikasi ketidakteraturan, sering kali cukup untuk membentuk persepsi awal bahwa telah terjadi kerugian negara—bahkan sebelum analisis yang memadai dilakukan seperti audit resmi.
Jika kita perhatikan, dalam beberapa waktu terakhir, dinamika penegakan hukum juga menunjukkan kecenderungan yang sama. Proses hukum bergerak cepat karena kasusnya viral dan menuai sentimen buruk. Padahal, kerugian negaranya sering kali belum terang.
Pertanyaan mendasarnya bukan semata apakah terjadi pelanggaran, melainkan: apakah pengadaan ini sudah sesuai prosedur? Melainkan bakal melebar ke kepatutan dan manfaat pengadaan karena besarnya perhatian publik terhadap BGN dan MBG.
Read more: Banyak kebijakan batal karena viral: Merusak iklim investasi nasional
Apakah pengadaan motor listrik MBG sah?
Sebagai badan negara, BGN memiliki keleluasaan dalam pengadaan barangnya yang diatur undang-undang dan segala turunannya seperti peraturan presiden dan sebagainya.
Mengingat jumlahnya yang ditaksir tembus triliunan rupiah, rencana pengadaan juga harus dilakukan jauh-jauh hari setidaknya setahun. Pun, mekanisme belanja BGN ini seharusnya dilakukan dengan lelang.
Motor listrik bermerek Emmo tersebut sudah terverifikasi dalam e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Emmo dipasok oleh PT Yasa Artha Trimanunggal, sebuah perusahaan penyedia logistik, pengadaan umum, alat kesehatan dan ekspor-impor yang didirikan sejak 2016 dan berbasis di Jakarta.
Read more: Riset: Warga menilai MBG lebih menguntungkan elite dibanding rakyat
Dan jika dipertanyakan kenapa membeli motor listrik, nyatanya pemerintah punya aturan yang bisa dijadikan landasan BGN membeli Emmo melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 yang mengatur penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas baik di pusat maupun daerah. Alhasil, sifat pengadaan motor MBG ini bisa kita artikan sebagai kewajiban.
Karena itu, setidaknya dari segi dasar hukum, pengadaan motor listrik yang dilakukan oleh BGN sudah melalui proses yang wajar. Kepala BGN Dadan Hindayana juga telah mengkonfirmasi pengadaan ini menggunakan anggaran tahun 2025 dan dibeli di bawah harga pasar sebesar Rp42 juta per unit dari Rp52 juta
Pengadaan ini akan dikuliti banyak pihak
Penggunaan duit negara pada dasarnya harus melewati rentetan proses berlapis-lapis yang dipantau auditor dan lembaga hukum. Hal ini dilakukan agar tata kelola dan audit penggunaan duit negara memenuhi azas good governance dan bisa dipertanggujawabkan.
Di sinilah seninya. Karena itu setidaknya para auditor negara, lembaga penegak hukum, dan lembaga swadaya masyarakat bakal memelototi celah-celah prosuderal pengadaan MBG. Dalam praktik tata kelola dan audit keuangan negara, pelanggaran administrasi merujuk pada ketidaksesuaian terhadap prosedur, regulasi, atau standar yang berlaku.
Ini dapat berupa kesalahan dalam mekanisme pengadaan, kelemahan pengendalian internal, atau penyimpangan dari tata cara yang telah ditetapkan. Selain hal administrasi, sorotan juga bisa mengarah pada seberapa besarnya kerugian negara yang ditimbulkan akibat pengadaan jumbo ini.
Namun, tidak semua pelanggaran tersebut dapat menghasilkan kerugian ekonomi yang nyata karena harus dibuktikan di pengadilan terlebih dahulu. Karena isu ini sudah menarik perhatian besar publik, indikasi ketidakteraturan dengan cepat dikonversi menjadi dugaan kerugian negara, dan selanjutnya menjadi dasar untuk mendorong proses hukum.
Baik dalam program bantuan motor listrik maupun rencana pengadaan kendaraan dalam skema koperasi desa, memiliki pola yang sama yakni dugaan ketidakteraturan administratif dengan cepat diasosiasikan sebagai kerugian negara, bahkan sebelum terdapat pemisahan yang jelas antara pelanggaran prosedural dan dampak ekonominya.
Sorotan ke kepatutan dan manfaatnya
BGN dan MBG juga kerap mendapatkan sorotan publik dan media sejak awal kehadirannya. Tentunya proyek pengadaan jumbo ini juga akan dikuliti sampai di luar persoalan administrasi seperti kepatutan dan manfaat yang lebih luas.
Secara teoritis, pengadaan yang dilakukan negara harus bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat luas. Uang yang dikeluarkan untuk pengadaan akan dikritisi agar dialihkan kepada hal-hal yang lebih bermanfaat.
Bukan tidak mungkin BGN akan dituding melakukan pemborosan anggaran negara di tengah seruan pemerintah agar masyarakat berhemat energi.
Belum lagi, ada potensi pelaku industri otomotif nasional yang melayangkan keberatan terhadap pengadaan motor listrik BGN ini layaknya yang terjadi pada pengadaan mobil Koperasi Merah Putih. Hingga akhirnya potensi munculnya protes dan tuntutan publik untuk membatalkan pengadaan ini.
Kelanjutan polemik ini akan bergantung pada dinamika respon dari pemerintah, BGN, dan publik. Tentu, pelajaran yang paling penting untuk kita adalah pelanggaran administrasi tidak boleh diabaikan. Besarnya celah untuk melakukan penyimpangan tetap merupakan penanda lemahnya tata kelola dan membuka ruang bagi penyimpangan yang lebih serius.
Yang lebih mendasar adalah perlunya kejelasan kerangka konseptual dalam sistem hukum dan tata kelola badan negara beserta penggunaan anggaran negara kita.
Read more: Kebijakan WFH hemat energi: Hanya untuk kaum mampu tanpa keberpihakan kepada pekerja informal
Tanpa pemisahan yang tegas antara pelanggaran kepatuhan, kerugian ekonomi, dan pembuktian hukum, risiko simplifikasi persoalan akan terus berulang.
Dalam jangka panjang, hal ini tidak hanya dapat melemahkan kualitas penegakan hukum, tetapi juga berpotensi mengganggu kepercayaan publik terhadap akuntabilitas negara beserta perangkat-perangkat di dalamnya.
Comments are closed.