Side Hustle Meningkat: Bukti Darurat Upah Layak atau Peningkatan Produktivitas?

Bincangperempuan.com- Belakangan ini selain punya pekerjaan utama, di sela waktu luang ada yang berjualan secara online, ikut jadi mitra ojek online, mitra kurir makanan online, sampai buka jasa sampingan. Survei terbaru dari Prudential plc yang menunjukkan bahwa 43 persen responden di Indonesia memiliki pekerjaan tambahan di luar pekerjaan utama.

Di satu sisi, hal ini mencerminkan semangat generasi muda untuk tetap produktif, namun di sisi lain juga menunjukkan adanya tekanan finansial yang mendorong mereka mencari sumber penghasilan tambahan.

Side Hustle Meningkat, Pertanda Baik atau Buruk?

Di satu sisi, side hustle terlihat sebagai hal yang positif. Banyak anak muda memanfaatkan kemajuan teknologi dan platform digital untuk menyalurkan bakat serta menambah penghasilan. Misalnya, seorang karyawan kantor bisa menjadi content creator di akhir pekan, atau seorang ibu rumah tangga menjual produk handmade melalui media sosial. Platform seperti Shopee, TikTok Shop, Gojek, dan Grab membuat aktivitas ini semakin mudah dilakukan.

Namun, di balik itu, ada kenyataan yang lebih kompleks. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) menunjukkan bahwa jumlah pekerja yang memiliki pekerjaan sampingan terus meningkat. Dalam kurun 15 tahun terakhir, angka ini melonjak hingga 69 persen, mencapai sekitar 21,1 juta orang pada 2025. Bahkan di kalangan profesional, peningkatannya sangat tajam—naik lebih dari 11 kali lipat.

Survei lain juga menguatkan tren ini. Beberapa laporan menyebut hampir separuh kelas menengah Indonesia kini menjalankan side hustle. Alasan utamanya bukan karena ingin cepat kaya tapi karena biaya hidup yang terus naik sementara gaji pokok kurang mencukupi, terutama bagi mereka yang harus menanggung keluarga.

Survei Prudential memperkuat gambaran ini. Sebanyak 82 persen responden menjadikan keluarga sebagai prioritas utama dalam keputusan keuangan. Sementara itu, hanya 35 persen yang menyatakan tidak perlu memberikan dukungan finansial kepada orang lain.

Artinya, mayoritas orang Indonesia masih menanggung beban ekonomi keluarga besar—entah itu orang tua, adik, atau anggota keluarga lainnya. Tekanan ini yang kemudian mendorong banyak orang mencari penghasilan tambahan.

Sisi Terang dan Sisi Gelap Side Hustle

Memiliki penghasilan tambahan tentu saja menguntungkan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut diversifikasi sumber pendapatan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan ketahanan finansial. Dengan side hustle, seseorang tidak lagi bergantung pada satu sumber uang saja. Jika pekerjaan utama terganggu, masih ada pemasukan dari sampingan. Selain itu, banyak yang memanfaatkan side hustle untuk mengasah skill baru, membangun portofolio, atau bahkan menuju kemandirian finansial di masa depan.

Sekitar 69 persen responden Prudential mengaku menabung setiap bulan, dan 63 persen memiliki tujuan tabungan yang jelas. Ini menunjukkan bahwa sebagian orang memang menggunakan uang dari side hustle untuk hal-hal yang lebih baik, bukan sekadar konsumsi sesaat.

Namun, kita juga perlu jujur melihat sisi lainnya. Banyak side hustle hadir dari kebutuhan mendesak. Ketika satu gaji tidak lagi cukup untuk membayar sewa, cicilan, makan sehari-hari, dan kebutuhan keluarga, maka “hustle” menjadi strategi bertahan hidup.

Risiko terbesarnya adalah kelelahan dan burnout. Banyak pekerja yang sudah menghabiskan 8 jam atau lebih di kantor, kemudian masih bekerja 3–5 jam lagi untuk side hustle. Waktu istirahat jadi berkurang, tidur terganggu, dan kesehatan mental terancam.

Selain itu, pekerjaan sampingan di sektor gig economy (seperti ojek online atau kurir) biasanya tidak dilengkapi perlindungan yang memadai. Tidak ada jaminan kesehatan, cuti, atau tunjangan hari tua seperti pekerja kantoran formal. Jika suatu hari aplikasi berubah aturan atau permintaan menurun, penghasilan bisa langsung anjlok tanpa pemberitahuan.

Tren Side Hustle Menuntut Ekosistem Kerja yang Manusiawi

Selama ini, diskursus tentang side hustle biasanya selalu menitikberatkan beban pada pekerja. Kita dituntut untuk pintar membagi waktu, menekan pengeluaran, hingga disuruh bertanggung jawab sendiri atas kewarasan mental kita. Padahal, sekeras apa pun individu mencoba bijak mengatur hidup, burnout tidak bisa dihindari jika sistem ketenagakerjaannya memang eksploitatif.

Alih-alih sekadar menceramahi pekerja untuk terus beradaptasi, sudah saatnya kita menuntut perbaikan pada sistem itu sendiri:

1. Regulasi Gig Economy yang Tegas

Pemerintah tidak bisa lagi lepas tangan melihat tren side hustle. Harus ada regulasi yang jelas terkait perlindungan pekerja lepas (freelancer) dan pekerja gig (seperti ojol atau kurir). Tanpa payung hukum dan kontrak yang adil, pekerja sangat rentan mengalami pemotongan upah sepihak, beban revisi tak terbatas, hingga pemutusan kerja tanpa pesangon.

2. Stop Freelance Rasa Karyawan Tetap

Banyak perusahaan mengeksploitasi celah hukum dengan merekrut freelancer demi menghindari kewajiban membayar tunjangan, asuransi kesehatan, atau THR. Ironisnya, mereka menuntut komitmen layaknya pekerja penuh waktu. Memaksa seorang freelancer untuk wajib hadir di kantor (WFO) dari jam 9 pagi hingga 5 sore adalah praktik yang tidak masuk akal. Jika perusahaan menginginkan eksklusivitas waktu dan kehadiran fisik, bayarlah mereka sebagai karyawan tetap beserta seluruh haknya.

3. Berhenti Berlindung di Balik Dalih “Kurang Literasi Keuangan”

Saran dari institusi keuangan untuk menerapkan rumus 40-30-20-10 (40% kebutuhan pokok, 30% cicilan, 20% tabungan, 10% sosial) memang ideal di atas kertas. Namun, teori ini runtuh di hadapan realitas kelas pekerja. Kita tidak bisa mempraktikkan manajemen keuangan yang sehat jika upah yang diterima bahkan tidak cukup untuk menutupi 40% kebutuhan dasar tersebut. Masalah utamanya bukanlah pekerja yang tidak pandai menabung, melainkan sistem pengupahan yang menolak menyesuaikan diri dengan inflasi dan kenyataan hidup.

4. Hak Beristirahat Bukanlah Kemewahan

Nasihat klise seperti jangan lupa luangkan waktu untuk olahraga dan istirahat menjadi tidak relevan ketika seseorang dipaksa bekerja 80 jam seminggu dari dua pekerjaan berbeda hanya untuk bisa makan dan membayar sewa tempat tinggal.

Pada akhirnya, menjamurnya side hustle tidak seharusnya diromantisasi sebagai bukti ketangguhan generasi muda. Fenomena ini justru menjadi alarm kegagalan sistem ekonomi dan ketenagakerjaan kita. Ketika satu pekerjaan utama tak lagi cukup untuk menutupi biaya hidup yang meroket.

Naiknya tren side hustle menjadi buktu keterpaksaan untuk bertahan hidup. Kita tidak bisa terus menuntut pekerja untuk pintar-pintar mengatur waktu, sementara upah yang tak layak—dibiarkan begitu saja. Kesejahteraan dan waktu istirahat adalah hak dasar, bukan kemewahan yang harus dibayar dengan kewarasan dan burnout massal.

Referensi: