Badan Pusat Statistik mencatat, inflasi nasional per Mei 2026 berada di angka 3.08%. Secara indikator makroekonomi, angka ini dinilai aman dan terkendali.
Meskipun demikian, kondisi di lapangan menunjukkan data yang berbanding terbalik. Masyarakat mengeluhkan lonjakan kebutuhan sehari-hari, mulai dari kebutuhan pangan, otomotif dan suku cadang kendaraan, hingga perangkat teknologi.
Merespons adanya ketidakselarasan antara data makro dan realitas pasar tersebut, pakar ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM), Wisnu Setiadi Nugroho, menuturkan gejolak kenaikan harga pangan tidak dapat dipandang sebelah mata. Pasalnya, komoditas pangan memiliki bobot psikologis yang sangat besar, khususnya bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah yang sebagian besar alokasi anggarannya habis untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pokok.
Ia menyatakan pangan memiliki bobot psikologis dan ekonomi yang sangat besar, terutama bagi kelompok berpendapatan rendah yang sebagian besar pengeluarannya terserap untuk makan. “Jadi, meskipun inflasi agregat terlihat terkendali, daya beli riil dan beban psikologis masyarakat memang bisa menurun tajam. Ini yang menjelaskan mengapa ada gap antara klaim makro dan keluhan masyarakat di pasar,” kata Wisnu, Rabu, 10 Juni 2026, dikutip dari laman UGM.
Menurutnya, tekanan terhadap kesejahteraan masyarakat kian berat seiring dengan melambungnya harga minyak dunia yang berdampak pada kenaikan harga BBM dalam negeri dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat. Harga rerata minyak mentah di pasar internasional senilai 100,43 dolar AS per barel.
Angka ini jauh melampaui asumsi dasar ekonomi makro APBN 2026 yang mematok harga minyak mentah senilai 60-80 dolar AS per barel dengan titik tengah 70 dolar AS per barel. Kondisi ini diperkirakan bakal mempersempit ruang fiskal APBN, terlebih dengan adanya alokasi anggaran bagi sejumlah program nasional yang baru lahir pada Pemerintahan Prabowo Gibran.
Dengan harga minyak dunia yang semakin tinggi, bagi Wisnu, efisiensi anggaran menjadi keniscayaan. Maka dari itu, ia menegaskan bahwa program-program yang mengambil pagu besar APBN perlu dievaluasi secara menyeluruh.
Menurut dia, pendekatannya tidak bisa hitam-putih. Kuncinya adalah keseimbangan. Ia menyatakan ruang fiskal memang makin terbatas, sehingga efisiensi anggaran menjadi keniscayaan.
“Program-program baru seperti Makan Bergizi Gratis perlu dievaluasi dari sisi ketepatan sasaran dan skala. Bukan berarti dihentikan, tetapi bisa di-scale down dan difokuskan hanya pada kelompok yang benar-benar paling membutuhkan,” ucapnya.
Wisnu menambahkan langkah penyelamatan kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah harus dikombinasikan dengan optimalisasi program jaring pengaman sosial yang sudah ada. Di saat yang sama, kata dia, program yang sudah terbukti efektif dan targeted, seperti PKH dan PIP, justru perlu diperkuat karena dampaknya lebih langsung terhadap kesejahteraan masyarakat miskin.
Wisnu menyatakan bahwa menahan harga BBM juga penting untuk menjaga ekspektasi inflasi. Tapi itu harus diimbangi dengan reformasi belanja agar APBN tetap sehat.
Selain tantangan fiskal di tingkat pusat, kata dia, stabilitas harga di tingkat daerah juga dibayangi oleh resiko dampak perubahan iklim. Memasuki semester II tahun 2026, ancaman fenomena EL Nino diprediksi bakal mengganggu produktivitas pertanian.
Dampaknya, menurut Wisnu, bahkan mulai terasa pada lonjakan sejumlah komoditas horltikultura di pasar, seperti tomat dan cabai. Menanggapi potensi lonjakan harga pangan yang kian liar tersebut, Wisnu menekankan bahwa pemerintah daerah sebenarnya memegang peran yang sangat strategis dalam memegang kendali hal ini.
Menurutnya, Pemda tidak boleh sekadar bersikap reaktif ketika harga sudah melambung tinggi, melainkan harus mengambil langkah darurat yang taktis dan realistis di level lokal. Langkah darurat yang paling realistis adalah intervensi di level lokal melalui TPID.
“Ini bisa berupa operasi pasar, fasilitasi distribusi antardaerah, atau kerja sama langsung dengan sentra produksi. Selain itu, Pemda perlu mulai serius mendorong diversifikasi pangan dan sumber pasokan,” ucap Wisnu.
Ia juga mengingatkan agar daerah mulai membangun ketahanan pangan mandiri jangka panjang guna memutus ketergantungan pasokan yang terpusat. Keberhasilan beberapa daerah dalam memotong rantai distribusi pangan dinilai menjadi contoh nyata yang patut dicontoh.
“Jangan terlalu bergantung pada satu wilayah produksi. Beberapa daerah sudah menunjukkan praktik baik, misalnya dengan memperpendek rantai pasok atau mendorong produksi hortikultura lokal, ini perlu direplikasi. jangan hanya reaktif, tapi mulai membangun ketahanan pasokan daerah,” katanya.
Wisnu membeberkan tantangan domestik yang kian kompleks akibat kebijakan pengetatan moneter global dan nasional yang memaksa suku bunga acuan berada di level tertinggi. Wisnu memperingatkan dampak sistemik yang membayangi sektor UMKM serta masyarakat kelas menengah ke bawah yang kini mulai terhimpit beban cicilan dan keterbatasan akses modal.
“Dari perspektif ekonomi pembangunan, kelompok ini sebenarnya cukup resilien, tapi tidak kebal terhadap guncangan berkepanjangan,” katanya.
Disamping itu, Wisnu mendorong skema perlindungan di sektor keuangan mendesak untuk segera digulirkan kembali agar tidak hanya dapat menyelamatkan likuiditas jangka pendek, tetapi juga menjaga kemampuan masyarakat bertahan dan kembali pulih.
Yang paling mendesak adalah proteksi sementara di sisi kredit, menurut Wisnu, mirip dengan kebijakan saat pandemi: restrukturisasi pinjaman, penundaan cicilan, atau subsidi bunga yang sangat targeted. “Selain itu, perlu ditambah program pendampingan non-kredit, seperti bantuan pemasaran, digitalisasi sederhana, dan akses pasar,” ucapnya.
Wisnu mengingatkan fenomena melonjaknya harga-harga kebutuhan pokok di saat angka inflasi makro terlihat jinak mencerminkan tantangan riil yang sedang dihadapi bangsa. Menurutnya, persoalan utama hari ini bukan lagi sekadar mempertahankan capaian angka di atas kertas, melainkan mengelola dampak dari kebijakan tersebut agar tidak timpang.
“Fenomena kenaikan harga saat inflasi makro terlihat terkendali menunjukkan bahwa tantangan kita saat ini bukan sekadar angka, melainkan distribusi beban ekonomi. Kebijakan perlu lebih sensitif terhadap struktur konsumsi masyarakat, bukan hanya stabilitas agregat,” tuturnya.
Comments are closed.