Jakarta, NU Online
Ancaman fenomena El Nino yang diperkirakan berlangsung hingga 2027, Komisi IV DPR RI meminta pemerintah mempercepat langkah mitigasi di sektor pertanian.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman menilai upaya antisipasi perlu dilakukan sejak awal untuk menjaga produktivitas pertanian sekaligus mengurangi risiko gagal panen di sejumlah daerah yang rawan kekeringan.
Hal tersebut diungkapkan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama jajaran pejabat Eselon I Kementerian Pertanian di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (1/7/2026).
Ia mengingatkan pengalaman saat El Nino 2015 yang menyebabkan sekitar 217 ribu hektare lahan pertanian mengalami puso. Menurutnya, dampak tersebut harus menjadi pelajaran agar pemerintah tidak terlambat mengambil langkah menghadapi musim kemarau tahun ini.
Alex menilai penguatan infrastruktur pengairan menjadi salah satu prioritas utama dalam strategi mitigasi. Menurutnya, ketersediaan sumber air akan sangat menentukan keberlangsungan produksi pertanian di tengah penurunan curah hujan.
“Optimalisasi infrastruktur sumber daya air, antara lain rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan dan pemanfaatan embung, sumur bor, irigasi perpompaan, irigasi perpipaan, serta relokasi pompa air ke wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan juga harus diutamakan,” ujar Alex.
Selain infrastruktur, Alex juga menyoroti perlunya kesiapan pemerintah menghadapi perkembangan El Nino yang diperkirakan masih bertahan hingga Maret 2027 dengan intensitas lemah hingga sedang. Kondisi tersebut, menurutnya, harus direspons melalui langkah-langkah pencegahan sebelum dampaknya semakin luas.
Ia juga meminta distribusi sarana produksi pertanian dipercepat, terutama untuk wilayah yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap kekeringan.
“Antisipasi juga diperlukan dengan cara akselerasi distribusi sarana produksi pertanian, antara lain benih atau bibit, pupuk, alat dan mesin pertanian, hingga pakan ternak, khususnya bagi daerah yang berisiko tinggi terdampak El Nino,” katanya.
Alex turut menekankan pentingnya pemanfaatan data prakiraan cuaca sebagai dasar penyusunan langkah mitigasi. Menurutnya, informasi mengenai wilayah rawan kekeringan perlu dipetakan secara cepat agar perkembangan produksi pangan nasional dapat dipantau secara berkelanjutan.
“Memperkuat sistem peringatan dini berbasis data BMKG, dan melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan secara tepat waktu, sehingga perkembangan produksi pangan nasional dapat terpantau,” tuturnya.
Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan fenomena El Nino akan berlangsung selama sekitar sembilan hingga 12 bulan. Fenomena tersebut diproyeksikan beriringan dengan musim kemarau sehingga berpotensi menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah Indonesia, khususnya kawasan di selatan garis khatulistiwa.
Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, mengatakan hasil pemantauan terbaru menunjukkan El Nino telah memasuki kategori kuat dengan peluang mencapai 98 persen. Fenomena yang mulai berkembang sejak April atau Mei 2026 itu diperkirakan baru akan berakhir pada Mei 2027.
“El Nino ini berlangsung kurang lebih selama sembilan sampai 12 bulan, bisa lebih panjang atau lebih pendek tergantung berbagai kondisi. Karena mulai berkembang sekitar April atau Mei tahun ini, diperkirakan akan berakhir pada Mei tahun depan,” katanya di Jakarta, Senin (29/6/2026).
Menurut Faisal, wilayah yang berpotensi mengalami dampak paling besar meliputi Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali, pesisir Pulau Jawa, hingga Sumatra bagian selatan. Kawasan tersebut diperkirakan mengalami penurunan curah hujan yang lebih signifikan saat puncak musim kemarau.
“Fenomena El Nino umumnya memengaruhi wilayah di selatan garis khatulistiwa, mulai dari NTT, NTB, Bali, Jawa terutama wilayah pesisir, hingga Sumatra bagian selatan,” ujarnya.
Faisal menegaskan El Nino merupakan fenomena iklim yang berbeda dengan musim kemarau tahunan. Menurutnya, kemarau adalah siklus yang terjadi setiap tahun, sedangkan El Nino merupakan anomali iklim yang dapat memperkuat kondisi kering ketika berlangsung bersamaan dengan musim kemarau.
BMKG juga mencatat anomali suhu permukaan laut di Samudra Pasifik menjadi faktor utama yang memicu berkurangnya curah hujan di berbagai wilayah terdampak.
“Peluang curah hujan rendah, yakni di bawah 50 milimeter per bulan, diperkirakan banyak terjadi di wilayah selatan, meliputi Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sumatra bagian selatan, Kalimantan bagian selatan, serta sebagian wilayah Sulawesi dan Papua bagian selatan,” jelasnya.
Comments are closed.