Jakarta, NU Online
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menilai NU perlu kembali merumuskan rujukan yang jelas mengenai ta’rif atau definisi NU. Menurutnya, struktur organisasi dapat menjadi salah satu rujukan penting dalam mendefinisikan NU, terutama dalam relasi antara jam’iyyah dan jamaah.
Gus Yahya menjelaskan hal tersebut dalam acara Bincang-Bincang Menjelang Muktamar Ke-35 NU: NU Masa Depan dan Masa Depan NU di Yayasan Talibuana Nusantara, Pancoran, Jakarta Selatan, pada Senin (24/8/2026).
“Kalau struktur tidak bisa menjadi rujukan dari ta’rif NU, maka justru struktur ini yang kemudian larut ke dalam persepsi ke-NU-an yang awam di tengah-tengah masyarakat luas dan itu secara kultural sudah mulai terjadi,” jelasnya.
Ia menekankan perlunya konsolidasi struktur organisasi NU yang diarahkan untuk mentransformasikan struktur NU dari model yang kasual menjadi lebih formal.
Selain itu, menurutnya, konsolidasi tersebut perlu dilakukan dengan memperkuat elemen-elemen kunci agar struktur organisasi tetap menjadi rujukan dalam mendefinisikan NU.
“Maka itu yang saya tawarkan ketika saya mencalonkan diri di Lampung itu bahwa saya ingin melakukan konsolidasi struktural dengan mentransformasikan model struktural NU dari model kasual menjadi model yang lebih formal,” jelasnya.
NU Harus Tentukan Posisi di Tingkat Nasional dan Internasional
Namun, menurut Gus Yahya, konsolidasi struktural saja belum cukup. NU juga harus menentukan posisi dalam dinamika masyarakat yang lebih luas, baik di tingkat domestik maupun internasional.
Dalam konteks domestik, Gus Yahya menilai perlu ada kejelasan mengenai posisi NU di tengah konfigurasi politik. Ia mempertanyakan apakah seseorang yang tidak memilih PKB tetap dapat mengidentifikasi dirinya sebagai warga NU.
Ia menyebut hasil survei yang menunjukkan bahwa pemilih NU tidak hanya terkonsentrasi pada PKB. Menurutnya, warga NU yang memilih PKB berada di kisaran 10 hingga 11 persen, sementara pemilih NU yang memilih Gerindra sekitar 22 persen, PDIP 19 persen, dan Golkar 14 persen. Adapun PAN, Demokrat, dan NasDem berada di kisaran 7 persen, sedangkan PKS sekitar 4 persen.
“Saya berpikir untuk memperkuat apa yang sudah dihasilkan Muktamar ke-27 di Situbondo untuk kembali ke Khittah dengan menaruh NU dari semua kontestasi politik kekuasaan dan menempatkan NU sebagai buffer dari sistem politik ketika melakukan engagement dengan masyarakat,” jelasnya.
Sementara dalam percaturan internasional, Gus Yahya menilai NU tidak cukup hanya menjadi pihak yang mendukung atau menyaksikan agenda yang dibuat pihak lain. NU perlu tampil sebagai pelaku aktif dalam berbagai isu global.
Ia mendorong NU menjadi active player dalam percaturan internasional dengan menawarkan berbagai inisiatif dan gagasan terkait isu-isu global yang sedang diperdebatkan. Menurutnya, hal tersebut juga membutuhkan positioning yang jelas dalam konstelasi internasional.
“Maka saya berpikir bahwa kita harus berusaha menjadi active player di dalam percaturan internasional. Kita harus menawarkan inisiatif dan menawarkan gagasan-gagasan terkait berbagai macam isu yang dipertarungkan. Itu juga membutuhkan positioning di dalam konstelasi internasional,” jelasnya.
Syarat Menjadi Ketum PBNU
Sementara itu, Wakil Rais Syuriyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta KH Endin AJ Soefihara menyoroti persoalan lain dalam kepemimpinan NU, terutama terkait persyaratan menjadi Ketua Umum PBNU.
“Jadi, Ketua Umum PBNU itu kan syaratnya memiliki kapasitas keilmuan, terkenal, lalu spiritualitasnya tinggi. Itu kan syarat yang pertama. Syarat yang kedua itu punya logistik. Itu baru syarat Ketua Umum PBNU,” katanya.
“Cuma untuk terkenal dan punya spiritual dan punya logistik, itu celakanya harus jadi Ketua Umum PBNU dulu,” terangnya.
Comments are closed.