Hadapi Gejolak Geopolitik Dunia, Indonesia Jadikan Diplomasi Ekonomi sebagai “Senjata” Utama
Gonjang-ganjing konflik dan ketegangan di berbagai negara membuat kondisi geopolitik menjadi tidak stabil. Akibatnya, ekonomi global pun terdampak langsung.
Di tengah tren perlambatan ekonomi dunia, Indonesia mencoba optimis dengan tetap memanfaatkan peluang yang ada. Untuk menghadapi persaingan global yang semakin kompleks, pemanfaatan kebijakan ekonomi sebagai alat kekuatan geopolitik semakin meningkat melalui perdagangan, investasi, dan pemanfaatan teknologi.
Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, menyatakan bahwa kekuatan ekonomi sebuah negara tak lagi hanya diukur dari angka pertumbuhannya saja, tetapi juga dari kemampuan negara tersebut untuk bertahan dan beradaptasi di tengah gejolak geopolitik saat ini.
Ia tak menampik jika Indonesia tidaklah kebal terhadap realitas, di mana batas antara ekonomi dan keamanan semakin tidak jelas. Hal ini jugalah yang disinyalir menyebabkan pelambatan ekonomi global.
Namun, meskipun menghadapi ketidakpastian, Indonesia disebutnya memiliki fondasi ekonomi yang kokoh. Angka pertumbuhan ekonomi Indonesia disebutnya berada di atas rata-rata dunia. Selain itu, tingkat inflasi juga masih terkendali.
Dalam sisi perdagangan, Indonesia tetap mengalami surplus perdagangan. Tingkat realisasi investasi Tanah Air juga masih tetap tinggi.
“Fondasi ekonomi yang stabil ini memperkuat posisi Indonesia di panggung dunia dan juga penopang peran aktif Indonesia yang berkelanjutan,” katanya dilansir dar ANTARA.
Diplomasi Ekonomi sebagai Senjata Polugri Indonesia
Diplomasi ekonomi menjadi inti dari diplomasi Indonesia demi meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi nasional yang berlandaskan pada Pasal 33 UUD 1945. Diplomasi ekonomi juga menjadi senjata politik luar negeri Indonesia untuk tetap bertahan di kondisi yang tak pasti.
Sepanjang 2025, sebagai bentuk realisasi diplomasi ekonomi, Indonesia sudah menyepakati tiga perjanjian kerja sama ekonomi dengan Kanada, Peru, dan Eurasian Economic Union (Uni Ekonomi Eurasia). Hal ini penting untuk mendorong integrasi dan daya saing ekonomi yang lebih baik.
Selain itu, untuk mengurangi kerentanan sistemik, Indonesia berkontribusi memperkuat inklusi keuangan. Salah satu cara yang dilakukan adalah melalui mekanisme inovatif dalam penggunaan QRIS.
Saat ini, QRIS sudah digunakan sebagai salah satu opsi transaksi lintas batas yang melayani berbagai negara. Sejauh ini, masyarakat dapat menggunakan QRIS untuk berbelanja di Malaysia, Singapura, Thailand, Tiongkok, dan Jepang.
Bank Indonesia juga terus berupaya untuk memperluas jangkauan atau eskpansi QRIS agar dapat digunakan di lebih banyak negara. Uniknya, Amerika Serikat bahkan pernah mengkritik penggunaan QRIS karena dianggap menghambat perusahaan pembayaran Amerika Serikat—Visa dan MasterCard—untuk bersaing di Indonesia.
Di lain sisi, Indonesia juga akan segera menyelesaikan Perjanjian Kemitraann Ekonomi Komprehensif (CEPA) dengan Uni Eropa, Perjanjian Perdagangan Preferensial dengan Mauritius, dan memastikan pelaksanaan Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-Tiongkok 3.0.
Indonesia juga tengah berupaya memperluas jangkauan kemitraan ekonominya dengan negara sahabat, termasuk Jepang. Tak lupa, Indonesia turut menggandeng mitra-mitra dagang baru di wilayah Afrika, seperti Rwanda.
“Diversifikasi mitra ini dilakukan dengan satu kesadaran untuk mengurangi risiko dari gejolak dan perlambatan ekonomi yang dihadapi oleh mitra-mitra tradisional,” pungkas Sugiono.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
Comments are closed.